BerandaARTIKEL UTAMAWarga Wae Sano-Mabar: Pengembangan...

Warga Wae Sano-Mabar: Pengembangan Panas Bumi Membunuh Masa Depan Kami

Labuan Bajo, Floresa.co – Rencana pengembangan geotermal di Desa Wae Sano, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), NTT mendapat penolakan masyarakat setempat. Menurut warga, rencana itu tidak dilakukan melalui musyawarah serta mengabaikan keselamatan masyarakat dan lingkungan.

“Kebijakan ini juga sama sekali tidak relevan dengan kondisi ri’il masyarakat yang sejak nenek moyang bergantung pada sektor pertanian dan peternakan yang menjadi tumpuan hidup masyarakat, hingga menyekolahkan anak-anak sampai pada jenjang perguruantinggi,” kata warga perwakilan masyarakat Wae Sano, Yosep Erwin Rahmat kepada Floresa.co, Kamis 20 Desember 2018.

Sementara, pemerintah beralasan, pengembangan geothermal itu oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) itu untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat dan pariwisata, membangun infrastrktur, serta untuk kesejahteraan masyarakat.

Pengembangan itu merupakan buah kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang menempatkan Flores sebagai pulau panas bumi melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 2268 K/30/MEM/2017.

Potensi panas bumi di Pulau Flores di 16 titik. Mulai dari Wae Sano, Ulumbu, Wae Pesi, Gou-Inelika, Mengeruda, Mataloko, Komandaru, Detusoko, Sokoria, Jopu, Lesugolo, Oka Ile Ange, Atedei, Bukapiting, Roma-Ujelewung dan Oyang Barang.

Dan, salah satu wilayah dengan potensi energi panas bumi yang cukup tinggi adalah Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Wae Sano.

WKP Wae Sano menjadi proyek percontohan pemanfaatan dana Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi  yang dikelola oleh PT SMI (BUMN) di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Selain itu, WKP Wae Sano juga memanfaatkan dana hibah dari Bank Dunia yang disebut dengan Clean Technology Fund (CTF) – Global Environment Facility (GEF).

Namun, Yosep menganggap kebijakan itu akan berdampak buruk bagi masyarakat serta menghancurkan lahan pertanian, mata air, rumah adat, pemukiman warga, sumber mata air, gedung sekolah dan gereja, serta keberadaan danau Sano Nggoang sebagai salah satu objek wisata di kabupaten itu.

“Kebijakan ini, bagi kami, tak ubahnya sebagai upaya sistematis untuk ‘membunuh’ masa depan kami sebagai masyarakat,” tegasnya. 

Yosep pun mendesak agar Menteri ESDM, Ignasius Jonan segeramenghentikan rencana itu. Selain itu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani didesak untuk mengambil sikap yang sama. Pasalnya, SMI ialah perusahaan BUMN yangberada di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

“Kami menuntut dan mendesak PT SMI segera menghentikan segala aktifitas di Desa Wae Sano, termasuk berhenti membuat konflik antar sesama masyarakat Desa Wae Sano, dan sekitarnya,” tegasnya.

Selain itu, Yosep juga meminta Menteri Pariwisata, Arief Yahya menolak rencana itu karena akan menghancurkan Danau Sano Nggoang sebagai salah satu destinasi wisata di wilayah itu.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya juga demikian. Yosep meminta agar menghentikan rencana itu karena berpotensi merusak lingkungan dan ekosistem.

“Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, DPRD Provinsi NTT untuk serius melakukan moratorium tambang di NTT, termasuk di dalamnya menghentikan rencana pengembangan panas bumi di WKP Wae Sano, dan wilayah lainnya di NTT,” pungkasnya. 

ARJ/Floresa

PUBLIKASI TERKINI

Baca Juga

Rentetan Aksi Represif Aparat di Labuan Bajo: Warga di Kafe Diserang dan Dipukuli

Tindakan represif itu diawali dengan peringatan agar ratusan massa yang berkumpul di depan markas Polres Mabar segera membubarkan diri. Dimulai dengan tembakan peringatan, aparat melakukan penyerangan dengan memukul warga serta merusakkan beberapa kursi di dalam kafe.

Jokowi Umumkan Pulau Rinca untuk Pariwisata Massal, Pulau Padar dan Komodo untuk Pariwisata Eksklusif

Skema ini mengancam keutuhan Taman Nasional Komodo sebagai rumah perlindungan aman bagi satwa langka Komodo dari ancaman kepunahan akibat perubahan iklim dan dari desakan aktivitas eksploitatif manusia. Dengan skema itu pula, telah terjadi perubahan drastis paradigma pembangunan pariwisata dari ‘community based-tourism’ menjadi ‘corporate-driven tourism’.

Komodo Dibawa ke Negara Lain, Bukan Hal Baru!

Labuan Bajo, Floresa.co - Penangkapan penyelundup Komodo di Jawa Timur (Jatim)...

Perusahaan-perusahaan yang Pernah dan Masih Mengantongi Izin Investasi di Taman Nasional Komodo  

Selama sekitar dua dekade terakhir, Taman Nasional Komodo menjadi bancakan investor untuk mengais rupiah. Meskipun berstatus wilayah konservasi binatang purba komodo, namun perusahaan-perusahaan masih mendapat izin investasi.

Mengenal Motif Songke-Kain Tenun Sulam Manggarai Timur

Borong, Floresa.co - Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), memiliki...

Buntut Kenaikan Tarif ke TN Komodo, Pelayanan Jasa Wisata di Labuan Bajo akan Mogok Massal, Dimulai 1 Agustus 2022

“Kami dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun, dalam menyepakati komitmen pemberhentian semua pelayanan jasa pariwiata di Kabupaten Manggarai Barat yang akan dimulai pada tanggal 1 Agustus sampai 31 Agustus 2022,” demikian ditegaskan pelau wisata.

Polemik Kenaikan Tarif Masuk: Ke mana Arah Pengelolaan Taman Nasional Komodo?

Jika pemerintah memang punya maksud serius untuk konservasi dengan membatasi kunjungan wisata [mass tourism], tetap ada jalan lain, misalnya mengatur lalu lintas wisata secara terjadwal. Kebijakan-kebijakan seperti ini seharusnya tertuang dalam Integrated Tourism Master Plan [ITMP]. Sayangnya, ambisi mengambil untung menutup mata pemerintah dalam pengelolaan pariwisata yang bertanggung jawab pada aspek sosial, ekonomi, dan ekologi.

Catatan Sosialisasi Kenaikan Tarif ke TN Komodo: Irman Firmansyah Ajak Berdebat Secara’Akademis’ dan Pelaku Wisata yang Kukuh Menolak  

Peneliti dari Institut Pertanian Bogor, Irman Firmansyah memantik keributan dalam ruangan setelah mengajak siapapun untuk berdebat, dengan catatan lawannya tersebut ialah seorang akademisi. “Kalau ada yang mau berdebat akademik, saya ‘open’, tapi sesama akademisi. Kalau yang tidak juga nanti akan habis waktu,” ujarnya.