Oleh: FRANS BUKARDI, SS,Alumnus Sastra Perancis Universitas Hasanuddin, Makassar.
Akhir-akhir ini, Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat melempar sejumlah wacana yang menarik tentang pariwisata. Narasinya menggelitik. Mulai dari pengenaan denda Rp 50.000 bagi yang membuang sampah sembarangan, legalisasi minuman keras lokal, pengenaan tarif 500 dolar Amerika Serikat bagi wisatawan yang mengunjungi Taman Nasional Komodo (TNK), penutupan TNK dan terakhir adalah pemberlakuan English Day pada setiap Hari Rabu.
Bukan hanya itu, saat berkunjung ke STKIP St Paulus Ruteng pada awal bulan ini, ia menantang para mahasiswa agar jangan hanya menjadi guru, tetapi juga menjadi penulis dan pemandu wisata. Ia beralasan bahwa 4 miliar penduduk dunia adalah pengguna media sosial, sehingga ini menjadi peluang mempromosikan obyek-obyek wisata.
Dalam amatan penulis, hampir tak ada momen yang ia lepas tanpa menyenggol pariwisata, sektor yang termasuk salah satu dari lima program utama masa kepemimpinannya.
Sektor low cost, high benefit ini telah lama diakui sebagai oase dolar. Efek dominonya telah dirasakan banyak orang. Contohnya adalah Kampung Moni, gerbang menuju Danau Kelimutu di Kabupaten Ende. Pasca danau vulkanik tiga warna itu ditetapkan sebagai destinasi wisata, Moni telah berubah menjadi kampung internasional. Lalu lalang para turis menjadi pemandangan sehari-hari warga. Ada ecolodge–ecolodge, warung-warung dengan menu Eropa, nusantara dan lokal, jasa rental mobil, pramuwisata, petani sayur dan juga buah-buahan. Semuanya lahir dan hidup. Warga begitu akrab bersosialisasi dengan para tamu.
Peter De Wilde, Presiden Komisi Travel Eropa menyebutkan tourism is tool of tolerence(alat belajar memahami orang lain). Selain itu, pariwisata telah membangkitkan kesadaran warga akan kebutuhan lingkungan yang asri, bersih, sedap dipandang, aman dari gangguan dan nyaman untuk dihuni. Mereka murah senyum, suka menolong dan ramah.
Kondisi ini tidak jauh beda dengan Labuan Bajo. Setelah menjadi the new seven wonders of the world, perubahan banyak terjadi. Kunjungan wisatawan yang terus meningkat telah melahirkan banyak rantai ekonomi ikutan yang baru dan bervariasi. Secara ekonomis, dari hasil penjualan tiket saja, total penerimaan mencapai 33,16 miliar. Ini merupakan jumlah yang wah untuk propinsi yang masih berada di urutan ketiga termiskin secara nasional.
Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) melaporkan bahwa pariwisata menyumbang 10% GDP negara di dunia, serta 1 dari 10 lapangan kerja baru disumbang dari sektor ini. Secara nasional sektor ini menyumbang 6% dari total nilai ekspor Indonesia di tahun 2017. Karena itu, tidak salah jika pariwisata diandalkan sebagai lokomotif perekonomian.
Pesona ini rupanya telah memikat hati Gubernur Laiskodat. Tetapi pertanyaannya, sejauh mana trickle down effect sektor ini terhadap kehidupan rakyat. Signifikankah atau lebih banyak menguap melalui jejaring korporasi perhotelan, kapal pesiar mewah, agen-agen perjalanan kelas dunia yang bergerak di dunia maya tanpa sekat sekarang ini?
Pada titik inilah “wacana gemas” gubernur menarik untuk diulas. Tantangan yang ia sampaikandi STKIP Ruteng menyiratkan banyak hal. Ada pesan mendalam sesungguhnya yang perlu dimaknai. Misalnya dalam konteks pendidikan terkait pengajaran bahasa asing di suatu sisi dan pengembangan pariwisata di sisi lain. Kita tahu bahwa lembaga pendidikan memegang posisi kunci dalam menyiapkan dan memroduksi tenaga–tenaga kerja terampil siap pakai. TTCI menempatkan human ressources and labor market (sumber daya manusia dan pasar kerja) dalam subindeks yang menetukan daya saing pembangunan kepariwisataan sebuah negara.
Berdasarkan catatan lembaga ini, secara keseluruhan, Indonesia baru menempati urutan ke-42 dari 136 negara atau peringkat ke-4 di ASEAN setelah Singapura, Malaysia, Thailand. Di tingkat dua, posisi Indonesia masih berada pada peringkat 64 dengan skor 4,64 atau jauh di bawa negara ASEAN lain seperti Singapura (5.62), Malaysia (5,22), Vietnam (4,91), Thailand (4,90) dan Philipina (4,78). Salah satu unsur penilaian pada subindeks ini adalah easy of finding skilled employees (kemudahan memperoleh tenaga kerja terampil) di mana Indonesia masih berada pada peringkat 45 dengan skor nilai 4,6 (TTCI report, 2017).
Hal yang dapat disimpulkan dari laporan TTCI tersebut bahwa sektor pariwisata kita masih perlu dibenahi terutama pada aspek sumber daya manusianya. Dua hal berikut kiranya bisa menjadi fokus.
Pertama, pentingnya mengkaji dan menerapkan secara konsisten sistem link and match atau kesesuaian dan kesepadanan pendidikan dengan dunia industri. Dalam konteks pengajaran bahasa pilihan di tingkat pendidikan menengah, SMA/SMK, misalnya, data kunjungan wisatawan ke Komodo dapat dijadikan rujukan bagi lembaga pendidikan dalam menentukan pilihan bahasa yang dapat disajikan sebagai bahasa pilihan. BTNK menyebutkan 5 kunjungan wisatawan terbanyak berdasarkan negara asal ditempati berturut-turut Perancis menyusul Inggris, Hongkong, Jerman, Australia dan Amerika (Balai Taman Nasional Komodo, 2018). Dalam konteks link and match dimaksud, peserta didik mestinya diberikan opsi bahasa pilihan yang sepadan dengan perkembangan dunia pariwisata, minat dan bakatnya. Dalam arti lain, bahasa pilihan yang diajarkan bersifat dinamis, bukan sebaliknya, di mana sekolah yang memutuskan dan kemudian peserta didik tinggal mengikuti.
Jika kita mencermati kurikulum pendidikan nasional, penentuan bahasa pilihan diserahkan ke lembaga pendidikan. Artinya, kurikulum memberikan ruang yang luas bagi kearifan lokal dan potensi di daerah masing-masing. Beberapa sekolah menengah (SMA/SMK) dalam amatan penulis, yang telah menerapkan pembelajaran bahasa berbasis kebutuhan industri adalah SMAN 4 Borong di Kabupaten Manggarai Timur dan SMKN 1 Ruteng di Kabupaten Manggarai. Di kedua sekolah ini, peserta didik telah diajarkan Bahasa Jepang. Setidaknya, kedua sekolah tersebut menjadi contoh bagaimana sistem link and match pendidikan berjalan.
Merujuk pada kebijakan Pemda Provinsi NTT melalui Pergub No. 56 Tahun 2018 tentang hari berbahasa Inggris, Dinas Pendidikan Provinsi dapat mengambil kebijakan terkait pilihan bahasa yang dapat diajarkan pada sekolah-sekolah menengah berdasarkan kunjungan wisatawan dimaksud.
Kedua, pemberlakuan pasar tunggal ASEAN atau Masyarakat Ekononomi ASEAN (MEA). Salah satu keputusan terpentingnya adalah integrasi delapan sektor perdagangan dan dua sektor jasa. Salah satu sektor jasa yang dimaksud adalah pariwisata. Dengan penerapan integrasi sektor pariwisata dimaksud, lalu lintas tenaga kerja pariwisata dari dan di berbagai negara ASEAN akan masuk dan bersaing dengan tenaga kerja Indonesia.
Ini berarti SDM pariwisata kita dituntut mampu bersaing dengan negara-negara ASEAN lainnya. Data TTCI menyebutkan bahwa skor skilled employees (tenaga terampil) kita masih berada di bawa negara ASEAN lain seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand dan Filipina. Dengan gambaran TTCI dapat disimpulkan bahwa tenaga-tenaga kerja kepariwisataan kita akan kalah bersaing dengan tenaga kerja dari negara-negara ASEAN tersebut. Di titik inilah, penting untuk menerapkan secara konsisten sertifikasi kompetensi kepariwisataan yang diakui, termasuk sertifikasi kemampuan berbahasa asing. Kompetensi teknis kepariwisataan tidaklah cukup jika tidak dibarengi dengan kompetensi bahasa yang mumpuni.
Kedua hal tersebut penting untuk dicermati. Sebab jika tidak, kita akan menghadapi apa yang disebut sebagai kebocoran-kebocoran ekonomi. Kebocoran ekonomi sektor pariwisata berhubungan erat dengan penerapan berbagai regulasi, MEA misalnya, dan perkembangan IT yang tak terlekan seperti sekarang ini. Misalnya pembangunan hotel-hotel berjejaring internasional akan selalu diikuti tuntutan standarisasi sumber daya manusia dengan kualifikasi yang tinggi sesuai tuntutan wisatawan, termasuk terkait makanan dan minuman. Tentu kita tidak ingin menjadi penonton atau hanya sekedar mengisi posisi rendahan dan mendapatkan remah-remah.
Tetapi di sisi lain, kita juga dituntut untuk memiliki daya saing. Penguasaan bahasa asing yang bervariasi dan pemberlakuan sertifikasi kepariwisataan dapat menjadi solusi bagi peningkatan nilai daya saing kita di tengah perubahan-perubahan dunia dan kawasan yang begitu cepat sekarang ini.
Kebijakan kepariwisataan yang diwacanakan Gubernur NTT, salah satunya adalah English Day, yang kemudian menggemaskan publik NTT adalah gambaran komitmen kuat sang gubernur untuk mereduksi berbagai stigma buruk terhadap NTT. Sepatutnya kita bangkit dan bergerak seirama gendang yang ia tabuh menuju NTT baru yang lebih sejahterah melalui pembangunan sektor pariwisata yang berdaya saing. Kita “boleh menikmati madunya pariwisata namun jangan lupa memelihara tawonnya” kira-kira ini pesan implisit sang gubernur di balik semua wacananya.
