Jakarta, Floresa.co – Aliansi Mahasiswa Pemuda Lembata Jakarta (AMATATA) menggelar aksi dan melaporkan dugaan korupsi pembangunan Jembatan Waim di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Jumat, 7 Desember 2018.
Para pihak yang dilaporkan yakni Bupati Lembata Eliaster Yantje Sunur, Ketua DPRD Ferdinandus Koda dan Kepala Dinas PU, Stanis Tapobali.
Laporan itu dilayangkan AMATATA karena jembatan itu roboh diterjang banjir pada 26 November 2018 lalu. Padahal, usianya belum genap berusia satu tahun setelah selesai dikerjakan pada akhir Februari 2018 lalu.
Koordintor aksi, Choky Latulela mengatakan, jembatan yang dibangun menggunakan dana BTT APBD II Tahun anggaran 2017 menelan biaya Rp 1.750.000.000 dan dikerjakan kontraktor Oleh pihak CPJ. Setelah diterjang banjir, pihaknya melakukan kajian dan menemukan sejumlah kejanggalan dalam proyek jembatan itu.
“AMATATA menduga terdapat kejanggalan dalam penggunaan anggara sehingga, dari yang seharusnya dana itu sepenuhnya untuk pembangunan jembatan, tetapi dikorupsi oleh pihak terkait,” jelasnya.
Lebih lanjut jelas Choky, robohnya jembatan itu menggambarkan kinerja Bupati Yantje Sunur yang tidak profesional.
“Bupati wajib mengorganisir,mengontrol dan mengevaluasi seluruh kinerja dari OPD (organisasi perangkat daerah-red) dalam hal ini dinas terkait,” ujarnya.
Sementara, Asis Wn, dalam orasinya meminta KPK mengecek turun langusung ke Lembata untuik melakukan penyelidikan kondisi jembatan itu dan memeriksa pihak-pihak terkait.
“Kami menduga ada kejanggalan dalam pembangunan jembatan itu. KPK turunlah ke Lembata!” kata Asis.
Selain AMATATA, beberapa perwakilan dari kelompok-kelompok orang NTT yang berbasis di di Jakarta juga mengambil bagian dalam aksi ini.
ARJ/Floresa
