Mayjen (Purn) Herman Musakabe, gubernur NTT 1993-1998 (Foto: Indonesia Koran)

Floresa.co – Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tahun depan akan menggelar pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Sejumlah nama sudah muncul sebagai bakal calon. Beberapa diantaranya adalah nama-nama yang pernah bertarung pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2013.

Namun, ada juga beberapa nama baru dengan beragam latar belakang. Sebut saja misalnya Danile Tagu Dedo, mantan Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah (BPD) NTT. Ada juga Ignatius Iryanto, seorang profesional yang kini bekerja di sebuah perusahaan energi di Jakarta.

Siapa pun yang akan kelak memimpin NTT menggantikan Frans Lebu Raya yang sudah dua periode memimpin NTT, Mayor Jenderal (Purn) Herman Musakabe, gubernur NTT periode 1993-1998 punya pandangan soal pemimpin ideal yang layak memimpin NTT ke depan.

Bagi Pak Herman, pemimpin ideal adalah pemimpin yang melayani masyarakat tanpa membeda-bedakan golongan atau kelompoknya. Dan kedua, pemimpin itu tidak rakus harta dengan melakukan korupsi, menyalgunakan tahta atau kekuasaan dan memiliki wanita idaman lain atau berselingkuh.

Berikut petikan wawancara Floresa.co pada Minggu 9 Juli 2017 dengan pria yang kini berdomisili di Bandung, Jawa Barat ini.

Pemimpin seperti apa, idealnya yang bisa memimpin NTT?

Pertama, kalau kita bicara pemimpin yang ideal untuk NTT, maka saya pikir yang pertama adalah pemimpin ini harus mendahulukan pelayanan kepada masyarakat. Jadi, disebut pemimpin yang melayani, servant leadership. Pemimpin ini harus lebih fokus kepada melayani masyarakat daripada (sebagai) seorang penguasa. Idealnya seperti itu.

Menurut saya, pemimpin yang melayani ini juga menjalankan lima fungsi pemimpin. Pertama, dia harus bertindak sebagai seorang bapak. Kenapa seorang bapak? Karena NTT ini masyarakatnya masih menganut paternalistik. Jadi, masih melihat pemimpin ini sebagai seorang bapak, terlepas dari usianya (pemimpin) berapa. Nah, pemimpin yang kebapakan ini harus bisa melindungi dan mengayomi semua golongan. Ini saya tekanan sekali, ‘Harus bisa mengayomi semua golongan’. Jadi, bukan (melayani) satu golongan atau kelompok saja, tetapi semua golongan. Kita tahu, mekanismenya (pemilihan gubernur) melewati partai politik atau koalisi partai politik. Tetapi begitu dia terpilih, dia harus sudah mendahulukan semua rakyat. Tidak boleh membeda-bedakan. Ini sering terjadi, yang melekat di dalam pemimpin ini terlalu fokus pada mendahulukan kepentingan golongan atau partai politiknya. (Partai politik) itu sebagai jembatan untuk sampai ke pemimpin. Begitu dia memimpin, dia harus berdiri di atas semua golongan. Ini yang saya tekanan, sebagai bapak, dia harus mengedepankan semua golongan. Apalagi NTT dengan semua kemajemukannya.

Kedua, sebagai mitra atau teman. Dia harus mau mendengarkan. Jadi, tidak hanya bicara, tetapi juga mendengarkan masyarakat. Jangan sampai pemimpin ini hanya pandai bicara tetapi tidak pernah mendengarkan keluh kesa masyarakat. Oleh sebab itu, dulu dalam kunjungan-kunjungan ke daerah sering digelar suatu pertemuan di mana rakyat secara spontan harus menyampaikan keluhan-keluhan atau aspirasinya.

Sebagai teman atau mitra, dia tidak boleh otoriter, hanya keinginanannya saja, tetapi dia harus mendegarkan juga keluhan-keluhan masyarakat, aspirasinya bagaimana. Janji-janji saat kampanye kan seperti itu.

Ketiga, dia harus menjadi seorang guru, tempat bertanya. Jadi, pemimpin ini harus punya wawasan. Bukan hanya pengetahuan dan gelar, tetapi dia harus punya wawasan. Jangan sampai pemimpin ini dia tidak punya wawasan.

Keempat, dia harus menjadi seorang pembina. Seorang pembina ini tidak hanya memberi punishment atau menghukum orang tetapi juga meluruskan yang salah. Di masyarkat kita ini harus dimaklumi, banyak kejadian-kejadian atau tingkah laku masyarakat yang harus diluruskan. Makanya tadi, ada kaitannya dia harus menjadi guru juga. Guru dalam tanda kutip ya, bukan guru di sekolah. Dia sebagai seorang pembina harus meluruskan yang salah dan mendorong yang sudah baik.

Kelima, dia harus menjadi pemegang otoritas atau pengendali dari organisasi. Apabila terjadi hal-hal yang krusial, dia harus tampil. Kalau ada yang salah dia harus mengakui juga. Jadi, pemegang otoritas ini, sebagai pemimpin dia tidak boleh melemparkan tanggung jawab.

Apakah Pak Herman punya pemikiran, gubernur dan wakil gubernur di NTT harus berlatar belakang apa? Apakah birokrat, politisi, pengusaha atau profesional teknokrat?

Kalau soal itu kita memang mengharpakan dia mengerti soal birokrasi. Tetapi bukan berarti dia harus dari birokrasi. Dia mengerti birokrasi supaya dia tidak teralu lama belajar. Tetapi itu pun sebenarnya, semua pemimpin itu bisa belajar dalam waktu singkat. Seperti Presiden Jokowi ini kan berasal dari pengusaha, tetapi dia bisa menyesuaikan sehingga bisa langsung jalan. Jadi, memang idealnya dia mengerti mengenai birokrasi pemerintahan, supaya tidak dibohongi dan sebagainya. Dia juga didukung oleh masyarakat. Sekarang kan maju melalui partai politik. Tetapi begitu dia memegang kendali atau terpilih, maka dia harus berdiri di atas semua golongan. Saya melihat ada suatu ketimpangan sekarang ini, bahwa intervensi dari parpol ini masih terus berjalan pada saat seorang pemimpin terpilih, sehingga pada akhirnya juga tidak bisa menjalankan tugas dengan baik.

Jadi, apa pun latar belakang seorang gubernur dan wakil gubernur yang penting dia bisa menyesuaikan diri dengan cepat?

Ya, jadi kita tahu, ini kan ada dwi tunggal. Ada gubernur dan wakil. Keduanya harus saling mengisi. Dan yang sangat penting adalah bisa bekerja sama, jangan sampai di tengah jalan, belum selesai masa jabatan sudah pecah kongsi. Yang jadi korban masyarakat. Yang tidak kalah penting juga adalah, dia harus mendapat dukungan dan didukung oleh tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh adat. Ini tidak boleh ditinggalkan.

Sejauh ini, apakah Pak Herman sudah punya figur tertentu yang didukung?

Saya dengar nama orang dari koran dan media sosial. Tetapi saya pikir, mereka punya kekurangan dan kelebihan masing-masing, silakan masyarakat menilai.

Oh ya satu lagi pemimin ideal yang diharapkan. Pemimpin ideal tidak mengecewakan rakyat dengan melanggar tiga hal yaitu serahkah harta dengan melakukan korupsi, salahgunakan tahta atau kekuasaan dan wanita yaitu punya WIL atau perselingkuhan. (PTD/Floresa)