BerandaPERISTIWABawaslu NTT Dapat Anggaran...

Bawaslu NTT Dapat Anggaran Rp 122 Miliar Untuk Pilkada Serentak 2018

Kupang, Floresa.co – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nusa Tenggara Timur (NTT) mendapat alokasi anggaran Rp122 miliar untuk pengawasan pelaksanaan seluruh tahapan pemilihan gubernur serentak bersama pemilihan kepala daerah di 10 kabupaten di provinsi berbasis kepulauan itu pada 2018.

Komisioner Bawaslu NTT, Jemris Fointuna mengatakan, pemerinrah provinsi untuk kepentingan pemilihan gubernur, telah menandatangani Naskah Hibah Pemerintah Daerah (NHPD) bersama Bawaslu.

NHPD sebagai tanda hibah anggaran penyelenggaraan pengawasan yang akan sentral dilakukan Bawaslu dan jajarannya hingga ke pengawasan di tingkat kecamatan (Panwascam) hingga ke panitia pengawas lapangan (PPL) yang akan bertugas di tempat pemungutan suara (TPS) di seluruh wilayah ini.

Meskipun terlihat besar nilai anggarannya, namun secara kelembagaan masih dinilai kurang karena ada tiga kabupaten penyelenggara pilkada masing-masing Kabupaten Rote Ndao, Nagekeo dan Kabupaten Kupang yang juga melaksanakan pilkada tidak memenuhi utuh permintaan anggaran pengawasan yang diajukan Bawaslu.

“Pelaksanaan pengawasannya serentak dan tiga daerah ini tidak penuhi target permintaan anggaran yang dibutuhkan, tentunya akan sangat berpengaruh terhadap kinerja petugas saat lakukan pengawasan semua tahapan di lapangan,” kata Jemris seperti diberitakan Okezone Kamis, 5 Oktober 2017.

Meskipun begitu, komisioner Bawaslu NTT dua periode itu mengatakan akan berupaya memaksimlakan seluruh anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan pengawasan demi terselenggaranya pemilihan gubernur dan kepala daerah yang jujur, bebas dan rahasia serta adil dan menghasilkan pemimpin yang benar-benar dipilih rakyat.

Terhadap personel pengawasan pekan ini sudah mulai direkrut untuk tingkat kabupaten/kota yang akan berjumlah 66 orang dan selanjutnya di tingkat kecamatan dengan jumlah personel sebanyak 942 orang pengawas.

Selanjutnya masing-masing pengawas di tingkat kecamatan akan merekrut pengawas lapangan dengan total personel 3.462 orang. (Okezone/Floresa).

PUBLIKASI TERKINI

Baca Juga

Rentetan Aksi Represif Aparat di Labuan Bajo: Warga di Kafe Diserang dan Dipukuli

Tindakan represif itu diawali dengan peringatan agar ratusan massa yang berkumpul di depan markas Polres Mabar segera membubarkan diri. Dimulai dengan tembakan peringatan, aparat melakukan penyerangan dengan memukul warga serta merusakkan beberapa kursi di dalam kafe.

Buntut Kenaikan Tarif ke TN Komodo, Pelayanan Jasa Wisata di Labuan Bajo akan Mogok Massal, Dimulai 1 Agustus 2022

“Kami dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun, dalam menyepakati komitmen pemberhentian semua pelayanan jasa pariwiata di Kabupaten Manggarai Barat yang akan dimulai pada tanggal 1 Agustus sampai 31 Agustus 2022,” demikian ditegaskan pelau wisata.

Mengapa Dirut BPOLBF Berani Klaim ‘Telah Sediakan 50 Destinasi Alternatif di Labuan Bajo’ Pada Momen Kenaikan Tarif ke TN Komodo?  

Pelaku wisata menduga bahwa salah satu alasan di balik kenaiktan tarif ini ialah karena laporan pihak BPOLBF yang mengklaim telah menyediakan 50-an destinasi alternatif di Labuan Bajo. Direktur BPOLF, Shana Fatina diduga memiliki peran dan berkepentingan di balik kebijakan kontroversi ini.

Jokowi Umumkan Pulau Rinca untuk Pariwisata Massal, Pulau Padar dan Komodo untuk Pariwisata Eksklusif

Skema ini mengancam keutuhan Taman Nasional Komodo sebagai rumah perlindungan aman bagi satwa langka Komodo dari ancaman kepunahan akibat perubahan iklim dan dari desakan aktivitas eksploitatif manusia. Dengan skema itu pula, telah terjadi perubahan drastis paradigma pembangunan pariwisata dari ‘community based-tourism’ menjadi ‘corporate-driven tourism’.

Komodo Dibawa ke Negara Lain, Bukan Hal Baru!

Labuan Bajo, Floresa.co - Penangkapan penyelundup Komodo di Jawa Timur (Jatim)...

Pelaku Wisata Kepung Hotel Local Collection, Tuntut Pembatalan Launching Kenaikan Tarif Masuk TN Komodo

Aksi massa ini adalah bagian dari rangkaian agenda penolakan kenaikan tarif masuk TN Komodo dengan sistem Wildlife Komodo dalam aplikasi INISA yang secara resmi diluncurkan 29 Juli dan akan berlaku mulai 1 Agustus 2022.

Perusahaan-perusahaan yang Pernah dan Masih Mengantongi Izin Investasi di Taman Nasional Komodo  

Selama sekitar dua dekade terakhir, Taman Nasional Komodo menjadi bancakan investor untuk mengais rupiah. Meskipun berstatus wilayah konservasi binatang purba komodo, namun perusahaan-perusahaan masih mendapat izin investasi.

Pemda Mabar Surati KLHK, Desak Tinjau Kebijakan ‘Kenaikan Tarif ke TN Komodo’  

“Berdasarkan tuntutan masyarakat pelaku industri pariwisata yang tergabung dalam Formapp-Mabar dan untuk mendukung pengelolaan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan, maka Pemda Mabar memohon untuk mempertimbangkan dan menunjau kembali rencana pembatasan kuota dan kenikan tarif masuk sebesar 3.750.000 rupiah per orang per tahun,” demikian bunyi surat itu.