Ruang sidang MK. (Foto: Ist)

Floresa.coPresiden Joko Widodo diharapakan memilih Bernard L Tanya, dosen Universitas Nusa Cendana, Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang baru.

Kini, Bernard bersaing dengan dua calon lain, yakni Saldi Irsa, Guru Besar Universitas Andalas dan Wicipto Setiadi, seorang purna tugas dari Kementetian Hukum dan HAM.

Petrus Seletinus, kordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) menilai, ada sejumlah alasan mengapa Jokowi sebagaiknya memilih Bernard, sebagai pengganti mantan hakim MK, Patrialis Akbar yang tertangkap tangan karena kasus suap.

Pertama-tama, kata dia, dengan memperhatikan faktor komposisi anggota MK terkait aspek keterwakilan secara geopolitik dan wawasan nusantara, Bernard adalah representasi wilayah Indonesia Timur yang sangat luas, berbentuk kepulauan dengan ribuan budaya dan tradisi yang beragam.

“Keberadaannya di MK sangat tepat, baik untuk pemikiran ke arah pembentukan norma dan tafsir dalam uji Undang-Undanng terhadap UUD 1945 maupun  dalam sengketa pemilu dan pilkada yang mayoritas sengketa berasal dari daerah terpencil, pegunungan seperti di Papua, Kalimantan, NTT, Maluku, Sulawesi dan lain-lain,” jelasnya.

Advokat senior Peradi ini juga mengatakan, bagi kawasan Timur Indonesia, masuknya nama Bernard L Tanya dalam daftar calon hakim MK merupakan suatu kehormatan bagi dunia pendidikan di Indonesia Timur, “di samping merupakan  keputusan panitia seleksi yang sangat obyektif dengan mengutamakan  aspek kemampuan akademis, integritas moral dan kejujuran serta Intelektual di bidangnya.”

Di sisi yang lain, kata Petrus, terpilihnya Bernard juga yang berkarya di kampus di daerah yang jauh dari pusat, menunjukkan bahwa putra-putri terbaik bangsa ini telah tersebar dimana-mana.

“Ini juga menjadi bukti keberhasilan dunia pendidikan tinggi mendistribusi SDM yang tepat pada tempatnya, tidak terkecuali di Universitas Nusa Cendana,” katanya.

Kampus itu, menurut dia, ternyata memiliki stok dosen terbaik untuk disumbangkan bagi kebutuhan negara. (ARL/Floresa)