BerandaARTIKEL UTAMANyatakan Tolak Pembangunan di...

Nyatakan Tolak Pembangunan di Rinca, DPRD Mabar Akan Panggil Bupati dan Investor

Labuan Bajo, floresa.co – DPRD Kabupaten Manggarai Barat menyatakan sikap sejalan dengan tuntutan warga yang menolak pembangunan sarana wisata di Pulau Rinca, habitat komodo.

Saat dialog dengan massa yang mendatangi kantor mereka, Senin, 6 Agustus 2018, Ketua DPRD, Blasius Jeramun mengatakan akan segera memanggil sejumlah pihak yang terkait dengan pembangunan itu, termasuk pihak investor, PT Komodo Segara Lestari.

“PT Sagara kami panggil, termasuk pemerintah juga, kami undang untuk dengar pendapat,” katanya.

Dari pemerintah, kata dia, mereka memanggil bupati dan pihak perizinan untuk meminta penjelasan terkait rekomendasi yang dikeluarkan untuk izin perusahan itu.

“Termasuk yang terakhir adalah (pihak dari) Taman Nasional Komodo. Hari ini kita akan keluarkan surat. Kami menolak (pembangunan),” tegas Blasius.

Untuk sementara, kata dia, pihaknya akan mengeluarkan surat agar perusahan itu menghentikan aktivitasnya.

Sementara itu, anggota DPRD, Marsel Jeramun menyatakan, wajib hukumnya meneruskan tuntutan masyarakat.

“Kita putuskan sekarang, hentikan. Saya sepakat denga Pa Blasius Jeramun. Kita bisa ke sana (lokasi pembangunan) besok,” katanya.

Ia menyatakan “kita bongkar,” untuk bangunan-bangunan di pantai, termasuk yang  di Pantai Pede, “hotel Ayana dan lain-lain.”

Sebelumnya, Forum Masyarakat Penyelamat Pariwisata Manggarai Barat (Formapp Mabar) mengecam DPRD karena dianggap tidak mengambil sikap atas polemik ini.

“Pembangunan ini adalah berita duka. Mengapa bapak-bapak diam?” Kata Rafael Todowela, kordinator Formapp.

“Taman Nasional Komodo adalah wilayah politik bapak. Sadarkah itu?,” lanjutnya.

Ario Jempau

PUBLIKASI TERKINI

Baca Juga

Hari Pertama Aksi Mogok Pariwisata di Labuan Bajo: Pegiat Wisata Ditangkap dan Dipukuli Aparat, Situasi Mencekam

Suasana kota tidak ramai seperti biasanya, di mana bandara sepi dan pelabuhan tidak beroperasi. Wisatawan yang tiba di Bandara Komodo Labuan Bajo terpaksa dijemput dengan angkutan umum yang dikendarai polisi.

Terkait Aksi Represif di Labuan Bajo, PMKRI dan GMNI Desak Kapolri Copot Kapolda NTT dan Kapolres Mabar

"Kedua petinggi institusi kepolisian ini telah mempermalukan institusi Polri dengan memerintahkan anak buahnya melakukan tindakan represif," tegas PMKRI dan GMNI.

Polisi yang Kembali dari Labuan Bajo Usai Kawal Aksi Mogok Kecelakaan

Sumber Floresa.co di Waelengga mengatakan, bus bernomor polisi EB 7004 DK tersebut terbalik di Teku Teang, arah barat Waelengga sekitar pukul 20.00 Wita.

Puluhan Pelaku Wisata Masih Ditahan di Polres Mabar, 6 Mengalami Luka

“Enam orang [di antaranya] mengalami luka yang kelihatan pada tubuh dan wajah dan 4 orang mengalami sakit di kepala dan punggung yang [menurut] pengakuan mereka merasa dipukul dan ditendang dari belakang,” kata pengacara.

Aksi Mogok Hari Kedua: Satu Pelaku Wisata Jadi Tersangka, Pemerintah Pakai Mobil Dinas Angkut Wisatawan

Upaya para pelaku wisata melakukan aksi damai untuk menyuarakan protes kepada pemerintah dilarang aparat, dengan dalih bahwa aksi mereka tidak diizinkan karena mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Hingga sore ini, masih terdapat tiga pelaku wisata yang ditahan di Polres Mabar, sejak ditangkap kemarin. Salah satunya sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Kacaunya Tata Kelola TN Komodo: Penuh Kepentingan Bisnis, Minim Aksi Konservasi, dan Menyisihkan Warga Setempat

Pengembangan konservasi dan pariwisata juga harus menjamin keikutsertaan aktif serta distribusi keadilan bagi warga di dalam dan sekitar kawasan. Harapannya, mata pencaharian mereka tidak dicaplok oleh kepentingan elit bisnis dan politik.

Surat Domba untuk Gembala: Bapa Uskup, Akhiri Penderitaan Gereja dan Umat Keuskupan Ruteng

Floresa.co - Polemik di Keuskupan Ruteng yang memanas setelah pada pertengahan Juni...

Tanggapi Mogok Massal di Labuan Bajo Lewat Himbauan di Medsos, Menteri Pariwisata Dikritik Keras

“Pak @Saindiuno, yang terjadi di L Bajo, pemerintah pakai dalih konservasi, itu pun tidak masuk akal, padahal sebenarnya mau invasi investasi ke TNK. Jangan tipu masyarakat...”