Tembok penahan di ruas jalan area Dermaga Borong, Kabupaten Manggarai Timur ambruk akibat abrasi, namun belum ada upaya perbaikan dari pemerintah. (Foto: Floresa)

Borong, Floresa.co – Tembok penahan tanah di ruas jalan dekat Dermaga Borong,  Kabupaten Manggarai Timur belum juga diperbaiki, meski sudah lama ambruk akibat abrasi.

Akibatnya, ruas jalan menuju dermaga dari arah jembatan di hilir kali Wae Bobo terancam putus.

Pantauan Floresa.co pada Kamis, 8 November 2018, sebagian badan jalan tampak sudah menyempit karena terkikis air.

Di pinggir jalan yang belum diaspal itu tampak puluhan lapak penjualan makanan dan sembako yang sudah ditinggalkan pemiliknya.

Informasi yang dihimpun Floresa.co, pembangunan tembok penahan tanah itu dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), satu paket dengan pengerjaan ruas jalan dan Jembatan Wae Bobo.

Pelaksana tugas Kepala Dinas PUPR, Yos Marto tidak memberikan tanggapan ketika Floresa.co meminta komentarnya terkait hal ini.

Pesan WhatsApp sudah ia terima, namun tidak membalasnya.

Sementara itu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Anton Dergong mengatakan, tembok penahan itu memang sudah lama rusak.

“Terjadi kerusakan tidak lama setelah berakhirnya masa pemeliharaan,” katanya, Kamis sore.

BPBD Matim, lanjutnya, sudah berkoordinasi dengan Dinas PUPR terkait kondisi tersebut, begitu pun sebaliknya.

Ia menjelaskan,  Bupati Yoseph Tote – yang kini sudah mundur karena ikut menjadi calon legislatif –  sudah meminta pemerintah pusat melalui BNPB agar mengalokasikan anggaran pembangunan kembali tembok penahan di sepanjang jalan kawasan dermaga.

Badan jalan ikut tergerus air laut. (Foto: Floresa)

Namun, Dergong belum memastikan apakah permintaan Bupati Tote itu dikabulkan oleh pemerintah pusat atau tidak.

“Mudah-mudahan permohonan tersebut mendapat perhatian dari pemerintah pusat,” ujarnya.

Perlu Audit

Niko Martin, pemerhati masalah publik di Matim meminta DPRD Matim menyikapi masalah ini, salah satunya adalah dengan menyurati Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit terkait proyek itu.

Ia menilai, konstruksi pekerjaan proyek tersebut sejak awal tidak dianalisis dengan baik.

“Dulu pernah ribut soal ini. Karena ada yang ribut, mereka (Dinas PUPR) tambal lagi (tembok penahan yang ambruk). Tapi, ini kan tidak menjawab soal,” tegas Martin.

Audit investigasi dari lembaga BPKP, kata dia, sangat penting sebelum kemudian menggelontorkan anggaran baru untuk perbaikan.

Martin juga mengatakan, ia sebenarnya punya inisiatif untuk menyurati BPKP. Namun, BPKP, jelasnya, tidak bisa melayani laporan perorangan, kecuali atas nama lembaga.

“Makanya kita minta lembaga DPRD untuk itu (menyurati BPKP), karena salah satu tugas DPRD adalah tugas pengawasan,” ujarnya.

Selain tembok penahan,  kondisi jembatan hilir sungai Wae Bobo juga sudah mulai rusak.

Tampak besi beton alas jembatan sudah  kelihatan di permukaan karena campuran semen alas jembatan itu sudah mulai hancur.

Hingga berita ini terbit, Floresa.co belum mendapatkan informasi terkait tahun pengerjaan, jumlah dan sumber pagu dana serta pihak ketiga yang mengerjakan proyek tersebut.

Rosis Adir/Floresa