FLORESA.CO – Sektor pariwisata sedang berkembang pesat di Nusa Tenggara Timur (NTT) terutama Pulau Flores. Sejumlah objek wisata di pulau ini memang sudah mendunia, seperti Komodo dan Danau Kelimutu.
Data Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTT menunjukkan tahun 2016 lalu, jumlah kunjungan wisatawan baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara ke NTT mencapai sekitar 972.000 orang. Angka ini meningkat 94 persen dibandingkan tahun 2015 yang sebanyak 501.000.
Meski tidak menyebut angka, sebagian besar wisatawan ini, menurut Dinas Pariwisata NTT berkunjung ke Pulau Flores dimana terdapat destinasi wisata yang sudah mendunia yaitu Taman Nasonal Komodo dan danau tiga warna Kelimutu di Ende.
Gubernur NTT Frans Lebu Raya pada saat peluncuran Tour de Flores (TdF) pertama tahun 2016 di Kementerian Pariwisata mengatakan pariwisata akan meningkatkan perekonomian masyarakat. Saat itu Lebu Raya memproyeksikan pengeluran wisatawan baik domestik maupun asing di Flores pada tahun 2016 sebesar Rp 2,9 triliun. Angka ini, menurut Lebu Raya akan terus meningkat hingga menjadi Rp 16,3 triliun pada tahun 2020.
Kementerian Pariwisata sendiri memproyeksikan tahun 2020 nanti, pariwisata akan menjadi sektor penyumbang devisa terbesar bagi Indonesia, mengalahkan sektor Minyak dan Gas (Migas), Batubara, dan sawit. Tahun 2015, sektor pariwisata menciptakan devisa sebesar US$ 11,9 miliar atau sekitar Rp 163 triliun. Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2014 dimana devisa dari sektor pariwisata sebesar US$ 11,17 miliar. Penerimaan devisa ini bersumber dari kunjungan wisatawan mancanegara (asing) ke Indonesia dan pengeluran mereka selama berada di Indonesia. Jumlah kunjungan wisatawan asing ke Indonesia tahun 2015 adalah 10,4 juta orang dengan rata-rata pengeluaran selama berada di Indonesia sebesar US$ 1.190. Sedangkan jumlah perjalanan wisatawan nusantara pada tahun 2015 sebanyak 255 juta perjalanan dengan total pengeluaran sebesar Rp 224,68 triliun.
Ignatius Iryanto, salah satu bakal calon gubernur NTT pada pilkada 2018 mengatakan legitnya potensi ekonomi sektor pariwisata ini harus bisa dinikmati oleh semua komponen masyarakat di daerah destinasi wisata seperti Flores.
Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo ketika meresmikan bandar udara Komodo di Labuan Bajo pada akhir Desember 2015. Saat itu, Presiden berharap agar meningkatnya kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo dan NTT pada umumnya harus bisa mendongkrak perekenomian masyarakat.
Menurut Ignas banyak hal yang bisa dimainkan masyarakat agar bisa memperoleh keuntungan atau benefit dari sektor pariwisata ini.
Pria kelahiran Ende-Flores ini mengambil contoh soal tanah. Seiring dengan kemajuan sektor pariwisata seperti di Labuan Bajo, permintaan akan tanah pun naik. Karena harganya tinggi masyarakat tergoda untuk menjual tanahnya kepada investor secara tunai.
Menurut Ignas, pola menjual tanah secara tunai (cash) harus diubah dengan pola kepemilkan bersama atas aset yang dibangun di atas tanah tersebut. Misalnya, investor membangun hotel di atas tanah tersebut, maka masyarakat pemilik tanah ikut menjadi pemilik saham atas hotel tersebut.
“Jadi, rakyat harus dididik bahwa tanah, apalagi di lokasi strategis seperti itu, adalah aset yang sangat luar biasa,”ujar Ignas Jumat 18 Agustus 2017.
Selanjutnya, kata Ignas, pemerintah daerah juga perlu terlibat secara aktif dalam perencanaan pembangunan sebuah hotel atau aset pendukung pariwisata lainnya. Keterlibatan pemerinta ini, menurutnya untuk memastikan aktivitas ekonomi yang dilakukan investor di daerah itu memberikan manfaat kepada masyarakat di sekitarnya.
Misalnya, kata dia, masyarakat sekitar harus dilibatkan dalam rantai pasok (supply chain) kebutuhan-kebutuhan perhotelan, seperti sayur-mayur, beras, ikan dan aneka kebutuhan lainnya.
“Misalnya, hotel dibikin di Labuan Bajo. Daerah sekitar Labuan Bako kan subur. Karena itu, sayuran, beras dan lainnya jangan diambil dari luar. Kalau mereka katakan, standar kualitas perusahaan saya tinggi. Itu kewajiban kau (perusahaan) lewat CSR(Corporate Social Responsibility/Tanggung Jawab Sosial Perusahaan). Perusahaan bina masyarakatnya, supaya masyarakat mampu mensuplai sesuai dengan standar kualitas yang dibutukan perusahaan,”ujar pria yang berkecimpung di dunia CSR ini.
Agar pemerintah bisa memaksa investor menyuplai kebutuhannya dari masyarakat setempat, menurut Ignas, pemerintah dalam hal ini birokasi harus kompeten dan berintegritas. Ignas menekanan soal integritas. “Misalnya begitu orang mau minta izin bikin hotel, pejabatnya langsung ngomong, saya dapat apa dong. Kalau demikian, seterusnya dia tidak punya keberanian moral untuk melakukan negosiasi yang fair yang membuat dia bisa menjaga kepentingan rakyat. Ini soal integritas. Bukan lagi kompetensi,”ujarnya.
Selain keterlibatan masyarakat dalam inevstasi skala besar seperti hotel, menurut Ignas, masyarakat juga bisa menikmati manisnya pariwisata dari usaha kecil-kecilan, misalnya usaha catering, biro perjalanan, travel guide, penginapan home stay dan lainnya.
Terkait penginapan, Ignas menyarankan masyarkat di daerah destinasi wisata untuk menyaipakan kamar di rumahnya untuk dijadikan home stay. Penginapana kelas home stay menurutnya tidak hanya diminati oleh wisatawan kelas backpacker, tetapi juga oleh orang-orang kaya yang sesekali ingin merasakan dari dekat kehidupan masyarakat lokal. Karena itu, menurutnya standar sanitasi home stay harus bagus agar wisatawan nyaman.
Usaha home stay ini kata Ignas bahkan sudah memiliki jariangan global melalui aplikasi Airirbnb. Melalui aplikasi ini pemilik home stay bisa mendaftarkan penginapannya untuk ditawarkan ke pelancong di seluruh dunia. (PT/Floresa)
