BerandaARTIKEL UTAMADisebut Tak ada Telaahan...

Disebut Tak ada Telaahan Staf, Ini Tanggapan Bupati Dula

Labuan Bajo, Floresa.co – Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch Dula kembali menegaskan disposisi bencana alam yang dibuatnya untuk jalur Lando-Noa di Kecamatan Macang Pacar dibuat atas dasar telaahan staf.

Penegasan Bupati Dula ini sebagai tanggapan atas keterangan Antonius Ali, kuasa hukum Jimi Ketua, pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek jalan Lando-Noa.

Anton, mengatakan proyek jalan Lando-Noa dikerjakan atas surat disposisi bahwa terjadi bencana alam di jalur Lando-Noa yang dibuat Bupati Dula.

“Tidak ada telaahan staf. Yang ada hanya pernyataan bencana alam dari bupati,” kata Anton usai mendampingi Jimi yang diperiksa penyidik Tipikor Mabar, Selasa, 18 April 2017.

BACA: Jimi Ketua Ungkap Peran Bupati Dula dalam Proyek Lando-Noa

Bupati Dula membantah apa yang disampaikan Anton Ali tersebut.

“Ada telaahan staf. Urus proyek 4 M tidak main-main pak. Dan itu staf PU (PPK) juga pasti tidak mau mengurus proyek tanpa disposisi bupati yang tanpa telaahan staf,”ujar bupati Dula kepada Floresa.co, Selasa 18 April 2017 petang.

“Saya juga tidak mungkin mau disposisi tanpa telaahan staf karena kekuatannya ada di telaahan staf,”tambahnya.

Proyek jalan Lando-Noa dikerjakan CV Sinar Lembor Indah. Anggraan untuk proyek ini sebesar Rp 4 miliar dari APBD kabupaten Manggarai Barat tahun 2014.

Dalam proyek ini, Jimi Ketua berperan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menurut bupati Dula dalam wawancara dengan Floresa.co sebelumnya, menunjuk CV Sinar Lembor Indah untuk mengerjakan proyek tersebut.

BACA: Soal Lando-Noa, Bupati Dula Akui Telepon Bos Sinar Lembor, Tetapi…

Menurut perhitungan BPKP NTT ada kerugian negara sekitar Rp 1 miliar dalam proyek ini.

Kepala Dinas PU Agus Tama pun telah menjadi tersangka dan dijebloskan ke tahanan. Bupati Dula sendiri sudah pernah diperiksa penyidik terkait proyek Lando-Noa ini pada akhir Desember 2016 lalu. (PTD/Floresa)

PUBLIKASI TERKINI

Baca Juga

Hari Pertama Aksi Mogok Pariwisata di Labuan Bajo: Pegiat Wisata Ditangkap dan Dipukuli Aparat, Situasi Mencekam

Suasana kota tidak ramai seperti biasanya, di mana bandara sepi dan pelabuhan tidak beroperasi. Wisatawan yang tiba di Bandara Komodo Labuan Bajo terpaksa dijemput dengan angkutan umum yang dikendarai polisi.

Terkait Aksi Represif di Labuan Bajo, PMKRI dan GMNI Desak Kapolri Copot Kapolda NTT dan Kapolres Mabar

"Kedua petinggi institusi kepolisian ini telah mempermalukan institusi Polri dengan memerintahkan anak buahnya melakukan tindakan represif," tegas PMKRI dan GMNI.

Polisi yang Kembali dari Labuan Bajo Usai Kawal Aksi Mogok Kecelakaan

Sumber Floresa.co di Waelengga mengatakan, bus bernomor polisi EB 7004 DK tersebut terbalik di Teku Teang, arah barat Waelengga sekitar pukul 20.00 Wita.

Puluhan Pelaku Wisata Masih Ditahan di Polres Mabar, 6 Mengalami Luka

“Enam orang [di antaranya] mengalami luka yang kelihatan pada tubuh dan wajah dan 4 orang mengalami sakit di kepala dan punggung yang [menurut] pengakuan mereka merasa dipukul dan ditendang dari belakang,” kata pengacara.

Aksi Mogok Hari Kedua: Satu Pelaku Wisata Jadi Tersangka, Pemerintah Pakai Mobil Dinas Angkut Wisatawan

Upaya para pelaku wisata melakukan aksi damai untuk menyuarakan protes kepada pemerintah dilarang aparat, dengan dalih bahwa aksi mereka tidak diizinkan karena mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Hingga sore ini, masih terdapat tiga pelaku wisata yang ditahan di Polres Mabar, sejak ditangkap kemarin. Salah satunya sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Kacaunya Tata Kelola TN Komodo: Penuh Kepentingan Bisnis, Minim Aksi Konservasi, dan Menyisihkan Warga Setempat

Pengembangan konservasi dan pariwisata juga harus menjamin keikutsertaan aktif serta distribusi keadilan bagi warga di dalam dan sekitar kawasan. Harapannya, mata pencaharian mereka tidak dicaplok oleh kepentingan elit bisnis dan politik.

Surat Domba untuk Gembala: Bapa Uskup, Akhiri Penderitaan Gereja dan Umat Keuskupan Ruteng

Floresa.co - Polemik di Keuskupan Ruteng yang memanas setelah pada pertengahan Juni...

Sudah Seharusnya Cara-cara Represif Ditinggalkan

Seharusnya polisi bisa bertindak lebih bermartabat dari sekadar mendaur ulang cara kekerasan. Pelaku wisata dan warga bukan musuh, apalagi mereka hanya ingin menuntut haknya. Menabur benih kekerasan hanya akan menuai konflik berkepanjangan.