BerandaARTIKEL UTAMAResah dengan Kasus Uskup...

Resah dengan Kasus Uskup Leteng, Umat Diaspora Akan Doa Bersama di Kedutaan Vatikan

Floresa.coBelum berakhirnya polemik di Keuskupan Ruteng terkait skandal yang melibatkan Mgr Hubertus Leteng, umat keuskupan itu yang tinggal di Jakarta berupaya meluapkan keprihatinan dengan menggelar doa bersama.

Acara itu, yang akan diadakan pada Sabtu, 12 Agustus bakal digelar di depan kantor Kedutaan Vatikan di Jakarta.

“Kita ingin menyampaikan harapan agar Vatikan ikut merasakan suasana kebatinan umat Keuskupan Ruteng pasca mencuatnya problem yang terjadi akhir-akhir ini,” kata Rikard Rahmat, salah satu inisiator acara itu dalam keterangan tertulis yang diterima Floresa.co, Selasa, 8 Agustus 2017.

Tidak seperti aksi massa umumnya, di mana ada yel-yel, orasi dan semacamnya, kata dia, aksi ini dirancang hanya dalam bentuk doa sambil memasang seribu lilin.

Robert Endi Jaweng, inisiator lain aksi ini mengatakan, masalah di Keuskupan Ruteng telah memicu krisis besar, terutama karena pelakunya adalah pemimpin tertinggi di keuskupan.

“Dan, sejauh ini tidak ada niat untuk mengakhiri kemelut yang terjadi,” katanya.

BACA JUGA:

Kecewa dengan Uskup Ruteng,  Puluhan Imam Nyatakan Undur Diri dari Jabatan

Uskup Ruteng Tanggapi Desakan Para Imam

Tuntutan Para Awam: Uskup Ruteng Mundur atau Dimundurkan

Media Vatikan Publikasi Berita Terkait Polemik di Keuskupan Ruteng

Ancaman Imam Pro Uskup Ruteng: Hati-hati, Hina Uskup Bakal Dikutuk

Surat Domba untuk Gembala: Bapa Uskup, Akhiri Penderitaan Gereja dan Umat Keuskupan Ruteng

Ia menambahkan, para petinggi di Keuskupan Ruteng tidak bisa lagi diharapkan untuk mengakhiri konflik ini.

“Malah situasi tambah parah, setelah terjadi pro dan kontra di kalangan imam. Ada sejumlah indikasi, di mana ia (Uskup Leteng) berupaya mengabaikan krisis ini,” katanya.

Problem di Keuskupan Ruteng terkait dengan dugaan korupsi dana Gereja senilai Rp 1.675.000.000 oleh Uskup Ruteng, Mgr Hubertus Leteng Pr.

Dana itu ia ambil dari dana Keuskupan Ruteng yang disimpan di Common Fund, unit usaha Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) di Jakarta, senilai Rp Rp 1.250.000.000 dan dari kas Keuskupan Rp 425.000.000, yang semuanya ditransfer secara bertahap ke rekening pribadi milik Uskup Leteng.

Bersamaan dengan itu, mencuat pula dugaan adanya relasi tidak wajar (affair) Uskup Leteng dengan seorang perempuan, yang oleh uskup disebut sebagai “anak angkat”.

Foto Mgr Hubertus Leteng bersama anak angkatnya, yang dikenal dengan nama Decinta. (Foto: Ist)

Praktek korupsi dan affair itu diduga kuat berkaitan erat, di mana uang hasil korupsi dipakai dalam rangka membiayai kebutuhan dan gaya hidup anak angkat itu.

Lucius Karus, yang ikut mendukung aksi ini menambahkan, harapan untuk menghadikan solusi sekarang ada di Vatikan. 

“Kita meyakini, Vatikan turut mendukung upaya pembaruan di Keuskupan,” tambahnya.

“Intensi doa kita adalah semoga Roh Kudus mengilhami para petinggi Gereja untuk mencari solusi,” lanjut Lucius.

Menurut Yosef S Nggarang, kordinator lapangan aksi, aksi ini melibatkan umat Keuskupan Ruteng diaspora lintas generasi.

“Kita mengajak semua untuk mengambil bagian, untuk menunjukkan kepedulian pada situasi yang terjadi,” katanya.

Tidak tertutup kemungkinan, kata dia, jika ada umat dari keuskupan lain yang mau terlibat.

Sebelumnya, para inisiator aksi sudah mengirim pernyataan sikap kepada Duta Besar Vatikan Mgr Antonio Guido Filipazzi dua pekan lalu, dengan tembusan kepada Mgr Hubertus Leteng Pr dan Ketua Konferensi Waligereja Indonesia (KWI).

Ada puluhan orang yang menandatangani pernyataan sikap itu, termasuk di antaranya adalah Marcel Rengka, John Nembo, Lucius Karus, Boni Gunung, Elias Sumardi Dabur, Maxi Adil, Ario Jempau, Arman Suparman dan Frans Nembo. (ARL/Floresa)

PUBLIKASI TERKINI

Baca Juga

Polisi yang Kembali dari Labuan Bajo Usai Kawal Aksi Mogok Kecelakaan

Sumber Floresa.co di Waelengga mengatakan, bus bernomor polisi EB 7004 DK tersebut terbalik di Teku Teang, arah barat Waelengga sekitar pukul 20.00 Wita.

Terkait Aksi Represif di Labuan Bajo, PMKRI dan GMNI Desak Kapolri Copot Kapolda NTT dan Kapolres Mabar

"Kedua petinggi institusi kepolisian ini telah mempermalukan institusi Polri dengan memerintahkan anak buahnya melakukan tindakan represif," tegas PMKRI dan GMNI.

Hari Pertama Aksi Mogok Pariwisata di Labuan Bajo: Pegiat Wisata Ditangkap dan Dipukuli Aparat, Situasi Mencekam

Suasana kota tidak ramai seperti biasanya, di mana bandara sepi dan pelabuhan tidak beroperasi. Wisatawan yang tiba di Bandara Komodo Labuan Bajo terpaksa dijemput dengan angkutan umum yang dikendarai polisi.

Kacaunya Tata Kelola TN Komodo: Penuh Kepentingan Bisnis, Minim Aksi Konservasi, dan Menyisihkan Warga Setempat

Pengembangan konservasi dan pariwisata juga harus menjamin keikutsertaan aktif serta distribusi keadilan bagi warga di dalam dan sekitar kawasan. Harapannya, mata pencaharian mereka tidak dicaplok oleh kepentingan elit bisnis dan politik.

Aksi Mogok Hari Kedua: Satu Pelaku Wisata Jadi Tersangka, Pemerintah Pakai Mobil Dinas Angkut Wisatawan

Upaya para pelaku wisata melakukan aksi damai untuk menyuarakan protes kepada pemerintah dilarang aparat, dengan dalih bahwa aksi mereka tidak diizinkan karena mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Hingga sore ini, masih terdapat tiga pelaku wisata yang ditahan di Polres Mabar, sejak ditangkap kemarin. Salah satunya sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Puluhan Pelaku Wisata Masih Ditahan di Polres Mabar, 6 Mengalami Luka

“Enam orang [di antaranya] mengalami luka yang kelihatan pada tubuh dan wajah dan 4 orang mengalami sakit di kepala dan punggung yang [menurut] pengakuan mereka merasa dipukul dan ditendang dari belakang,” kata pengacara.

Tanggapi Mogok Massal di Labuan Bajo Lewat Himbauan di Medsos, Menteri Pariwisata Dikritik Keras

“Pak @Saindiuno, yang terjadi di L Bajo, pemerintah pakai dalih konservasi, itu pun tidak masuk akal, padahal sebenarnya mau invasi investasi ke TNK. Jangan tipu masyarakat...”

Walhi NTT Ingatkan Pemerintah Berhenti Khianati Mandat Cagar Biosfer TN Komodo

“TN Komodo yang telah berjalan 42 tahun gagal untuk menjalankan tiga mandat utama cagar biosfer yakni pelestarian keanekaragaman hayati/satwa, peningkatan kesejahteraan ekonomi rakyat dengan mekanisme ekonomi ramah lingkungan dan berkeadilan dan pemuliaan kebudayaan rakyat,” kata Walhi NTT