BerandaPOLITIKKomisi A DPRD Mabar...

Komisi A DPRD Mabar Tetap Tolak SK Bupati Terkait Pengangkatan Tenaga Kontrak

Floresa.co – Komisi A, DPRD Kabupaten Manggarai Barat tetap menolak Surat Keputusan (SK) Bupati Agustinus Ch Dula Tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Baru Tahun Anggaran 2017 di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.

Menurut Hendrik Hadirman, ketua Komisi A, mereka tetap pada pendiriannya menolak pengangkatan 38 tenaga kontrak daerah itu.

“Sampai sekarang kita tetap menolak. Komisi A menolak melalui surat saat sidang paripurna hasil kerja Komisi A terhadap pengantar nota keuangan pemerintah daerah atas APBD Perubahan 2017,” kata Hendrik kepada Floresa.co, Selasa 10 Oktober 2017.

Menurutnya, ada 4 SK yang dikeluarkan Bupati terkait pengangkatan 38 tenaga kontrak itu.

“Proses pengangkatan tenaga kontrak itu, tidak melalui mekanisme (yang berlaku), juga tidak memenuhi nilai dasar dan kode etik,” klaim Hendrik.

“Untuk itu, semua anggaran yang terkait pengangkatan tersebut terhitung dari tanggal pegangkatan sampai tanggal 31 Desember 2017 dikembalikan ke kas daerah,” ujarnya.

Dirinya juga meminta Pemda Mabar agar semua tenaga kontrak yang penempatannya tidak sesuai dengan SK dan memakai surat tugas agar ditempatkan sesuai SK.

Sementara itu, Ketua DPRD Mabar, Belasius Jeramun mengatakan dirinya sudah mengkonfirmasikan ke Bupati Dula dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) terkait tenaga kontrak itu

“Menurut penjelasan mereka, ada 24 orang tenaga kontrak jatah dinas pendidikan selama ini yang belum direkrut. Uangnya ada dan sekarang ini baru mereka rekrut,” katanya.

“Sedangkan 14 orang merupakan pegawai baru yang uang (honornya) tidak berdampak pada anggaran baru yang sedang dibahas. Mereka kan tidak mengganggu APBD Perubahan yang sekarang,” tambah Jeramun.

Dengan adanya penolakan dari Komisi A, kata dia, sekarang tergantung pertimbangan pemerintah karena bukan kewenangan dia sebagai pimpinan DPRD untuk memutuskan hal ini.

Sementara itu Matheus Hamsi, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Kabupaten Manggarai Barat, meminta anggota DPRD dari partainya menolak tenaga kontrak itu

“Saya minta jangan main-main. Saya berharap Fraksi Golkar komit menolak, kalau memang tidak sesuai mekanisme yang berlaku,” ungkap Hamsi.

Ferdinand Ambo/ARL/Floresa

PUBLIKASI TERKINI

Baca Juga

Wawancara Suster Virgula SSpS: “Percaya Sepenuhnya Kepada Tuhan”

Floresa.co - Nama Sr Virgula Schmitt SSpS (87) sangat akrab bagi...

Begini Cara Buat Kandang Babi Sederhana, Tapi Bebas Bau dan Lalat

Floresa.co - Sebagian besar keluarga di Nusa Tenggara Timur (NTT) memelihara babi....

Pastor John Prior: Vatikan Harus Buka Hasil Penyelidikan Kasus Moral Kaum Klerus

Floresa.co - Pastor John Mansford Prior SVD, dosen di Sekolah Tinggi...

“Pak Jokowi, Bunuh Saja Kami,” Protes Warga Labuan Bajo yang Kembali Hadang Penggusuran Lahan oleh BPO-LBF

"Kami tidak sedang berdemontrasi, tetapi (sedang) pertahankan tanah kami," kata warga.

“Anak-anak Kami Lapar,” Keluh Petani di Manggarai Barat yang Terancam Gagal Tanam Karena Bendungan Rusak

Bendungan Wae Cebong merupakan sumber air bagi irigasi untuk ratusan hektar sawah di area Persawahan Satar Walang, milik warga Desa Compong Longgo, desa yang berjarak 14 kilometer ke arah selatan dari Labuan Bajo.

Babi Makin Tambun, Dompet Anda pun Bertambah Tebal

Floresa.co - Selain kandang, aspek yang tak kalah penting ketika memelihara babi...

Warga dan BPO-LBF dalam Polemik Bowosie: Hidup Rentan di Moncong Negara

"Membaca kasus Racang Buka, kita dapat menarik benang merah antara dominasi negara neoliberal dan penghancuran ruang hidup warga. Maraknya investasi sektor privat menunjukkan bahwa negara tidak lagi menjadi wadah penjamin kesejahteraan, tetapi malah menjadi racun bagi hidup warganya."

Kami Cemas dan Takut Karena Proyek Ini Terus Dipaksakan, Kata Warga Wae Sano di Hadapan Bank Dunia

"Kami yakin bahwa Bank Dunia tidak ingin terlibat dalam proses pembangunan yang penuh dengan intimidasi dan potensi kekerasan,” demikian pernyataan warga.