BerandaARTIKEL UTAMAKejaksaan Diminta Periksa PPK...

Kejaksaan Diminta Periksa PPK dan Kontraktor Pembangunan Jembatan Wae Cue di Sater Mese

Jakarta, Floresa.co – Aliansi Mahasiswa Manggarai (AMANG) Jakarta meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT) memeriksa pihak yang mengerjakan proyek jembatan Wae Cue di Satar Mese.

Pasalnya, hingga saat ini, pembangunan jembatan yang dikerjakan Kementerian Perumahan Rakyat Kabupaten Manggarai tahun anggaran (TA) 2017 itu belum tuntas hingga membuat masyarakat kesulitan saat melintas.

“Kejaksaan harus memeriksa semua pihak yang terlibat dalam pengerjaan jembatan tersebut, baik pejebat pembuat komitmen (PPK) maupun kontraktornya,” kata Sekjen AMANG, Ovan Wangkut kepada Floresa.co, Senin 29 Oktober 2018.

Rencana penyelesaian pembangunan jembatan itu, dalam klarifikasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) John Bosco yakni menggunakan dana pemeliharaan.

“Pemerintah sudah menganggarkan lagi Rp 100 juta, dengan nomenklatur yang berbeda, yaitu “Pemeliharaan Rutin Wilayah Kecamatan Satar Mese Utara,” kata John.

Namun, Wangkut berpendapat, pembangunan jembatan yang mengubungi Desa Jaong, Kecamatan Satar Mese di sebelah timur dan Desa Nao, Kecamatan Sater Mese Utara di sebelah baratnya itu diduga bermasalah.

Seharusnya, kata dia, pembahasan besar kecilnya anggaran harus sudah selesai pada masa perencanaan. Sehingga, anggaran yang tersedia cukup untuk menuntaskan pembangunan satu paket jembatan. Bukan setelah tampak secara fisik proyek tersebut tidak tuntas.

“Kok bisa sebuah proyek dikerjakan dengan anggaran yang disiapkan tidak untuk tuntas,” katanya.

BACA JUGA: 

Jika demikian, tegasnya, pembangunan jembatan itu terkesan tidak melalui perencanaan matang dan patut diduga kuat telah terjadi penyelewengan dana.

“Logikanya begini, mana mungkin kontraktor berani mengerjakan proyek dengan anggaran yang tidak jelas,” kata Ovan.

“Seharusnya dana pemeliharaan bukan untuk menuntaskan proyek mangkrak. Tetapi, untuk proyek yang tuntas dikerjakan,” katanya.

“Kejaksaan harus meminta pertanggung jawaban PPK, karena kami menduga ada penyelewengan anggaran dalam pengerjaan tersebut,” tegasnya.

Selain itu, menurut Ovan, Pemda harus menjelaskan duduk soal dalam pembangunan jembatan itu sehingga masyarakat mendapat informasi yang pasti. Apalagi jembatan itu  merupakan salah jalur penghubung antara Kecamatan Satar Mese dan Satar Mese utara.

“Proyek seperti diatas seharusnya tidak boleh dilakukan Provisional Hand Over (PHO) oleh PPK. Kontraktor yang melaksanakan proyek tersebut juga harus diperiksa. Jikalau terbukti, proses sesuai hukum yang berlaku,” tutupnya.

ARJ/Floresa

PUBLIKASI TERKINI

Baca Juga

10 Pelukis asa NTT Gelar Pameran Lukisan di TIM

Jakarta, Floresa.co - 10 orang pelukis asal Nusa Tenggara Timur (NTT)...

Rentetan Aksi Represif Aparat di Labuan Bajo: Warga di Kafe Diserang dan Dipukuli

Tindakan represif itu diawali dengan peringatan agar ratusan massa yang berkumpul di depan markas Polres Mabar segera membubarkan diri. Dimulai dengan tembakan peringatan, aparat melakukan penyerangan dengan memukul warga serta merusakkan beberapa kursi di dalam kafe.

Komodo Dibawa ke Negara Lain, Bukan Hal Baru!

Labuan Bajo, Floresa.co - Penangkapan penyelundup Komodo di Jawa Timur (Jatim)...

Mengenal Motif Songke-Kain Tenun Sulam Manggarai Timur

Borong, Floresa.co - Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), memiliki...

Dere Serani, Lagu Rohani Manggarai Kini Hadir dalam Kemasan Instrumental

FLORESA.CO - Musisi muda asal Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), Joe...

Catatan Sosialisasi Kenaikan Tarif ke TN Komodo: Irman Firmansyah Ajak Berdebat Secara’Akademis’ dan Pelaku Wisata yang Kukuh Menolak  

Peneliti dari Institut Pertanian Bogor, Irman Firmansyah memantik keributan dalam ruangan setelah mengajak siapapun untuk berdebat, dengan catatan lawannya tersebut ialah seorang akademisi. “Kalau ada yang mau berdebat akademik, saya ‘open’, tapi sesama akademisi. Kalau yang tidak juga nanti akan habis waktu,” ujarnya.

Konservasi vs Investasi

Oleh: GREGORIUS AFIOMA, Peneliti pada Sunspirit for Justice and Peace Pemerintah perlu...

Buntut Kenaikan Tarif ke TN Komodo, Pelayanan Jasa Wisata di Labuan Bajo akan Mogok Massal, Dimulai 1 Agustus 2022

“Kami dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun, dalam menyepakati komitmen pemberhentian semua pelayanan jasa pariwiata di Kabupaten Manggarai Barat yang akan dimulai pada tanggal 1 Agustus sampai 31 Agustus 2022,” demikian ditegaskan pelau wisata.