BerandaARTIKEL UTAMABupati Mabar dan Gubernur...

Bupati Mabar dan Gubernur NTT Beda Sikap Soal Wisata Halal

Labuan Bajo, Floresa.co Bupati Manggarai Barat (Mabar) berbeda sikap dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Victor Bungtilu Laiskodat yang tegas menolak wacana wisata halal di Labuan Bajo. Dula menyebut suara protes terkait konsep wisata yang diperkenalkan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) itu berlebihan.

“Terlalu ekstrim kata menolak. Tetapi, akan dipertimbangkan dengan budaya lokal. Dan, budaya lokal di Mabar adalah potensi besar dalam menghidupkan pariwisata,” kata Dula kepada Floresa.co, Sabtu, 4 Mei 2019.

Sementara sebelumnya, Laiskodat secara tegas menolak konsep wisata halal tesebut.

“Mana ada wisata halal di NTT pakai (wisata) halal. Wisata halal itu bikin ribut nanti,” kata Laiskodat saat berkunjung ke Borong, Ibu Kota Kabupaten Manggarai Timur (NTT), Jumat 3 Mei 2019.

Baca Juga: BOP dan Pemkab Mabar Saling Cuci Tangan Terkait Wisata Halal

Dula menganggap, penolakan yang masif di media sosial (Medsos) terhadap wacana itu sebagai partisipasi dalam pembangunan.

“Menghargai budaya lokal bagian penting untuk menjaga toleransi. Biarkan kata menolak itu bahasa Medsos yang saya jadikan bagian dari partisipasi pembangunan,” tambahnya.

Dula menjelaskan, konsep wisata halal yang masih dalam tahap wacana, semestinya harus diterima. Namun, ia mengaku Pemda akan tetap mempertimbangkannya seandainya akan menjadi sebuah kebijakan.

“Kita harus terbuka dengan dunia wacana bahkan dipandang sebuah prestasi dan prestise,” ujarnya.

“Bahwa wacana ini menjadi kebijakan ini yang perlu diperhatikan, dan filternya di Pemda. Kalau Pemda tetap sikapnya kekuatan budaya. Apalagi budaya menjadi pilar pariwisata,” tambahnya.

Sebelumnya, wacana menerapkan wisata berlabel halal di Labuan Bajo mengemuka setelah Kementerian menggelar sosialisasi di Labuan Bajo, 30 April 2019.

Sebelumnya, melalui media Genpi.co, Direktur Utama Badan Otorita Pariwisata (BOP) Labuan Bajo – Flores, Shana Fatina yang berbicara dalam acara itu menyatakan, dari pengenalan konsep wisata halal “diharapkan dapat membantu peningkatan kunjungan wisatawan dan memperluas pengsa pasar Labuan Bajo, khususnya bagi wisatawan muslim.”

ARJ/Floresa

PUBLIKASI TERKINI

Baca Juga

Rentetan Aksi Represif Aparat di Labuan Bajo: Warga di Kafe Diserang dan Dipukuli

Tindakan represif itu diawali dengan peringatan agar ratusan massa yang berkumpul di depan markas Polres Mabar segera membubarkan diri. Dimulai dengan tembakan peringatan, aparat melakukan penyerangan dengan memukul warga serta merusakkan beberapa kursi di dalam kafe.

Buntut Kenaikan Tarif ke TN Komodo, Pelayanan Jasa Wisata di Labuan Bajo akan Mogok Massal, Dimulai 1 Agustus 2022

“Kami dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun, dalam menyepakati komitmen pemberhentian semua pelayanan jasa pariwiata di Kabupaten Manggarai Barat yang akan dimulai pada tanggal 1 Agustus sampai 31 Agustus 2022,” demikian ditegaskan pelau wisata.

Mengapa Dirut BPOLBF Berani Klaim ‘Telah Sediakan 50 Destinasi Alternatif di Labuan Bajo’ Pada Momen Kenaikan Tarif ke TN Komodo?  

Pelaku wisata menduga bahwa salah satu alasan di balik kenaiktan tarif ini ialah karena laporan pihak BPOLBF yang mengklaim telah menyediakan 50-an destinasi alternatif di Labuan Bajo. Direktur BPOLF, Shana Fatina diduga memiliki peran dan berkepentingan di balik kebijakan kontroversi ini.

Jokowi Umumkan Pulau Rinca untuk Pariwisata Massal, Pulau Padar dan Komodo untuk Pariwisata Eksklusif

Skema ini mengancam keutuhan Taman Nasional Komodo sebagai rumah perlindungan aman bagi satwa langka Komodo dari ancaman kepunahan akibat perubahan iklim dan dari desakan aktivitas eksploitatif manusia. Dengan skema itu pula, telah terjadi perubahan drastis paradigma pembangunan pariwisata dari ‘community based-tourism’ menjadi ‘corporate-driven tourism’.

Komodo Dibawa ke Negara Lain, Bukan Hal Baru!

Labuan Bajo, Floresa.co - Penangkapan penyelundup Komodo di Jawa Timur (Jatim)...

Pelaku Wisata Kepung Hotel Local Collection, Tuntut Pembatalan Launching Kenaikan Tarif Masuk TN Komodo

Aksi massa ini adalah bagian dari rangkaian agenda penolakan kenaikan tarif masuk TN Komodo dengan sistem Wildlife Komodo dalam aplikasi INISA yang secara resmi diluncurkan 29 Juli dan akan berlaku mulai 1 Agustus 2022.

Perusahaan-perusahaan yang Pernah dan Masih Mengantongi Izin Investasi di Taman Nasional Komodo  

Selama sekitar dua dekade terakhir, Taman Nasional Komodo menjadi bancakan investor untuk mengais rupiah. Meskipun berstatus wilayah konservasi binatang purba komodo, namun perusahaan-perusahaan masih mendapat izin investasi.

Pemda Mabar Surati KLHK, Desak Tinjau Kebijakan ‘Kenaikan Tarif ke TN Komodo’  

“Berdasarkan tuntutan masyarakat pelaku industri pariwisata yang tergabung dalam Formapp-Mabar dan untuk mendukung pengelolaan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan, maka Pemda Mabar memohon untuk mempertimbangkan dan menunjau kembali rencana pembatasan kuota dan kenikan tarif masuk sebesar 3.750.000 rupiah per orang per tahun,” demikian bunyi surat itu.