Floresa.co – Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali menggelar pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada tahun depan. Saat ini sejumlah nama sudah muncul sebagai bakal calon. Salah satunya Ignatius Iryanto Djou.
Pria kelahiran Ende-Flores ini maju sebagai calon wakil gubernur mendampingi Daniel Tagu Dedo, mantan direktur utama Bank NTT. Daniel adalah salah satu bakal calon yang diusung PDI-Perjuangan.
BACA: Ignas Iryanto Djou Siap Dampingi Daniel Tagu Dedo di Pilgub NTT)
Ignas mengatakan bila dirinya dipercaya partai dan masyarakat untuk pimpin NTT, maka ada dua hal yang akan menjadi agenda utamanya di awal pemerintahan. Dua hal tersebut mestinya dilakukan oleh siapa pun yang memimpin NTT.
Pertama, menentukan leading sector yang menjadi penggerak ekonomi NTT (ecomic prime mover).
“Dulu orang bicara provinsi ternak, provinsi jagung. Sekarang pariwisata. Kita ngomong pertanian lahan kering, lalu ada yang lari ke kelautan. Nah, itu semua memang ada di NTT. Tetapi kita harus memutuskan, mana yang benar-benar leading. Lalu, semua aspek yang lain itu didorong untuk mendukung prime mover ini,” ujarnya ketika berbincang dengan Floresa.co belum lama ini.
Ketika sudah menentukan satu sektor sebagai yang utama, sektor yang lain bukan berarti dilupakan, tetapi diarahkan untuk mendukung kemajuan sektor utama. Dan, sebaliknya pembangunan sektor utama akan mempengaruhi perkembangan sektor lain yang menjadi pendukung.
“Misalnya sekarang prime mover seluruh Flores itu pariwisata. Kalau memang memutuskan itu sebagai prime mover, be it. Semua daerah mesti sepakat. Sehingga kalau kita ngomong infrastruktur, kita ngomong pendidikan, macam-macam, berbagai aspek itu, mengarah ke pariwisata,” jelasnya.
Menentukan leading sector sebagai penggerak ekonomi NTT ini, menurutnya, harus ditentukan di awal saat pasangan gubernur dan wakil gubernur memulai pemerintahannya.
Tantangannya, dalam konteks pemerintahan provinsi adalah kabupaten/kota otonom dimana bupati/walikota bisa saja tidak sejalan dengan kebijakan gubernur dan wakil gubernur.
Tetapi menurut Ignas, bagaimana pun sebuah provinsi harus menentukan sektor yang menjadi penggerak ekonominya.
Di NTT, menurutnya, bisa saja setiap pulau besar yaitu Timor, Flores dan Sumba memiliki prime mover yang berbeda-beda tergantung potensi unggulan masing-masing.
Masalah kedua, yang juga menjadi agenda penting di awal pemerintahan adalah membangun etos dan profesionalitas birokrasi.
Menurutnya, sehebat apa pun gubernur dan wakil gubernur, bila tidak didukung oleh birokrasi yang memiliki semangat melayani dan memiliki komptensi yang mumpuni, maka pemerintahannya tidak bisa jalan dengan efektif dan efisien.
“Jadi, mesti ditemukan cara membuat birokrasi kita benar-benar merasa terpanggil untuk mempunyai etos (melayani), dan juga kompetensi,” tandas alumnus UGM Jogyakarta ini.
Kompetensi terkait penerapan prinsip-prinsip manajemen modern dalam menjalankan pemerintahan.
“Misalnya, tahun depan target produksi padi meningkat sekian persen. Bagaimana soal lahan, pupuk, pergudangan? Itu diturunkan semua. Mesti dikemas dalam satu rantai manajemen yang benar. Itu yang terus terang saya lihat masih lemah,” katanya.
Karena itu, menurutnya agenda pembenahan birokrasi ini menjadi pekerjaan dalam tiga bulan pertama gubernur dan wakil gubernur terpilih. Pembenahan birokrasi ini bisa dengan memanfaatkan kegiatan diklat (pendidikan dan pelatihan) yang selama ini sudah ada, tetapi dengan melibatkan profesional.
Visi dan misi serta program kerja gubernur/wakil gubernur yang bagus dengan konsep out of the box sekalipun tidak akan berarti apa-apa tanpa mesin birokrasi yang baik dan benar.
“Kalau mesin birokrasinya sudah siap, dia akan menjadi daya tarik buat investor masuk. Bagaimana data disiapkan dengan benar? Bagaimana perizinan dilakukan dengan benar? Bagaimana mediasi dengan masyarakat dilakukan dengan benar? Ini memang butuh orang yang mau bekerja,” jelas pria bergelar doktor dari Technische Universitaat, Berlin, Jerman ini. (PTD/Floresa)
