BerandaARTIKEL UTAMALSM Burung Indonesia Ajak...

LSM Burung Indonesia Ajak Warga Mabar Sertifikasi Kayu

Labuan Bajo, Floresa.co – LSM Burung Indonesia Pondok Kerja Labuan Bajo, organisasi yang bergerak di bidang pelestarian burung dan habitatnya, mendorong masyarakat di Manggarai Barat (Mabar) untuk mengambil bagian dalam program sertifikasi kayu.

Program dengan nama sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) itu, selain sebagai upaya membendung penebangan liar di hutan lindung, juga agar kayu-kayu yang berasal dari hutan hak atau milik masyarakat memiliki nilai tambah, demikian kata humas organisasi tersebut, Ferdinand Hamin.

Ia menjelaskan, selama ini, kayu jati, misalnya, yang biasa dijual para petani hanya bagian batang, sedangkan bagian akar dan rantingnya tidak dimanfaatkan.

Padahal, kata dia, di Jepara, Jawa Tengah, misalnya, akar dan rantingnya bisa dimanfaatkan juga.

Proses sertifikasi, menurut Ferdinand, akan bermuara pada keuntungan demikian, di mana kayu akan mendapat nilai tambah.

Selain itu, jelasnya, dengan SVLK kayu yang berasal dari hutan hak masyarakat bisa masuk ke pasar yang legal, baik di level lokal maupun internasional.

Ferdinand Hamin, humas LSM Burung Indonesia, Pondok Kerja Labuan Bajo. (Foto: Ist)

“Kalau sudah bersertfikat, mudah masuk ke pasar,” kata Ferdinand kepada Floresa.co, Rabu, 7 November 2018.

Ia menambahkan, proses sertifikasi juga bertujuan memudahkan upaya mendeteksi asal kayu, apakah legal atau dari kawasan terlarang seperti hutan lindung.

Sejauh ini, ungkapnya, organisasinya sudah melakukan berbagai upaya, mulai dari menggelar focus group discusion (FGD) dan koordinasi lintas kelompok, baik kelompok pemerintah hingga ke level masyarakat agar SVLK bisa berjalan.

Pada 31 Oktober 2018 lalu, Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat mengeluarkan Surat Keputusan percepatan proses SVLK.

SK itu dikeluarkan usai Burung Indonesia bersama kelompok kerja lain di Mabar melayangkan surat kepada dinas kehutanan provinsi yang berwenang atas izin-izin terkait kehutanan.

“SK itu merupakan dasar hukum yang mengikat sistem kerja sehinggg mempermudah kami di Manggarai Barat melakukan koordinasi lintas sektor, baik dengan pemerintah maupun dengan masyarakat, sampai kepada realisasi SLVK,” katanya.

Selain itu, tutur Ferdinand, pihaknya juga sudah menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) bersama Pemda Mabar tentang Pengelolaan Bentang Alam Mbeliling Produktif dan Berkelanjutan.

Hutan Mbeliling merupakan kawasan hutan lindung yang terletak di Kecamatan Mbeliling di kabupaten itu.

“MoU itu merupakan payung besar pelestarian hutan, peningkatan kapasitas para pihak dan penyebaran informasi termasuk mendukung proses SVLK,” tuturnya,

Ferdinand menambahkan, SLVK menjadi salah satu perhatian pihaknya karena bersentuhan langsung dengan agenda pelestarian burung dan habitatnya yang sudah lama mereka galakkan.

“Harapannya, alam dan segala isinya bisa lestari,” tutupnya.

ARJ/Floresa

PUBLIKASI TERKINI

Baca Juga

Hari Pertama Aksi Mogok Pariwisata di Labuan Bajo: Pegiat Wisata Ditangkap dan Dipukuli Aparat, Situasi Mencekam

Suasana kota tidak ramai seperti biasanya, di mana bandara sepi dan pelabuhan tidak beroperasi. Wisatawan yang tiba di Bandara Komodo Labuan Bajo terpaksa dijemput dengan angkutan umum yang dikendarai polisi.

Terkait Aksi Represif di Labuan Bajo, PMKRI dan GMNI Desak Kapolri Copot Kapolda NTT dan Kapolres Mabar

"Kedua petinggi institusi kepolisian ini telah mempermalukan institusi Polri dengan memerintahkan anak buahnya melakukan tindakan represif," tegas PMKRI dan GMNI.

Polisi yang Kembali dari Labuan Bajo Usai Kawal Aksi Mogok Kecelakaan

Sumber Floresa.co di Waelengga mengatakan, bus bernomor polisi EB 7004 DK tersebut terbalik di Teku Teang, arah barat Waelengga sekitar pukul 20.00 Wita.

Puluhan Pelaku Wisata Masih Ditahan di Polres Mabar, 6 Mengalami Luka

“Enam orang [di antaranya] mengalami luka yang kelihatan pada tubuh dan wajah dan 4 orang mengalami sakit di kepala dan punggung yang [menurut] pengakuan mereka merasa dipukul dan ditendang dari belakang,” kata pengacara.

Aksi Mogok Hari Kedua: Satu Pelaku Wisata Jadi Tersangka, Pemerintah Pakai Mobil Dinas Angkut Wisatawan

Upaya para pelaku wisata melakukan aksi damai untuk menyuarakan protes kepada pemerintah dilarang aparat, dengan dalih bahwa aksi mereka tidak diizinkan karena mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Hingga sore ini, masih terdapat tiga pelaku wisata yang ditahan di Polres Mabar, sejak ditangkap kemarin. Salah satunya sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Kacaunya Tata Kelola TN Komodo: Penuh Kepentingan Bisnis, Minim Aksi Konservasi, dan Menyisihkan Warga Setempat

Pengembangan konservasi dan pariwisata juga harus menjamin keikutsertaan aktif serta distribusi keadilan bagi warga di dalam dan sekitar kawasan. Harapannya, mata pencaharian mereka tidak dicaplok oleh kepentingan elit bisnis dan politik.

Surat Domba untuk Gembala: Bapa Uskup, Akhiri Penderitaan Gereja dan Umat Keuskupan Ruteng

Floresa.co - Polemik di Keuskupan Ruteng yang memanas setelah pada pertengahan Juni...

Sudah Seharusnya Cara-cara Represif Ditinggalkan

Seharusnya polisi bisa bertindak lebih bermartabat dari sekadar mendaur ulang cara kekerasan. Pelaku wisata dan warga bukan musuh, apalagi mereka hanya ingin menuntut haknya. Menabur benih kekerasan hanya akan menuai konflik berkepanjangan.