Jakarta, Floresa.co – Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) NTT dan Justice Peace dan Integrity of Creation (JPIC) OFM, merilis riwayat buruk sejumlah calon wakil rakyat asal provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang tengah bertarung menuju Senayan pada pemilihan legislatif 17 April mendatang.
Data yang dirilis ketiga lembaga tesebut menyebutkan bahwa banyak dari antara mereka berlatar belakang pebisnis dan mayoritas memiliki rekam jejak buruk dalam sengkarut masalah dan krisis belakangan ini, baik yang berdampak langsung bagi rakyat NTT maupun secara nasional.
Menurut Kepala Kampanye Jatam, Melky Nahar, persoalan krisis dan masalah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, di mana NTT termasuk di dalamnya, dalam pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden-wakil presiden 2019 tampak tidak menjadi diskursus serius dalam panggung perdebatan politik.
Masyarakat, terutama pemilih, selalu disesaki narasi klise soal kesejahteraan, melalui setumpuk janji yang utopis. Padahal, sejumlah krisis dan masalah begitu nyata terjadi, dan semuanya terdapat peran pemerintah pusat.
“Di NTT misalnya, persoalan tambang dan geothermal, pariwisata masal, perkebunan tebu dan kemiri sunan skala besar, industri garam, adalah sebagian dari begitu banyak kebijakan yang hulu persoalannya ada di nasional,” jelasnya.
Kebijakan-kebijakan ini, jelas Melky, telah dan sedang berdampak buruk bagi masyarakat dan ruang hidupnya, mulai dari alih fungsi lahan skala besar akibat ekspansi perkebunan tebu di Sumba Timur dan Kemiri Sunan di Bajawa, Kabupaten Ngada, privatisasi wilayah pesisir dan laut akibat pengembangan industri pariwisata serta hilangnya akses terhadap air demi industri pariwisata dan geothermal serta tambang.
Selain itu, terjadi juga kekerasan dan kriminalisasi demi pembangunan resort mewah di Sumba Barat, hingga kerusakan lingkungan seperti mangrove hanya untuk memenuhi ambisi nasional dalam mengembangkan industri garam di Malaka.
“Fakta krisis dan masalah, itu dibalut dengan jubah pembangunan pun tampak tidak akan terselesaikan, tapi justru berpotensi memperparah laju krisis dan masalah, sebab, di lingkaran capres-cawapres yang berkontestasi terdapat para pejabat, politisi, dan pengusaha yang memiliki kepentingan besar dalam mengamankan dan melanjutkan investasinya di berbagai daerah di Indonesia,” katanya.
Sementara, para calon legislator nasional tersebut, katanya justru diduga terlibat dalam sejumlah kasus korupsi. Mulai dari Melchias Marcus Mekeng yang diduga terlibat dalam kasus korupsi PLTU Riau 1 dan Pius Lustrilanang yang diduga menerima bon dengan keterangan grand design gedung DPR.
Demikian juga dengan Politisi Nasdem Johnny G. Plate yang tercatat sebagai Komisaris PT Mandosawo Putratama (2007), sebuah perusahaan yang merupakan pemilik/pemegang saham PT Yama Bumi Palaka untuk komoditas batu bara.
Selain itu, Serenty Pasific Ltd yang diduga milik Plate pernah masuk dalam panama papers, sebuah dokumen yang berisi skandal pajak dan korupsi dari korporasi, pengusaha, dan politisi.
“Bahkan Plate diduga ada dibalik rencana pengembangan geothermal di Desa Wae Sano, Sano Nggoang, Manggarai Barat, di mana masyarakat telah menolak sejak awal,” kata Melky.
Sementara itu, Politisi Demokrat, Benny Kabur Harman, diduga terjerat kasus korupsi pembangunan Wisma Atlet.
Hal ini terkuak dari Mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin yang menyebut Benny Harman pernah meminta uang sejumlah tiga milyar untuk mengamankan kasus korupsi Wisma Atlet di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas permintaan terdakwa Angelina Sondak.
“Dalam berbagai persoalan krisis dan masalah di NTT pun, Benny Harman tak terdengar suaranya untuk serius membela kepentingan rakyat,” kata Direktru JPIC OFM, Pastor Alsis Goa.
Adapun para calon legislator nasional yang baru seperti Frans Lebu Raya, Christian Rotok, Yosep Tote dari Dapil NTT 1, juga memiliki rekam jejak buruk dalam sengkarut pertambangan.
“Termasuk Anton Bagul Dagur yang ketika menjabat Bupati Manggarai terjadi kasus ‘rabu berdarah’, di mana lima petani asal Colol ditembak mati, satunya lagi meninggal di rumah sakit yang, semuanya bermula dari penangkapan tujuh petani atas tuduhan pembalakan liar,” tambahnya.
Sementara itu, calon legislatif Dapil NTT II, mulai dari Paulus Victor Rolland Mella, Ayub Titu Eki, dan Umbu Sappi Pateduk juga tercatat memiliki rekam jejak buruk dalam permasalahan tambang di NTT.
“Adapun Piter Thinung Pitobi, melalui Pitobi Group menguasai Pulau Kera untuk pembangunan Pitobi Raya Resort dan Arena Water Sport, lalu berencana merelokasi penduduk setempat,” jelas Pastor Alsis.
Sementara itu, Herman Herry juga diduga terlibat kasus korupsi dalam proyek pengadaan solar home di Kementerian ESDM untuk tahun anggaran 2007-2008. Pengusaha yang menjabat sebagai Presiden Komisaris Grup Dwimuka, ini juga membangun hotel di kawasan pesisir Kota Kupang, diduga kawasan konservasi.
“Keterlibatan bisnis dan rekam jejak yang buruk ini berpotensi terjadi konflik kepentingan dan rawan memperdagangkan pengaruh dalam mengamankan bisnis dan terhindar dari jeratan hukum, serta berpotensi ikut terlibat dalam arena kepentingan elit partai politik nasional, sehingga krisis dan masalah di NTT tak diurus, terus terjadi,” jelas Direktur Walhi NTT, Umbu Wulang Paranggi.
ARJ/Floresa
