BerandaARTIKEL UTAMADPR RI Akan Gelar...

DPR RI Akan Gelar Rapat dengan Kementerian LHK dan ESDM Terkait Penggusuran Mangrove di Malaka

aFloresa.co – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi VII yang membidangi masalah sumber daya alam dan lingkungan hidup dijadwalkan akan menggelar rapat bersama pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Kementeri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Rabu 6 Maret 2019, terkait polemik penggusuran lahan mangrove oleh perusahan garam di Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Informasi rapat tersebut disampaikan oleh Forum Peduli Mangrove Malaka (FPMM), sebuah gerakan masyarakat asal Kabupaten Malaka yang peduli terhadap kelestarian hutan mangrove di wilayah pesisir pantai selatan Malaka dalam keterangan tertulis yang dikirim ke Floresa.co, Selasa malam, 5 Maret.

Mereka menjelaskan, yang akan hadir dari Kementerian LHK adalah Direktur Jenderal Penegakan Hukum, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah dan B3, dan Direktur Jenderal Planalogi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Sementara dari Kementerian ESDM adalah Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.

Rapat itu, yang akan digelar mulai pukul 16.00 Wita, jelas mereka, juga akan menghadirkan PT Inti Daya Kencana (IDK), yang diduga melakukan serangkaian proses produksi garam industri di wilayah pesisir pantai Kabupaten Malaka, tanpa mengantongi dokumen Analisi Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), izin lingkungan dan izin usaha.

Roy Tei Seran, dari FPMM mengatakan, mereka sudah melaporkan PT IDK ke DPR RI pada tanggal 4 Maret 2019 lewat surat pengaduan resmi yang diinisiasi oleh warga Malaka diaspora bersama Komisi Justice, Peace and Integrity of Creation (JPIC) OFM Indonesia.

“Dalam aduan tersebut, FPMM melaporkan PT IDK merusak ekosistem mangrove, biota laut, serta keanekaragaman hayati secara umum di sepanjang garis pantai selatan Kabupaten Malaka,” katanya.

Ia menjelaskan, FPMM yang dipimpin oleh Emanuel Bria telah berkomunikasi dengan Komisi VII DPR RI terkait hal ini.

BACA JUGA: Warga Malaka Desak Hentikan Perusakan Mangrove untuk Perusahaan Garam

“FPMM berharap agar Komisi VII segera memanggil pihak-pihak terkait dalam persoalan tambak garam di Malaka, memediasi FPMM dan pihak terkait untuk mempertanggungjawabkan kerusakan mangrove dan lingkungan alam di Kabupaten Malaka dalam waktu dekat,” katanya.

Anggota Forum Peduli Mangrove Malaka (FPMM) mengadakan aksi pengumpulan 1.000 tanda tangan di Jakarta pada Minggu, 24 Februari 2019, untuk menolak perusahan tambak garam yang merusak ekosistem mangrove di Kabupaten Malaka. (Foto: FPPM)

Sebelumnya FPMM telah melakukan aksi 1.000 lilin pada 20 Februari lalu di depan Istana Merdeka dan pengumpulan 1.000 tanda tangan di Bundaran Hotel Indonesia pada Minggu 24 Februari.

“FPMM bertekad untuk terus berjuang bersama masyarakat Malaka yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung untuk menuntut keadilan hingga PT IDK memperbaiki hutan mangrove dan lingkungan yang telah dirusak,” tegasnya.

ARL/Floresa

PUBLIKASI TERKINI

Baca Juga

Wawancara Suster Virgula SSpS: “Percaya Sepenuhnya Kepada Tuhan”

Floresa.co - Nama Sr Virgula Schmitt SSpS (87) sangat akrab bagi...

Begini Cara Buat Kandang Babi Sederhana, Tapi Bebas Bau dan Lalat

Floresa.co - Sebagian besar keluarga di Nusa Tenggara Timur (NTT) memelihara babi....

Pastor John Prior: Vatikan Harus Buka Hasil Penyelidikan Kasus Moral Kaum Klerus

Floresa.co - Pastor John Mansford Prior SVD, dosen di Sekolah Tinggi...

“Pak Jokowi, Bunuh Saja Kami,” Protes Warga Labuan Bajo yang Kembali Hadang Penggusuran Lahan oleh BPO-LBF

"Kami tidak sedang berdemontrasi, tetapi (sedang) pertahankan tanah kami," kata warga.

“Anak-anak Kami Lapar,” Keluh Petani di Manggarai Barat yang Terancam Gagal Tanam Karena Bendungan Rusak

Bendungan Wae Cebong merupakan sumber air bagi irigasi untuk ratusan hektar sawah di area Persawahan Satar Walang, milik warga Desa Compong Longgo, desa yang berjarak 14 kilometer ke arah selatan dari Labuan Bajo.

Babi Makin Tambun, Dompet Anda pun Bertambah Tebal

Floresa.co - Selain kandang, aspek yang tak kalah penting ketika memelihara babi...

Warga dan BPO-LBF dalam Polemik Bowosie: Hidup Rentan di Moncong Negara

"Membaca kasus Racang Buka, kita dapat menarik benang merah antara dominasi negara neoliberal dan penghancuran ruang hidup warga. Maraknya investasi sektor privat menunjukkan bahwa negara tidak lagi menjadi wadah penjamin kesejahteraan, tetapi malah menjadi racun bagi hidup warganya."

Kami Cemas dan Takut Karena Proyek Ini Terus Dipaksakan, Kata Warga Wae Sano di Hadapan Bank Dunia

"Kami yakin bahwa Bank Dunia tidak ingin terlibat dalam proses pembangunan yang penuh dengan intimidasi dan potensi kekerasan,” demikian pernyataan warga.