BerandaARTIKEL UTAMAKPU Matim Belum Terima...

KPU Matim Belum Terima Formulir TPS Pemilu 2019

Borong, Floresa.co – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai Timur (Matim), NTT, belum menerima formulir TPS dan pleno kecamatan, untuk Pemilu, 17 April mendatang.

“Formulir untuk TPS dan formulir pleno di kecamatan juga belum datang,” ujar Juru Bicara KPU Matim, Hubertus Servus kepada Floresa.co, Selasa, 19 Maret 2019.

Ia juga mengaku belum bisa memastikan kekurangan surat suara di kabupaten itu.

Sebab, kata dia, saat ini, pihaknya sedang melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara tersebut.

“Saat disortir itu, kita cek berapa surat suara yang rusak seperti terkena tinta atau jenis kerusakan lainnya,” ujarnya.

“Dari hasil itu, baru kita menginformasikan berapa (surat suara) yang kurang,” imbuhnya.

Hingga saat ini, lanjutnya, pihaknya baru menyelesaikan penyortiran dan pelipatan surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

“(Surat suara) untuk DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten masih dalam proses (penyortiran dan pelipatan),” katanya.

Sedangkan untuk bilik dan kotak suara, katanya, tidak ada kekurangan.

Selain itu, Hubertus juga menginformasikan bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Matim untuk Pemilu tahun ini sebanyak 199.335.

Jumlah itu, lanjutnya, lebih banyak dari DPT saat pemilihan kepala daerah tahun kemarin.

“Peningkatan (jumlah pemilih) itu karena ada pemilih yang baru pas umur, juga ada yang pindah masuk,” tutupnya.

Rosis Adir/Floresa

PUBLIKASI TERKINI

Baca Juga

Rentetan Aksi Represif Aparat di Labuan Bajo: Warga di Kafe Diserang dan Dipukuli

Tindakan represif itu diawali dengan peringatan agar ratusan massa yang berkumpul di depan markas Polres Mabar segera membubarkan diri. Dimulai dengan tembakan peringatan, aparat melakukan penyerangan dengan memukul warga serta merusakkan beberapa kursi di dalam kafe.

Jokowi Umumkan Pulau Rinca untuk Pariwisata Massal, Pulau Padar dan Komodo untuk Pariwisata Eksklusif

Skema ini mengancam keutuhan Taman Nasional Komodo sebagai rumah perlindungan aman bagi satwa langka Komodo dari ancaman kepunahan akibat perubahan iklim dan dari desakan aktivitas eksploitatif manusia. Dengan skema itu pula, telah terjadi perubahan drastis paradigma pembangunan pariwisata dari ‘community based-tourism’ menjadi ‘corporate-driven tourism’.

Komodo Dibawa ke Negara Lain, Bukan Hal Baru!

Labuan Bajo, Floresa.co - Penangkapan penyelundup Komodo di Jawa Timur (Jatim)...

Perusahaan-perusahaan yang Pernah dan Masih Mengantongi Izin Investasi di Taman Nasional Komodo  

Selama sekitar dua dekade terakhir, Taman Nasional Komodo menjadi bancakan investor untuk mengais rupiah. Meskipun berstatus wilayah konservasi binatang purba komodo, namun perusahaan-perusahaan masih mendapat izin investasi.

Mengenal Motif Songke-Kain Tenun Sulam Manggarai Timur

Borong, Floresa.co - Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), memiliki...

Buntut Kenaikan Tarif ke TN Komodo, Pelayanan Jasa Wisata di Labuan Bajo akan Mogok Massal, Dimulai 1 Agustus 2022

“Kami dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun, dalam menyepakati komitmen pemberhentian semua pelayanan jasa pariwiata di Kabupaten Manggarai Barat yang akan dimulai pada tanggal 1 Agustus sampai 31 Agustus 2022,” demikian ditegaskan pelau wisata.

Polemik Kenaikan Tarif Masuk: Ke mana Arah Pengelolaan Taman Nasional Komodo?

Jika pemerintah memang punya maksud serius untuk konservasi dengan membatasi kunjungan wisata [mass tourism], tetap ada jalan lain, misalnya mengatur lalu lintas wisata secara terjadwal. Kebijakan-kebijakan seperti ini seharusnya tertuang dalam Integrated Tourism Master Plan [ITMP]. Sayangnya, ambisi mengambil untung menutup mata pemerintah dalam pengelolaan pariwisata yang bertanggung jawab pada aspek sosial, ekonomi, dan ekologi.

Catatan Sosialisasi Kenaikan Tarif ke TN Komodo: Irman Firmansyah Ajak Berdebat Secara’Akademis’ dan Pelaku Wisata yang Kukuh Menolak  

Peneliti dari Institut Pertanian Bogor, Irman Firmansyah memantik keributan dalam ruangan setelah mengajak siapapun untuk berdebat, dengan catatan lawannya tersebut ialah seorang akademisi. “Kalau ada yang mau berdebat akademik, saya ‘open’, tapi sesama akademisi. Kalau yang tidak juga nanti akan habis waktu,” ujarnya.