Floresa.co – Saat ini, Pemerintah Pusat agresif menggenjot pembangunan infrastruktur jalan, terutama di daerah-daerah pinggiran atau perbatasan. Agresivitas sejalan dengan tagline “Membangun Indonesia dari Pinggiran”.
Jokowi-JK percaya, jalan menjadi pelancar nadi perekonomian suatu daerah.
Komitmen ini tentu diharapkan menular ke pemda-pemda seluruh Indonesia, tak terkecuali Pemkab Manggarai Timur.
Merujuk data pada “Manggarai Timur dalam Angka 2016”, Pemkab Matim menaikan belanja modal “jalan, irigasi dan jaringan” dari Rp. 78.389.007.000 (2014) menjadi Rp. 115.948.490.000 (2015).
Peningkatan ini patut diapresiasi mengingat sedikit berimbas pada perbaikan kualitas jalan kabupaten. Misalnya “jalan baik” meningkat dari 405,07 (2014) menjadi 433,59 km (2015), “jalan beraspal” dari dari 704,40 km menjadi 715,12 km (2015), dan jalan hotmix dari 0,0 km menjadi 4,18 km (2015).
Namun, coba bandingkan antara kondisi “jalan baik” dan “jalan rusak/rusak berat” pada jalan kabupaten.
Secara keseluruhan, jalan baik mencapai 433,59 km, sedang 266,61 km, rusak 170,02km, dan rusak berat 411,02 km.
Memang, panjang jalan baik di atas kondisi jalan lain, namun jika jalan rusak dan rusak berat dijumlahkan, akan melebihi panjang jalan dengan kondisi baik (lihat grafik berikut).
Grafik di atas menunjukkan, panjang “jalan baik” kurang lebih seimbang dengan “jalan rusak/rusak berat” di hampr semua kecamata.
Mulai dari Kecamatan Borong yang notabene berada di depan mata Pemkab sampai ke wilayah-wilayah terluar atau perbatasan. Di Borong, panjang jalan baik 62,70 km, sementara jalan rusak berat mencapai 74,97 km.
Kalau kondisi di “pusat” seperti ini, apa kabar daerah “pinggiran”?
Coba perhatikan sejumlah kecamatan yang berada di perbatasan atau di pinggiran Matim. Sebut saja Elar, Elar Selatan, Lambaleda, dan Kota Komba.
Panjang jalan rusak berat melebihi panjang jalan dengan kondisi baik.
Yang paling ekstrim ketimpangannya adalah Elar Selatan. Kecamatan ini hanya memilliki jalan kabupaten dengan status baik 5,10 km sementara yang rusak berat 35,40 km. Kondisi jalan provinsi lebih buruk lagi; rusak berat 27,06 km dan rusak 18,00 km.
Metro TV baru-baru ini menampilkan berita terkait situasi mengenaskan di Kecamatan Elar dan Elar Selatan ini. Jalan kabupaten dan jalan provinsi, disebut rusak parah. Aspal jalan sudah hancur dan tak tersisa. Bahkan lapisan batuan lepas berserakan.
Kondisi ini tentu membutuhkan perhatian lebih dari Pemkab Matim. Apalagi, Kecamatan Elar Selatan memiliki sejumlah komoditi perkebunan yang memiliki tingkat produksi dan produktivitas yang tinggi (lihat grafik). Sektor-sektor potensial tentu akan tumpul jika tidak didukung oleh infrasruktur jalan yang baik.
Lebih dari itu, pembangunan infastruktur jalan harus dilihat dalam konteks cita-cita meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perhatikan jumlah Kepala Keluarga yang bekerja mengelola komoditi di atas. Jumlahnya sangat signifikan.
Perbaikan kuallitas jalan dengan sendirinya membuka peluang hidup yang lebih baik bagi mereka.
Sebagai daerah otonomi baru, tentu masih segar dalam ingatan publik tentang alasan pemekaran: mendekatkan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Cita-cita ini, diharapkan terpatri di setiap program Pemda Matim. Salah satunya adalah pembangunan infrastruktur jalan.
Yang patut diawasi, baik oleh Pemda, terutama kepala daerah, maupun masyarakat Matim sendiri, proyek/anggaran infrastruktur adalah lahan basah bagi praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Kasus Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti menjadi contoh paling aktual bagaimana proyek infrastruktur menjadi “kue” yang bisa nikmati kepala daerah dan pengusaha/kontraktor.
Praktik-praktik seperti ini akan diminimalisir apabila seluruh elemen masyarakat aktif mengawasi seluruh program pemda, mulai dari perencanaan sampai implementasi. (Tim Riset Floresa.co)
