Labuan Bajo, Floresa.co – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) belum bisa tepati janji untuk bertemu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumulo di Jakarta.
Sebelumnya, Ketua DPRD Belasius Jeramun bersama sejumlah anggota DPRD di hadapan aktivis kontra privatisasi pantai Pede yang menggeler demo pada akhir Maret lalu, berjanji untuk menemui Mendagri.
Tujuannya untuk mengkonfirmasi langsung surat penegasan Mendagri yang meminta Gubernur NTT Frans Leburaya menyerahkan aset pantai Pede ke Pemkab Mabar sesuai UU No 8 tahun 2003.
Kepada Floresa.co,Kamis (27/4), Ketua DPRD Mabar Belasius Jeramun mengatakan pihaknya sudah mengagendakan keberangkatan itu.
Namun saat ini belum bisa dijadwalkan akibat tidak ada uang.
“Tiga unsur pimpinan DPR bersama seluruh ketua Fraksi akan berangkat.Jumlahnya sekitar 9 orang”,ujarnya.
“Untuk kesembilan anggota DPR itu membutuhkan dana sekitar 90 juta. Setiap orang anggota DPRD akan memakan biaya 10 juta untuk biaya pesawat PP (pulang pergi) plus penginapan selama di Jakarta”,jelasnya.
BACA: 30 Anggota DPRD Mabar Studi Banding ke 3 Kota, Habiskan Anggaran Rp 1,5 Miliar
Saat ini kata dia, uang tersebut belum ada karena tidak dianggarkan.Pihaknya masih mencari solusi agar anggota DPRD bisa berangkat menemui Mendagri.
“Tidak ada dalam anggaran. Kita sedang mensiasati dan saya sudah sampaikan ke Sekwan agar bisa mencari cela dari dana SPPD DPRD,”ujarnya.
Belasius mengatakan bila dananya sudah ada, mereka akan ke Jakarta pada Mei nanti. (Ferdinand Ambo/Floresa)
