BerandaPERISTIWAREI NTT Kritik Pemda...

REI NTT Kritik Pemda Soal Subsidi BPHTB Rumah Murah

Kupang, Floresa.co – Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Nusa Tenggarai Timur (NTT), Bobby Pitoby, sesali sikap pemerintah kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang tidak membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mendapatkan subsidi pajak Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk rumah murah.

Sebab menurut Bobby, biaya BPHTB terbilang tinggi sehingga membuat masyarakat dengan ekonomi lemah kesulitan memiliki rumah.

“Kami minta dukungan dari pemerintah daerah (pemda) untuk masyarakatnya. Kami tidak minta apa-apa dari pemda. Kami hanya minta pemda membantu menyubsidi BPHTB, sehingga MBR tidak perlu lagi membayar biaya BPHTB karena itu sangat memberatkan,” kata Bobby seperti diberitakan Kompas.com, Senin Juli 2017.

Menurut Bobby, sangat tidak masuk akal, jika untuk mendapatkan rumah murah dengan uang muka cuma Rp 1,5 juta, sedangkan pajak BPHTB justru lebih besar yakni Rp 4 juta.

“Kami pengembang sudah dibantu oleh pemerintah pusat karena pajaknya sudah diturunkan dari 5 persen menjadi 2,5 persen, bahkan 1 persen. Tapi kok MBR belum dibantu oleh pemdanya. Ini tentu masih menjadi kendala,” keluh Bobby.

Hal ini sangat aneh, mengingat kepala daerah yang dipilih langsung untuk menyejahterakan masyarakatnya, tidak membantu dan malah mempersulit.

Bobby mengatakan, Pemda NTT saat ini masih berpatokan pada Undang Undang (UU) Nomor 9 Tahun 2009 tentang BPHTB.

UU tersebut mencantumkan harga jual rumah dikurangi dengan Nilai Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NOTKP) sebesar Rp 60 juta.

Pada tahun 2009, harga jual rumah MBR masih berkisar Rp 55 juta sehingga saat itu masyarakat tidak membayar BPHTB.

Namun sekarang harga rumah telah mencapai Rp 141 juta sehingga konsekuensinya masyarakat harus membayar BPHTP.

“Sekali lagi kami mengharapkan pemda bisa segera menghapus pajak BPHTB atau pun menurunkannya dari 5 persen menjadi 2,5 persen,” tuntasnya. (Floresa).

PUBLIKASI TERKINI

Baca Juga

Rentetan Aksi Represif Aparat di Labuan Bajo: Warga di Kafe Diserang dan Dipukuli

Tindakan represif itu diawali dengan peringatan agar ratusan massa yang berkumpul di depan markas Polres Mabar segera membubarkan diri. Dimulai dengan tembakan peringatan, aparat melakukan penyerangan dengan memukul warga serta merusakkan beberapa kursi di dalam kafe.

Buntut Kenaikan Tarif ke TN Komodo, Pelayanan Jasa Wisata di Labuan Bajo akan Mogok Massal, Dimulai 1 Agustus 2022

“Kami dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun, dalam menyepakati komitmen pemberhentian semua pelayanan jasa pariwiata di Kabupaten Manggarai Barat yang akan dimulai pada tanggal 1 Agustus sampai 31 Agustus 2022,” demikian ditegaskan pelau wisata.

Mengapa Dirut BPOLBF Berani Klaim ‘Telah Sediakan 50 Destinasi Alternatif di Labuan Bajo’ Pada Momen Kenaikan Tarif ke TN Komodo?  

Pelaku wisata menduga bahwa salah satu alasan di balik kenaiktan tarif ini ialah karena laporan pihak BPOLBF yang mengklaim telah menyediakan 50-an destinasi alternatif di Labuan Bajo. Direktur BPOLF, Shana Fatina diduga memiliki peran dan berkepentingan di balik kebijakan kontroversi ini.

Jokowi Umumkan Pulau Rinca untuk Pariwisata Massal, Pulau Padar dan Komodo untuk Pariwisata Eksklusif

Skema ini mengancam keutuhan Taman Nasional Komodo sebagai rumah perlindungan aman bagi satwa langka Komodo dari ancaman kepunahan akibat perubahan iklim dan dari desakan aktivitas eksploitatif manusia. Dengan skema itu pula, telah terjadi perubahan drastis paradigma pembangunan pariwisata dari ‘community based-tourism’ menjadi ‘corporate-driven tourism’.

Komodo Dibawa ke Negara Lain, Bukan Hal Baru!

Labuan Bajo, Floresa.co - Penangkapan penyelundup Komodo di Jawa Timur (Jatim)...

Pelaku Wisata Kepung Hotel Local Collection, Tuntut Pembatalan Launching Kenaikan Tarif Masuk TN Komodo

Aksi massa ini adalah bagian dari rangkaian agenda penolakan kenaikan tarif masuk TN Komodo dengan sistem Wildlife Komodo dalam aplikasi INISA yang secara resmi diluncurkan 29 Juli dan akan berlaku mulai 1 Agustus 2022.

Perusahaan-perusahaan yang Pernah dan Masih Mengantongi Izin Investasi di Taman Nasional Komodo  

Selama sekitar dua dekade terakhir, Taman Nasional Komodo menjadi bancakan investor untuk mengais rupiah. Meskipun berstatus wilayah konservasi binatang purba komodo, namun perusahaan-perusahaan masih mendapat izin investasi.

Pemda Mabar Surati KLHK, Desak Tinjau Kebijakan ‘Kenaikan Tarif ke TN Komodo’  

“Berdasarkan tuntutan masyarakat pelaku industri pariwisata yang tergabung dalam Formapp-Mabar dan untuk mendukung pengelolaan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan, maka Pemda Mabar memohon untuk mempertimbangkan dan menunjau kembali rencana pembatasan kuota dan kenikan tarif masuk sebesar 3.750.000 rupiah per orang per tahun,” demikian bunyi surat itu.