Ruteng, Floresa.co – Keuskupan Ruteng memulai sidang pastoral tahunan pada Selasa, 9 Januari 2018, di mana topik yang dibahas terkait upaya membangun persekutuan, sebagai implementasi dari sinode ketiga, yang menetapkan tahun 2018 sebagai tahun persekutuan.
Topik sidang selama empat hari itu yang melibatkan klerus, biarawan-biarawati dan tokoh umat juga merespon krisis yang melanda keuskupan di ujung barat Pulau Flores itu selama tahun lalu.
Rangkaian acara diawali dengan rekoleksi yang dipimpin Romo Laurens Sopang Pr, Praeses Seminari St Yohanes Paulus II, Labuan Bajo.
Mgr Silvester San, Administrator Apostolik keuskupan kemudian membuka seluruh proses sidang, dengan memaparkan materi tentang “Gereja sebagai Persekutuan.”
“Kita perlu membangun kembali persekutuan, setelah di tahun 2017 persekutuan di keuskupan ini terganggu oleh masalah krisis kepemimpinan,” katanya.
Ia menjelaskan, amat diharapkan, tema ini bisa mendorong aksi demi membenahi “situasi pastoral yang cukup tunggang-langgang setahun belakangan.”
Krisis di Keuskukan Ruteng, yang memanas selama hampir separuh dari tahun lalu berawal dari desakan para imam dan umat yang menuntut pemberhentian Mgr Hubertus Leteng Pr, yang memimpin keuskupan itu sejak tahun 2009 karena masalah penyelewengan keuangan dan dugaan skandal.
Polemik ini yang ramai diberitakan, termasuk oleh media-media internasional, direspon Vatikan dengan mengirim visitator apostolik.
Terbentuknya blok-blok, tidak hanya di kalangan klerus, tetapi juga umat yang mengambil sikap berbeda-beda terhadap kasus itu kemudian tidak terhindarkan.
Polemik ini berujung pada mundurnya Uskup Leteng pada Oktober lalu dan saat bersamaan Vatikan menetapkan Mgr Silvester sebagai administrator apostolik, hingga penunjukkan uskup baru.
Mgr Silvester mengatakan, kini saatnya Gereja menegaskan lagi komitmennya memelihara persekutuan pasca krisis itu.
Ia menjelaskan, Gereja harus mampu menonjolkan sekurang-kurangnya empat hal penting.
Pertama, katanya, hidup persaudaraan yang mesti diperjuangkan “karena iman dan harapan yang sama.”
“Persaudaraan ini adalah persaudaraan kasih,” katanya.
Kedua, kata dia, adalah keikutsertaan semua umat dalam hidup menggereja.
“Bukan saja hierarki dan biarawan-biarawati yang harus aktif dalam hidup menggereja, tetapi juga seluruh umat,” tegasnya.
Poin ketiga, kata dia, terkait peran hati nurani dan tanggung jawab pribadi yang mesti melampaui tuntutan hukuman dan peraturan.
Keempat, kata Mgr Silvester adalah sikap miskin, sederhana dan terbuka.
“(Kita mesti) rela berdialog dengan pihak mana saja, sebab Gereja yakin bahwa di luar Gereja Katolik terdapat pula kebenaran dan keselamatan,” katanya.
Uskup Denpasar ini menyatakan, persekutuan ini dapat diwujudkan dalam penghayatan hidup menggereja, baik secara teritorial di level keuskupan, paroki, kelompok basisdan keluarga, maupun melalui kelompok-kelompok kategorial.
Dalam hal ini, tokoh iman yang patut diinspirasi, menurut dia adalah Rasul Paulus yang secara tegas menasehatkan agar hidup orang Kristen menampakan sikap: persekutuan, kerendahan hati, sukacita dan kesetiaan.
Usai pemaparan Mgr Silvester, sidang kemudian masuk ke pembahasan soal arah dan proses sidang, yang disampaikan oleh Romo Martin Chen.
Selanjutnya, Romo Ino Sutam Pr membawakan materi tentang Gagasan Persekutuan dalam Budaya Manggarai, yang diikuti diskusi kelompok dan pleno.
Laporan Marto Rian Lesit/ARL/Floresa
