BerandaARTIKEL UTAMAHery Nabit: Wisata Halal...

Hery Nabit: Wisata Halal di Labuan Bajo Masih Sebatas Wacana

Floresa.coHerybertus GL Nabit, Direktur Destinasi Badan Otorita Pariwisata (BOP) Labuan Bajo mengatakan branding wisata halal untuk Labuan Bajo yang kini ramai dibahas publik masih sebatas wacana.

Ia menampik bahwa branding wisata halal itu akan segera diterapkan.

“Itu hanya sosialisasi dari pemerintah, artinya memberi informasi, memberi pengetahuan. Masih jauh sekali dari penerapannya,” kata Hery kepada Floresa.co, Kamis malam, 2 Mei 2019.

Sosialisasi itu, kata dia, dilakukan oleh Kementerian Pariwisata. 

Ia menjelaskan, sosialisasi terkait hal yang baru tentu sangat penting dan tidak bisa disalahkan, karena tujuannya adalah agar semua pihak bisa memahaminya dengan baik. 

“Tidak ada niat, rencana, apalagi program untuk melaksanakan atau mem-branding Labuan Bajo sebagai wisata halal,” tegas Hery.

Ia menjelaskan, BOP tidak punya wewenang untuk mengharuskan menerapkan wisata halal, karena kewenangan mereka hanya pada wilayah koordinasi.

Hery menilai, wacana ini menjadi ramai, mungkin karena nada pemberitaan dari media GenPi.coyang pertama kali mempublikasi tentang hal ini.

Hery menambahkan, kebijakan tentang branding sebuah daerah wisata pasti melibatkan semua pihak, baik dari unsur pemerintah daerah, maupun para pelaku wisata.

BACA: Wacana Wisata Halal di Labuan Bajo Picu Perdebatan

Wacana soal wisata halal ini menjadi topik diskusi hangat publik di Manggarai Raya, karena menilainya tidak cocok untuk diterapkan di Labuan Bajo.

Label halal itu dianggap tidak perlu.

Sosialisasi tentang model wisata ini berlangsung di Labuan Bajo pada 30  April, di mana Direktur Utama BOP Shana Fatina dan Wisnu Rahtomo, Tim Percepatan Pariwisata Halal Kementerian Pariwisata hadir.

Wisnu menyebut, pariwisata halal berarti segala fasilitas dan layanan boleh digunakan oleh umat Muslim, namun bukan berarti semua harus tersertifikasi halal. 

Yang paling utama, jelasnya, bisa memenuhi kebutuhan wisatawan Muslim.

“Memasuki bulan Ramadhan nanti, tentunya juga harus ada layanan Ramadhan seperti sahur dan buka puasa. Tak kalah penting, ruang rekreasi harus disediakan dengan privacy. Contohnya, tempat berenang harus terpisah antara laki-laki dan perempuan, serta tidak ada layanan non halal,” katanya, seperti dikutip GenPi.co.

NAN/Floresa

PUBLIKASI TERKINI

Baca Juga

Hari Pertama Aksi Mogok Pariwisata di Labuan Bajo: Pegiat Wisata Ditangkap dan Dipukuli Aparat, Situasi Mencekam

Suasana kota tidak ramai seperti biasanya, di mana bandara sepi dan pelabuhan tidak beroperasi. Wisatawan yang tiba di Bandara Komodo Labuan Bajo terpaksa dijemput dengan angkutan umum yang dikendarai polisi.

Terkait Aksi Represif di Labuan Bajo, PMKRI dan GMNI Desak Kapolri Copot Kapolda NTT dan Kapolres Mabar

"Kedua petinggi institusi kepolisian ini telah mempermalukan institusi Polri dengan memerintahkan anak buahnya melakukan tindakan represif," tegas PMKRI dan GMNI.

Polisi yang Kembali dari Labuan Bajo Usai Kawal Aksi Mogok Kecelakaan

Sumber Floresa.co di Waelengga mengatakan, bus bernomor polisi EB 7004 DK tersebut terbalik di Teku Teang, arah barat Waelengga sekitar pukul 20.00 Wita.

Puluhan Pelaku Wisata Masih Ditahan di Polres Mabar, 6 Mengalami Luka

“Enam orang [di antaranya] mengalami luka yang kelihatan pada tubuh dan wajah dan 4 orang mengalami sakit di kepala dan punggung yang [menurut] pengakuan mereka merasa dipukul dan ditendang dari belakang,” kata pengacara.

Aksi Mogok Hari Kedua: Satu Pelaku Wisata Jadi Tersangka, Pemerintah Pakai Mobil Dinas Angkut Wisatawan

Upaya para pelaku wisata melakukan aksi damai untuk menyuarakan protes kepada pemerintah dilarang aparat, dengan dalih bahwa aksi mereka tidak diizinkan karena mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Hingga sore ini, masih terdapat tiga pelaku wisata yang ditahan di Polres Mabar, sejak ditangkap kemarin. Salah satunya sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Kacaunya Tata Kelola TN Komodo: Penuh Kepentingan Bisnis, Minim Aksi Konservasi, dan Menyisihkan Warga Setempat

Pengembangan konservasi dan pariwisata juga harus menjamin keikutsertaan aktif serta distribusi keadilan bagi warga di dalam dan sekitar kawasan. Harapannya, mata pencaharian mereka tidak dicaplok oleh kepentingan elit bisnis dan politik.

Surat Domba untuk Gembala: Bapa Uskup, Akhiri Penderitaan Gereja dan Umat Keuskupan Ruteng

Floresa.co - Polemik di Keuskupan Ruteng yang memanas setelah pada pertengahan Juni...

Sudah Seharusnya Cara-cara Represif Ditinggalkan

Seharusnya polisi bisa bertindak lebih bermartabat dari sekadar mendaur ulang cara kekerasan. Pelaku wisata dan warga bukan musuh, apalagi mereka hanya ingin menuntut haknya. Menabur benih kekerasan hanya akan menuai konflik berkepanjangan.