Borong, Floresa.co – Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Manggarai Timur (Matim), Willy Nurdin menganggap tertangkapnya Marianus Sae oleh KPK hanya karena sedang apes.
“Apes ya. Nasib sial. Kalau dideteksi, mungkin kepala daerah di seluruh Indonesia ini melakukan hal seperti MS. Hanya saja, mungkin MS lagi apes,” katanya, Senin, 12 Februari 2018.
Ia menjelaskan, kasus yang menimpa Marianus merupakan kasus pribadi. “Itu sebenarnya kasus pribadi. Tidak melibatkan partai pengusung,” katanya.
Berbeda dengan Willy, menurut KPK, suap yang diterima Marianus diduga hendak dipakai untuk ongkos politik di Pilkada NTT di mana Marianus maju bersama bakal cawagub NTT, Emi Nomleni. Pasangan ini didukung oleh PDI Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
“Apakah ini akan dilakukan untuk biaya kampanye, prediksi dari tim kita kemungkinan besar dia butuh uang untuk itu,” kata Wakil Ketua KPK, Basaria Pandjaitan, Senin 12 Februari 2018.
Hal ini baru sebatas dugaan, sebab, kata dia, KPK belum menemukan aliran dana dari Marianus untuk pihak-pihak yang terkait Pilkada NTT.
“Kita belum menerima, belum menemukan jalur sesuatu yang diberikan kepada pihak yang akan melakukan, tim-tim yang berhubungan dengan pilkada tersebut,” ujar Basaria.
“Tapi prediksi dari tim sudah mengatakan karena yang bersangkutan akan bakal calon gubernur, sudah barang tentu memerlukan dana yang banyak,” tambahnya.
Baca Juga: Meski Terciduk KPK, PDIP Matim Yakin Marhaen Raih 60% Suara
Adapun jumlah uang yang diterima Marianus dari Direktur PT Sinar 99 Permai Wilhelmus Iwan Ulumbu yakni 4, 1 miliar.
Uang itu diterima bertahap, mulai dari November 2017, 1,5 miliar; lalu Desember 2017, 2 miliar,m; Januari 2018, 400 juta dan terkahir pada Februari 2018, berjumlah 200 juta rupiah.
Selain itu, Marianus juga diduga menjanjikan proyek di Kabupaten Ngada kepada Wilhelmus senilai 54 miliar.
Sebagai pendukung, Willy mengaku terpukul dengan OTT tersebut. Apalagi, kata dia, kader partai dan relawan telah berjuang keras untuk memenangkan Marhaen, sebutan untuk pasangan Marianus dan Emilia.
Meski demikian, Wily tetap mengapresiasi hasil kerja KPK. Namun, ia menyarankan agar KPK tidak hanya melakukan OTT menjelang momentum politik seperti Pilkada.
“Kalau bisa dilakukan terus-menerus, termasuk kepada kepala daerah yang sedang berkuasa,” katanya.
“Soal fee proyek, itu saya kira hal lama ya, terjadi hampir di semua daerah. Dan, yang paling tahu itu para pengusaha atau kontraktor,” lanjut Willy.
EYS/ARJ/Floresa
