BerandaARTIKEL UTAMATerkait Defita Penyandang Disabilitas,...

Terkait Defita Penyandang Disabilitas, DPRD Matim Janji Temui Kadis Sosial

Borong, Flroesa.co – Anggota DPRD Manggarai Timur (Matim) dari daerah pemilihan (Dapil) Lamba Leda, Frumensius Mensi Anam menanggapi situasi Defita Astin (19), penderita disabilitas asal kampung Lada, Desa Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda yang selama ini luput dari perhatian pemerintah, meski pernah didata pada 2011.

Mensi meminta kepada pemerintah desa setempat menyurati Bupati Matim, dengan tembusan kepada lembaga DPRD untuk meminta bantuan bagi Defita.

Apabila surat itu sudah diterima Bupati dan DPRD, lanjutnya, DPRD akan mengawal permohonan tersebut.

Mensi juga berjanji secepatnya menemui Kepala Dinas (Kadis) Sosial, dan menanyakan perihal program bantuan untuk penyandang disabilitas.

BACA JUGA: Kisah Defita, Gadis Disabilitas Asal Lamba Leda yang Ditelantarkan Pemkab Matim

“Terhadap kondisi warga yang seperti ini, tentu pemerintah wajib memperhatikannya,” ujarnya Kamis siang, 15 November 2018.

Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga Defita karena baru mengetahui bahwa sejak 2011, pemerintah tidak menepati janji untuk membantu putri dari pasangan Fransiskus Nabat (71) dan Modestasia Eme (59) itu.

“Terima kasih kepada media massa yang telah mempublikasikan apa yang dialami Defita, sehingga kami tahu, pemerintah tahu, khayalak tahu bahwa ada penyandang disabilitas yang belum disentuh pemerintah secara maksimal,” tutupnya.

Rosis Adir/Floresa

PUBLIKASI TERKINI

Baca Juga

Rentetan Aksi Represif Aparat di Labuan Bajo: Warga di Kafe Diserang dan Dipukuli

Tindakan represif itu diawali dengan peringatan agar ratusan massa yang berkumpul di depan markas Polres Mabar segera membubarkan diri. Dimulai dengan tembakan peringatan, aparat melakukan penyerangan dengan memukul warga serta merusakkan beberapa kursi di dalam kafe.

Buntut Kenaikan Tarif ke TN Komodo, Pelayanan Jasa Wisata di Labuan Bajo akan Mogok Massal, Dimulai 1 Agustus 2022

“Kami dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun, dalam menyepakati komitmen pemberhentian semua pelayanan jasa pariwiata di Kabupaten Manggarai Barat yang akan dimulai pada tanggal 1 Agustus sampai 31 Agustus 2022,” demikian ditegaskan pelau wisata.

Mengapa Dirut BPOLBF Berani Klaim ‘Telah Sediakan 50 Destinasi Alternatif di Labuan Bajo’ Pada Momen Kenaikan Tarif ke TN Komodo?  

Pelaku wisata menduga bahwa salah satu alasan di balik kenaiktan tarif ini ialah karena laporan pihak BPOLBF yang mengklaim telah menyediakan 50-an destinasi alternatif di Labuan Bajo. Direktur BPOLF, Shana Fatina diduga memiliki peran dan berkepentingan di balik kebijakan kontroversi ini.

Jokowi Umumkan Pulau Rinca untuk Pariwisata Massal, Pulau Padar dan Komodo untuk Pariwisata Eksklusif

Skema ini mengancam keutuhan Taman Nasional Komodo sebagai rumah perlindungan aman bagi satwa langka Komodo dari ancaman kepunahan akibat perubahan iklim dan dari desakan aktivitas eksploitatif manusia. Dengan skema itu pula, telah terjadi perubahan drastis paradigma pembangunan pariwisata dari ‘community based-tourism’ menjadi ‘corporate-driven tourism’.

Komodo Dibawa ke Negara Lain, Bukan Hal Baru!

Labuan Bajo, Floresa.co - Penangkapan penyelundup Komodo di Jawa Timur (Jatim)...

Pelaku Wisata Kepung Hotel Local Collection, Tuntut Pembatalan Launching Kenaikan Tarif Masuk TN Komodo

Aksi massa ini adalah bagian dari rangkaian agenda penolakan kenaikan tarif masuk TN Komodo dengan sistem Wildlife Komodo dalam aplikasi INISA yang secara resmi diluncurkan 29 Juli dan akan berlaku mulai 1 Agustus 2022.

Perusahaan-perusahaan yang Pernah dan Masih Mengantongi Izin Investasi di Taman Nasional Komodo  

Selama sekitar dua dekade terakhir, Taman Nasional Komodo menjadi bancakan investor untuk mengais rupiah. Meskipun berstatus wilayah konservasi binatang purba komodo, namun perusahaan-perusahaan masih mendapat izin investasi.

Pemda Mabar Surati KLHK, Desak Tinjau Kebijakan ‘Kenaikan Tarif ke TN Komodo’  

“Berdasarkan tuntutan masyarakat pelaku industri pariwisata yang tergabung dalam Formapp-Mabar dan untuk mendukung pengelolaan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan, maka Pemda Mabar memohon untuk mempertimbangkan dan menunjau kembali rencana pembatasan kuota dan kenikan tarif masuk sebesar 3.750.000 rupiah per orang per tahun,” demikian bunyi surat itu.