Labuan Bajo, Floresa.co – Rencana pengembangan geotermal di Desa Wae Sano, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), NTT mendapat penolakan masyarakat setempat. Menurut warga, rencana itu tidak dilakukan melalui musyawarah serta mengabaikan keselamatan masyarakat dan lingkungan.
“Kebijakan ini juga sama sekali tidak relevan dengan kondisi ri’il masyarakat yang sejak nenek moyang bergantung pada sektor pertanian dan peternakan yang menjadi tumpuan hidup masyarakat, hingga menyekolahkan anak-anak sampai pada jenjang perguruantinggi,” kata warga perwakilan masyarakat Wae Sano, Yosep Erwin Rahmat kepada Floresa.co, Kamis 20 Desember 2018.
Sementara, pemerintah beralasan, pengembangan geothermal itu oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) itu untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat dan pariwisata, membangun infrastrktur, serta untuk kesejahteraan masyarakat.
Pengembangan itu merupakan buah kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang menempatkan Flores sebagai pulau panas bumi melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 2268 K/30/MEM/2017.
Potensi panas bumi di Pulau Flores di 16 titik. Mulai dari Wae Sano, Ulumbu, Wae Pesi, Gou-Inelika, Mengeruda, Mataloko, Komandaru, Detusoko, Sokoria, Jopu, Lesugolo, Oka Ile Ange, Atedei, Bukapiting, Roma-Ujelewung dan Oyang Barang.
Dan, salah satu wilayah dengan potensi energi panas bumi yang cukup tinggi adalah Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Wae Sano.
WKP Wae Sano menjadi proyek percontohan pemanfaatan dana Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi yang dikelola oleh PT SMI (BUMN) di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Selain itu, WKP Wae Sano juga memanfaatkan dana hibah dari Bank Dunia yang disebut dengan Clean Technology Fund (CTF) – Global Environment Facility (GEF).
Namun, Yosep menganggap kebijakan itu akan berdampak buruk bagi masyarakat serta menghancurkan lahan pertanian, mata air, rumah adat, pemukiman warga, sumber mata air, gedung sekolah dan gereja, serta keberadaan danau Sano Nggoang sebagai salah satu objek wisata di kabupaten itu.
“Kebijakan ini, bagi kami, tak ubahnya sebagai upaya sistematis untuk ‘membunuh’ masa depan kami sebagai masyarakat,” tegasnya.
Yosep pun mendesak agar Menteri ESDM, Ignasius Jonan segeramenghentikan rencana itu. Selain itu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani didesak untuk mengambil sikap yang sama. Pasalnya, SMI ialah perusahaan BUMN yangberada di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
“Kami menuntut dan mendesak PT SMI segera menghentikan segala aktifitas di Desa Wae Sano, termasuk berhenti membuat konflik antar sesama masyarakat Desa Wae Sano, dan sekitarnya,” tegasnya.
Selain itu, Yosep juga meminta Menteri Pariwisata, Arief Yahya menolak rencana itu karena akan menghancurkan Danau Sano Nggoang sebagai salah satu destinasi wisata di wilayah itu.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya juga demikian. Yosep meminta agar menghentikan rencana itu karena berpotensi merusak lingkungan dan ekosistem.
“Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, DPRD Provinsi NTT untuk serius melakukan moratorium tambang di NTT, termasuk di dalamnya menghentikan rencana pengembangan panas bumi di WKP Wae Sano, dan wilayah lainnya di NTT,” pungkasnya.
ARJ/Floresa
