BerandaARTIKEL UTAMAKepala BPMD Mabar Bantah...

Kepala BPMD Mabar Bantah Keberadaan Bumdes Embong Nai

Floresa.co – Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMPD), Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Mateus Ngabut, mengaku tidak mengetahui adanya badan usaha masyarakat desa (Bumdes) Embong Nai di Desa Batu Tiga, Kecamatan Boleng yang mendapatkan bantuan speed boat atau kapal cepat senilai Rp 1.644.500.000 dari kementerian perhubungan.

“Sama sekali tidak ada laporannya,” katanya kepada Floresa.co, Jumat, 4 Mei 2017.

Dirinya menegaskan bahwa proses pengajuan pengadaan kapal cepat yang diajukan Dinas Perhubungan daerah tersebut sama sekali tidak melibatkan dinas BPMPD.

“Kami tidak dilibatkan. Sama sekali kami tidak mengetahui prosesnya,” ujar Ngabut.

Menurutnya, pihaknya sudah melakukan sosialisasi pembentukan Bumdes di wilayah kabupaten itu sejak 2017 lalu. Namun hingga saat ini, dirinya belum mengetahui keberadaan Bumdes Embong Nai.

“Mestinya dinas perhubungan melibatkan kita. Kan sekarang sudah bermasalah to? Sehingga bisa segera carikan solusinya bersama,” kata Ngabut.

Dirinya juga menegeaskan bahwa dalam satu desa, tidak diperbolehkan memiliki lebih dari satu Bumdes. “Tidak boleh ada dua dalam satu desa.”

“Kami-kan tidak tahu sama sekali. Mestinya dinas perhubungan koordinasi dengan kita to, sebelum proposal itu dikirim. Biar kita yang fasilitasi pembentukan Bumdesnya,” lanjutnya.

Sebelumya, Kepala Dinas Perhubungan, Gaye Tanus mengatakan pihaknya tidak mengecek ke Desa Batu Tiga sebelum proposal dikirim. Pasalnya, dalam proposal, mengetahui kepala desa setempat.

Apalagi kata Geye, prosesnya melalui bupati Agustinus CH Dula.

“Bupati meminta kita untuk mendindak lanjuti proposal itu. Karena mereka mengirim proposalnya ke bupati,” ujar Geye.

Terbentuknya Bumdes Embong Nai, jelas Geye diawali dengan proposal dalam bentuk organisasi masyarakat desa (OMS). Pihaknya kemudian menyarankan untuk membentuk Bumdes sesuai petunjuk teknis (Juknis).

“Akhirnya mereka ajukan proposal atas nama Bumdes. Lalu, mereka bentuk Bumdes dan mengusulkan ke pemerintah untuk diteruskan ke kementerian,” katanya.

Menurutnya, Dishub hanya meneruskan proposal yang diajukan masyarakat. Dirinya juga berjanji mendatangi Desa Batu Tiga untuk membahas persoalan tersebut.

Baca:

“Apakah nanti Bumdes Embong Nai dibekukan dan pengurus bersama anggota bergabung dengan Bumdes Bajo serumpun itu tergantung kesepakatan mereka,” ujarnya.

Bajo Serumpun ialah salah satu Bumdes lain yang sudah terbentuk di wilayah Desa Batu Tiga.

Dirinya juga menepis dugan anggota DPRD Mabar yang dalam catatan dan rekomendasi DPRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) bupati tahun anggaran 2017 disebut sebagai salah satu anggota Bumdes Embong Nai.

Selain itu, kabar yang mengatakan speed boat itu tidak sesuai spesifikasi, indikasi mark up dalam proses pengadaannya serta mesinnya dari barang bekas dibantah Geye. “Itu tidak benar. Bohong mereka itu.”

“Kami melibatkan tim ahli dari Surabaya untuk mengecek speed ini. Bahkan melibatkan inspektorat dan BPK untuk memeriksanya. Lalu dari DPRD mengatakan tidak sesuai spek? Nggak benar mereka itu,” lanjutnya.

Ferdinand Ambo/ARJ/Floresa

PUBLIKASI TERKINI

Baca Juga

Komodo Dibawa ke Negara Lain, Bukan Hal Baru!

Labuan Bajo, Floresa.co - Penangkapan penyelundup Komodo di Jawa Timur (Jatim)...

10 Pelukis asa NTT Gelar Pameran Lukisan di TIM

Jakarta, Floresa.co - 10 orang pelukis asal Nusa Tenggara Timur (NTT)...

Dere Serani, Lagu Rohani Manggarai Kini Hadir dalam Kemasan Instrumental

FLORESA.CO - Musisi muda asal Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), Joe...

Rentetan Aksi Represif Aparat di Labuan Bajo: Warga di Kafe Diserang dan Dipukuli

Tindakan represif itu diawali dengan peringatan agar ratusan massa yang berkumpul di depan markas Polres Mabar segera membubarkan diri. Dimulai dengan tembakan peringatan, aparat melakukan penyerangan dengan memukul warga serta merusakkan beberapa kursi di dalam kafe.

Mengenal Motif Songke-Kain Tenun Sulam Manggarai Timur

Borong, Floresa.co - Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), memiliki...

Buntut Kenaikan Tarif ke TN Komodo, Pelayanan Jasa Wisata di Labuan Bajo akan Mogok Massal, Dimulai 1 Agustus 2022

“Kami dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun, dalam menyepakati komitmen pemberhentian semua pelayanan jasa pariwiata di Kabupaten Manggarai Barat yang akan dimulai pada tanggal 1 Agustus sampai 31 Agustus 2022,” demikian ditegaskan pelau wisata.

Konservasi vs Investasi

Oleh: GREGORIUS AFIOMA, Peneliti pada Sunspirit for Justice and Peace Pemerintah perlu...

Jokowi Umumkan Pulau Rinca untuk Pariwisata Massal, Pulau Padar dan Komodo untuk Pariwisata Eksklusif

Skema ini mengancam keutuhan Taman Nasional Komodo sebagai rumah perlindungan aman bagi satwa langka Komodo dari ancaman kepunahan akibat perubahan iklim dan dari desakan aktivitas eksploitatif manusia. Dengan skema itu pula, telah terjadi perubahan drastis paradigma pembangunan pariwisata dari ‘community based-tourism’ menjadi ‘corporate-driven tourism’.