BerandaNUSANTARABanyak Advokat Amburadul, Fakultas...

Banyak Advokat Amburadul, Fakultas Hukum Diminta Bertanggung Jawab

Floresa.co – Maraknya advokat yang amburadul dalam menginterpretasikan hukum mesti menjadi bahan evaluasi bagi banyak pihak, termasuk fakultas hukum di kampus-kampus.

Elias Sumardi Dabur, kordinator Masyarakat Pencinta Hukum mengatakan, fakultas-fakultas hukum “mempunyai tanggung jawab moral untuk meluruskan berbagai praktek penyimpangan ilmu hukum.”

“Dosen-dosen di fakultas hukum tidak cukup hanya mengajar dan sesekali melakukan penelitian, tetapi perlu menulis juga di media massa untuk memberi pencerahan hukum, meluruskan pembengkokan-pembengkokan hukum yang sering dipraktekkan sebagian praktisi hukum,” katanya, Senin, 20 November 2017.

Penegakkan kode etik advokat, kata Elias, adalah hal lain yang mendesak.

Ia menyebut contoh paling aktual adalah pernyataan Fredrich Yunadi, kuasa hukum Ketua DPR RI Setya Novanto, terdakwa kasus korupsi e-KTP yang mau menuntut KPK ke Pengadilan HAM Internasional, karena menganggap hak kliennya dilanggar.

“Apa kaitannya? Ini artinya dia tidak paham fungsi Pengadilan HAM internasional,” kata Elias.

“Pengadilan HAM internasional itu hanya mengadili genosida dan kejahatan kemanusiaan. Kok disuruh mengawasi kasus Novanto?” lanjutnya.

Contoh lain, kata dia, pihak Novanto menolak diperiksa KPK dengan alasan adanya hak imunitas Ketua DPR.

“Ini pemahaman yang salah. Hak imunitas itu tidak berarti kebal hukum. Hak itu tidak dimaksudkan untuk melindungi orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi atau mengetahui informasi terkait korupsi,” jelasnya.

Ia mengatakan, “semakin lama kita ini bukanya makin cerdas hukum, malah terjadi fenomena pembodohan, penyesatan dan pemelintiran hukum.”

Keprihatinan serupa terkait praktek penyelewengan ilmu hukum juga sempat diutarakan oleh Mahfud MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi.

“Sekarang ini mulai ada advokat/kuasa hukum yang tak paham hukum bahkan oon di bidang hukum,” tulis Mahfud dalam akun Twitternya, @mohmahfudmd, yang dikutip Floresa.co, Senin.

Ia pun menyarankan agar proses rekrutmen harus dilakukan secara lebih ketat.

Lembaga advokat, menurut dia, diminta tidak mudah memberi legitimasi tanpa proses yang sesuai aturan.

“Proses rekrutmen dan pembinaan etika hrs dijaga dari awal, jgn sembarang disumpah,” lanjut tweet Mahfud.

Sementara itu, menanggapi sejumlah kritikan, termasuk dari Mahfud, Fredrich Yunadi memilih membela diri.

Ia pun menilai Mahfud tidak paham persoalan hukum pidana.

“Beliau kan bukan ahli pidana, kan beda sama saya,” katanya seperti dilansir Kompas.com.

ARL/Floresa

PUBLIKASI TERKINI

Baca Juga

Hari Pertama Aksi Mogok Pariwisata di Labuan Bajo: Pegiat Wisata Ditangkap dan Dipukuli Aparat, Situasi Mencekam

Suasana kota tidak ramai seperti biasanya, di mana bandara sepi dan pelabuhan tidak beroperasi. Wisatawan yang tiba di Bandara Komodo Labuan Bajo terpaksa dijemput dengan angkutan umum yang dikendarai polisi.

Terkait Aksi Represif di Labuan Bajo, PMKRI dan GMNI Desak Kapolri Copot Kapolda NTT dan Kapolres Mabar

"Kedua petinggi institusi kepolisian ini telah mempermalukan institusi Polri dengan memerintahkan anak buahnya melakukan tindakan represif," tegas PMKRI dan GMNI.

Polisi yang Kembali dari Labuan Bajo Usai Kawal Aksi Mogok Kecelakaan

Sumber Floresa.co di Waelengga mengatakan, bus bernomor polisi EB 7004 DK tersebut terbalik di Teku Teang, arah barat Waelengga sekitar pukul 20.00 Wita.

Puluhan Pelaku Wisata Masih Ditahan di Polres Mabar, 6 Mengalami Luka

“Enam orang [di antaranya] mengalami luka yang kelihatan pada tubuh dan wajah dan 4 orang mengalami sakit di kepala dan punggung yang [menurut] pengakuan mereka merasa dipukul dan ditendang dari belakang,” kata pengacara.

Aksi Mogok Hari Kedua: Satu Pelaku Wisata Jadi Tersangka, Pemerintah Pakai Mobil Dinas Angkut Wisatawan

Upaya para pelaku wisata melakukan aksi damai untuk menyuarakan protes kepada pemerintah dilarang aparat, dengan dalih bahwa aksi mereka tidak diizinkan karena mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Hingga sore ini, masih terdapat tiga pelaku wisata yang ditahan di Polres Mabar, sejak ditangkap kemarin. Salah satunya sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Kacaunya Tata Kelola TN Komodo: Penuh Kepentingan Bisnis, Minim Aksi Konservasi, dan Menyisihkan Warga Setempat

Pengembangan konservasi dan pariwisata juga harus menjamin keikutsertaan aktif serta distribusi keadilan bagi warga di dalam dan sekitar kawasan. Harapannya, mata pencaharian mereka tidak dicaplok oleh kepentingan elit bisnis dan politik.

Surat Domba untuk Gembala: Bapa Uskup, Akhiri Penderitaan Gereja dan Umat Keuskupan Ruteng

Floresa.co - Polemik di Keuskupan Ruteng yang memanas setelah pada pertengahan Juni...

Sudah Seharusnya Cara-cara Represif Ditinggalkan

Seharusnya polisi bisa bertindak lebih bermartabat dari sekadar mendaur ulang cara kekerasan. Pelaku wisata dan warga bukan musuh, apalagi mereka hanya ingin menuntut haknya. Menabur benih kekerasan hanya akan menuai konflik berkepanjangan.