BerandaARTIKEL UTAMA16 PNS Pelaku Tipikor...

16 PNS Pelaku Tipikor di Matim Dipecat

Borong, Floresa.co – Sebanyak 16 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan tindak pidana korupsi (Tipikor) di kabupaten Manggarai Timur (Matim), NTT, sudah diberhentikan tidak dengan hormat alias dipecat pada pertengahan Desember 2018 lalu.

Enam belas PNS itu diberhentikan oleh Plt Bupati Andreas Agas setelah mendapat  surat keputusan bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN RB dan Kepala BKN yang memerintahkan Gubernur dan Bupati se-Indonesia untuk memberhentikan PNS yang terlibat Tipikor di  daerahnya masing-masing, paling lambat tanggal 31 Desember 2018.

“Jadi ke enambelas orang (PNS) ini adalah mereka yang terbukti melakukan Tipikor berdasarkan putusan pengadilan,” ujar Fansi Jahang, Plt Sekda Matim, kepada Floresa.co, Kamis, 10 Januari 2019.

Menurutnya, dari 16 PNS yang dipecat itu, dua orang adalah pejabat eselon dua.

Dan, saat ini, dari 16 PNS tersebut, satu orang tengah menjalani masa hukuman.

Rosis Adir/Floresa

PUBLIKASI TERKINI

Baca Juga

Dere Serani, Lagu Rohani Manggarai Kini Hadir dalam Kemasan Instrumental

FLORESA.CO - Musisi muda asal Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), Joe...

Galeri: Aksi Warga Compang Longgo, Mabar Tuntut Pemerintah Perbaiki Bendungan Rusak

Floresa.co - Masyarakat Desa Compang Longgo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat,...

Mengenal Motif Songke-Kain Tenun Sulam Manggarai Timur

Borong, Floresa.co - Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), memiliki...

Saat Generasi Penenun Songke Semakin Tua, Karya Intelektual Perempuan Adat Manggarai ini Kian Suram

Rendahnya penghasilan dari menenun, membuat sejumlah ibu-ibu penenun muda di Lamba Leda Utara berhenti dari pekerjaan tersebut. Dan biasanya, di antara mereka memilih merantau ke Kalimantan sebagai buruh sawit.

Komodo Dibawa ke Negara Lain, Bukan Hal Baru!

Labuan Bajo, Floresa.co - Penangkapan penyelundup Komodo di Jawa Timur (Jatim)...

Pasca UNESCO dan IUCN Kunjungi Taman Nasional Komodo, Meluruskan Klaim Pemerintah

Kami mencatat setidaknya empat klaim pemerintah yang perlu diluruskan karena mengabaikan fakta. Keempatnya, adalah terkait penyangkalan akan keberadaan resort wisata di Loh Buaya, soal dialog dengan warga Kampung Komodo, penyangkalan perubahan zonasi untuk bisnis wisata di TNK serta ketidakterbukaan informasi soal konsesi bisnis perusahaan-perusahaan swasta.

Hadang Penggusuran Kebunnya untuk Proyek Pariwisata, Warga di Labuan Bajo Sempat Ditangkap Polisi

Kebun jati milik warga ini digusur untuk pembukaan jalan ke area 400 hektar di Hutan Bowosie, yang akan dikembangkan menjadi kawasan bisnis pariwisata, bagian dari proyek strategis nasional.

Surat Permohonan Maaf Guru THL kepada Kadis PK Matim

Borong, Floresa.co – Polemik guru tenaga harian lepas (THL) di Manggarai...