Borong, Floresa.co – Sebanyak 503 orang Tenaga Harian Lepas (THL), selain THL guru dan tenaga kesehatan, di kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) terancam dieliminasi oleh pemerintah setempat.
Berdasarkan laporan estimasi kekurangan tenaga pelaksana yang berstatus PNS pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten itu yang dibuat oleh Bidang Organisasi Setda pada 1 November 2018, yang salinannya diperoleh Floresa.co, menyebutkan bahwa Matim membutuhkan 1487 tenaga pelaksana selain guru dan tenaga kesehatan, untuk mengisi jabatan yang kosong pada setiap OPD.
Jabatan itu diisi oleh tenaga non PNS atau yang lazim disebut Tenaga Harian Lepas (THL).
Dalam lampiran laporan itu, dirincikan bahwa pada 2018, ada 1813 orang THL (non guru dan tenaga kesehatan) yang mengisi jabatan di 45 OPD dari 46 OPD. Dan untuk 2019, pemerintah berencana mengakomodir 1310 orang THL.
Pada tahun depan, pemerintah akan merasionalisasi para THL yang ada, sehingga sesuai dengan pengajuan yaitu 1310 orang THL.
Itu berarti bahwa, Matim akan mengalami kekurangan tenaga pelaksana sebanyak 177 (1487-1310) orang THL pada 2019. Sedangkan pada 2018, Matim mengalami kelebihan THL sebanyak 326 (1813-1487) orang.
Artinya bahwa, dari total THL tahun 2018 yang berjumlah 1813 orang, ada 503 orang yang harus dieliminasi (1813-1310) pada tahun depan.
Padahal, kebutuhan ideal untuk mengisi jabatan yang kosong pada sejumlah OPD di Kabupaten Matim, yaitu: 1487 orang THL.
Masih dalam laporan itu, dari 46 OPD, hanya tenaga perkantoran pada dinas kesehatan yang mengalami kelebihan tenaga pelaksana berstatus PNS.
Dari total kebutuhan 33 orang, saat ini ada 44 tenaga perkantoran yang berstatus PNS di dinas tersebut.
Wili Nurdin, kepada Floresa.co mengatakan, tidak setuju jika pemerintah melakukan rasionalisasi THL.
“Saya mau tanya, waktu mereka rekrut kemarin orang-orang ini masuk THL, apakah mereka sadar atau tidak sadar?” tanya mantan pimpinan DPRD Matim periode 2009-2014 itu.
Kalau itu penuh kesadaran, lanjutnya, berarti konsekuensinya pemerintah tahu.
Menurutnya, tenaga yang ada tidak perlu dirasionalisasi. Tapi, perlu diluruskan dan diverifikasi ulang.
“Verifikasi ulang itu maksudnya supaya tahu, apakah betul yang bersangkutan itu masih THL atau sudah keluar, tapi namanya masih ada,” katanya.
“Jangan sampai, namanya ada, tapi orangnya sudah tidak ada, tapi masih dalam perhitungan anggaran,” tegasnya.
Menurutnya, kalau pemerintah melakukan tindakan semena-mena, maka, THL yang mengalami itu bisa saja menggunggat Pemkab Matim karena melanggar undang-undang tenaga kerja.
“Itu yang mereka (Pemkab Matim) harus ingat,” tegasnya.
Ia mengatakan, yang harus diverifikasi juga adalah kompetensi THL yang ada saat ini.
“Standarnya itu ada di mana. Kalau misalnya dia memang basic-nya sarjana pendidikan, tempatkan dia pada porsinya. Kita tidak perlu keluar dia. Dorong dia jadi tenaga guru,” kataya.
“Yang tamatan manajemen, jangan ditempatkan jadi pengajar, dia masuk di instansi mana yang cocok. Karena kita sudah sadar, tahu dan mau merekrut mereka. Sehingga tidak ada yang terluka, tidak ada yang diabaikan,” ujarnya.
Ia menyatakan, kalau soal kemampuan keuangan daerah, Matim punya uang yang banyak. Hanya saja, pedistribusian uang itu yang belum pada porsi-porsi yang sesungguhnya.
“Dan ini butuh para pejabat yang punya nurani, punya cara berpikir yang kolektif, transparan. Suapaya meletakkan segala sesuatu itu tanpa kepentingan politik pribadi sehingga transparansi, keadilan akan terwujud,” paparnya.
Menurut Wily, persediaan tenaga yang ada di masyarakat saat ini, bisa diakomodir oleh pemerintah dan bisa diberikan jaminan.
Ketua DPC PDIP Matim itu menegaskan bahwa secara pribadi dan mewakili PDIP , ia tidak mendukung pemerintah untuk melakukan eliminasi THL tertentu.
“Toh biarkan berjalan dengan waktu, sambil membedah kembali, meluruskan porsinya, dan cek betul itu jumlah THL di setiap instansi. Berapa jumlahnya, realnya berapa. Kalau 50 orang, ya 50. Jangan sampai di daftarnya 50 orang, tetapi orangnya hanya 30 dan angarannya tetap anggaran 50 orang,” tegasnya.
THL Menumpuk
Wili menuding, menumpuknya THL di tahun 2018 (1813 orang) karena kesalahan semua yang ada dalam sistem, yaitu pemerintah dan DPRD.
“Ini salah mereka. salah dalam konsep. Mereka dengan sadar, tahu dan mau melakukan rekrutmen,” katanya.
“Jadi, kalau itu (THL) mereka (Pemkab dan DPRD) abaikan, melihat kembali ke belakang, bahwa mereka telah mempolitisir tenaga-tenaga (THL) yang ada itu untuk menggerakan kekutan memenangkan mereka dalam politik, kemarin. Dan setelah mereka punya kepentingan politik tercapai, para THL diabaikan,”
“saya tahu, 90 persen yang mereka rekrut itu, itu pemilih mereka. itu tidak bisa dipungkiri, dan itu sebagai jaringan-jaringan mereka,” tudingnya.
Menurutnya, kalau Pemda Matim tetap melakukan rasionalisasi THL, maka harus ada pesangon untuk modal usaha bagi THL yang dikeluarkan itu.
“(Keuangan) Daerah memungkinkan. Kasih 15 juta atau 20 juta. Pemerintah awasi. itu solusi,” ujarnya.
Wili juga meminta kepada setiap SKPD di Matim untuk mengurangi perjalanan dinas.
“Termasuk DPRD, uang Bimtek itu yang bertubi-tubi. Itu dikurangi,” tegasnya.
“Daerah ini banyak uang, tinggal bagaimana mengatur penganggarannya,” tutupnya.
Rosis Adir/Floresa
