BerandaARTIKEL UTAMAProyek Infrastruktur Tahun 2017...

Proyek Infrastruktur Tahun 2017 di Matim: 90 % Berkualitas Buruk

Borong, Floresa.co – Sembilan puluh persen proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Manggarai Timur (Matim), Nusa Tenggara Timur (NTT), tahun anggaran 2017, berkualitas buruk.

Hal itu disampaikan pihak DPRD Matim, seperti yang dituliskan dalam risala rapat paripurna istimewa penyampaian catatan dan rekomendasi DPRD atas LKPJ bupati akhir tahun anggaran 2017, yang salinannya diperoleh Floresa.co, Kamis, 20 September 2018.

“Sejumlah proyek kualitasnya sangat buruk dan usia pakainya tidak berlangsung lama,” ungkap DPRD.

DPRD menilai, proses pemeliharaan terhadap proyek fisik belum berjalan maksimal.

“Proyek fisik infrastruktur jalan dalam APBD tahun 2017 sangat memprihatinkan dan mengecewakan, sehingga mempengaruhi asas manfaat dari pembangunan yang dijalankan,” tegas pihak DPRD.

Sementara itu, dalam lampiran laporan Pansus DPRD Matim tentang LKPj bupati akhir tahun anggaran 2017, menyebutkan sejumlah permasalahan yang berkaitan dengan proyek infrastruktur.

“Pembangunan gedung SDN Kejek, SDN Pales dan SDN Woko Ledu Kecamatan Elar Selatan dan SMP N 11 Kota Komba belum selesai dikerjakan (belum tuntas), bahkan ada pengerjaan yang sudah dimulai sejak 2014 belum selesai dibangun sampai sekarang,” tulis Pansus bupati akhir tahun anggaran 2017 dalam laporan itu.

Selain itu, Pansus DPRD juga menyebut, proses pengerjaan jembatan Wae Musur dan Wae Dingin di Kecamatan Rana Mese, tidak sesuai dengan target anggaran.

Disebutkan juga, dalam perencanaan pembangunan tahun anggaran 2017, terjadi disparitas yang cukup mencolok antar wilayah atau kecamatan di kabupaten itu.

Saat ditemui di kantor DPRD Matim pada Kamis, 20 September 2019, Leonardus Santosa, Ketua Pansus DPRD membenarkan bahwa proyek infrastruktur tahun 2017 di Matim, disimpulkan, 90% berkualitas buruk.

“Apa yang disampaikan dalam risala itu benar, berdasarkan temuan Pansus di lapangan,” ujarnya.

“Kami cek semua paket proyek tahun 2017. Hasil temuan disimpulkan bahwa 90 persen pengerjaan proyek berkualitas buruk,” lanjutnya.

Politisi Demokrat itu menilai, kerja sama Pemkab Matim dengan Kejaksaan Negeri Manggarai dalam mengawasi proyek infrastruktur, gagal mewujudkan proyek yang berkualitas baik.

“Di setiap papan proyek jelas bertuliskan ‘proyek ini dikawal Kejaksaan Negeri Manggarai’. Tujuan jelas, untuk menjaga kualitas. Tetapi, faktanya terbalik. Dikawal kejaksaan, malah kualitas proyeknya buruk,” katanya.

Menurutnya, saat evaluasi proyek tahun 2017, pihaknya sudah berencana melibatkan Kejaksaan Negeri Manggarai. Namun, ada yang menolak.

“Pimpinan tidak mau dan larang,” katanya. “Pimpinan siapa itu, ya, pimpinan lah,” imbuhnya.

Rosis Adir/Floresa

PUBLIKASI TERKINI

Baca Juga

Rentetan Aksi Represif Aparat di Labuan Bajo: Warga di Kafe Diserang dan Dipukuli

Tindakan represif itu diawali dengan peringatan agar ratusan massa yang berkumpul di depan markas Polres Mabar segera membubarkan diri. Dimulai dengan tembakan peringatan, aparat melakukan penyerangan dengan memukul warga serta merusakkan beberapa kursi di dalam kafe.

Buntut Kenaikan Tarif ke TN Komodo, Pelayanan Jasa Wisata di Labuan Bajo akan Mogok Massal, Dimulai 1 Agustus 2022

“Kami dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun, dalam menyepakati komitmen pemberhentian semua pelayanan jasa pariwiata di Kabupaten Manggarai Barat yang akan dimulai pada tanggal 1 Agustus sampai 31 Agustus 2022,” demikian ditegaskan pelau wisata.

Mengapa Dirut BPOLBF Berani Klaim ‘Telah Sediakan 50 Destinasi Alternatif di Labuan Bajo’ Pada Momen Kenaikan Tarif ke TN Komodo?  

Pelaku wisata menduga bahwa salah satu alasan di balik kenaiktan tarif ini ialah karena laporan pihak BPOLBF yang mengklaim telah menyediakan 50-an destinasi alternatif di Labuan Bajo. Direktur BPOLF, Shana Fatina diduga memiliki peran dan berkepentingan di balik kebijakan kontroversi ini.

Jokowi Umumkan Pulau Rinca untuk Pariwisata Massal, Pulau Padar dan Komodo untuk Pariwisata Eksklusif

Skema ini mengancam keutuhan Taman Nasional Komodo sebagai rumah perlindungan aman bagi satwa langka Komodo dari ancaman kepunahan akibat perubahan iklim dan dari desakan aktivitas eksploitatif manusia. Dengan skema itu pula, telah terjadi perubahan drastis paradigma pembangunan pariwisata dari ‘community based-tourism’ menjadi ‘corporate-driven tourism’.

Komodo Dibawa ke Negara Lain, Bukan Hal Baru!

Labuan Bajo, Floresa.co - Penangkapan penyelundup Komodo di Jawa Timur (Jatim)...

Pelaku Wisata Kepung Hotel Local Collection, Tuntut Pembatalan Launching Kenaikan Tarif Masuk TN Komodo

Aksi massa ini adalah bagian dari rangkaian agenda penolakan kenaikan tarif masuk TN Komodo dengan sistem Wildlife Komodo dalam aplikasi INISA yang secara resmi diluncurkan 29 Juli dan akan berlaku mulai 1 Agustus 2022.

Perusahaan-perusahaan yang Pernah dan Masih Mengantongi Izin Investasi di Taman Nasional Komodo  

Selama sekitar dua dekade terakhir, Taman Nasional Komodo menjadi bancakan investor untuk mengais rupiah. Meskipun berstatus wilayah konservasi binatang purba komodo, namun perusahaan-perusahaan masih mendapat izin investasi.

Pemda Mabar Surati KLHK, Desak Tinjau Kebijakan ‘Kenaikan Tarif ke TN Komodo’  

“Berdasarkan tuntutan masyarakat pelaku industri pariwisata yang tergabung dalam Formapp-Mabar dan untuk mendukung pengelolaan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan, maka Pemda Mabar memohon untuk mempertimbangkan dan menunjau kembali rencana pembatasan kuota dan kenikan tarif masuk sebesar 3.750.000 rupiah per orang per tahun,” demikian bunyi surat itu.