BerandaARTIKEL UTAMAPungli Berkedok Kesepakatan ala...

Pungli Berkedok Kesepakatan ala DPMD Matim

Floresa.co Pungutan dana Rp 1 juta  untuk pelantikan kepala desa (Kades) mencerminkan tata kelola pemerintahan yang buruk di Kabupaten  Manggarai Timur (Matim).

Pemda, melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), beralasan, biaya makan minum saat pelantikan tidak dianggarkan dalam APBD Matim.

Alasan ini tentu sulit diterima akal sehat publik mengingat Pilkades bukan kegiatan yang ujug-ujug terjadi.

BACA: Di Matim, Kades Terpilih Diminta Kumpul Dana Rp 1 Juta untuk Biaya Pelantikan

Lebih menggelikan lagi, biaya pelantikan ini, menurut Pemda, ada dalam anggaran Pilkades sebesar Rp 20 juta dan sudah dialokasikan ke desa.

Artinya, Pemda “meminta kembali” lima persen dari dana tersebut untuk membiaya pelantikan. Jika yang dipungut, benar dari alokasi tersebut, mengapa sejak awal tidak diatur sedemikian sehingga dana (khusus pelantikan) diolah Pemda sehingga tidak perlu dialokasikan ke desa?

Namun, jika pungutan tersebut diambil dari dompet pribadi Kades terpilih, Pemda sebetulnya telah melakukan pungutan liar (illegal).

Poinnya jelas, pungutan ini tidak memiliki dasar hukum. Bagaimana Pemda mempertanggungjawabkan dana yang dipungut tanpa dasar legal yang jelas?

Pemda berdalih, pungutan ini didasarkan pada kesepakatan dengan sejumlah kades.

BACA: DPRD Matim Desak Pemkab Evaluasi Pungutan untuk Pelantikan Kades

“Kepala desa senang semua maka mereka bersepakat untuk menanggung biaya pelantikan,” kata Paskalis Sirajudin, Kepala DPMD.

Ini tentu sebuah simplikasi yang secara etika publik sulit dipertanggungjawabkan.

Karena, di sini, Pemda sebetulnya bisa diduga memanfaatkan euforia kemenangan para Kades terpilih untuk menutup ketidakmampuan Pemda dalam mengelola anggaran.

Lebih dari itu, pungutan ini memberi teladan yang buruk bagi para Kades. Di kemudian hari, Kades berpotensi melakukan kebijakan serupa dalam penyelenggaraan pemerintahaan desa.

BACA: Terkait Pungutan untuk Pelantikan Kades, Netizen Sebut Pemkab Matim Aneh

Para Kades bisa melakukan pungutan di luar regulasi. Tentu ini sebuah kebijakan  yang diindikasi sebagai tindak pidana korupsi.

Karena itu, Pemda Matim perlu mengevaluasi kembali kebijakan pungutan ini. Sampai saat ini, publik masih menunggu cerita baik dari Manggarai Timur. Cukup sudah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang membuat masa penantian itu semakin panjang.

Masyarakat Matim butuh perubahan. Perubahan terjadi apabila Pemda mampu menata kelola kebijakan (anggaran) dengan baik. (Redaksi Floresa)

PUBLIKASI TERKINI

Baca Juga

Wawancara Suster Virgula SSpS: “Percaya Sepenuhnya Kepada Tuhan”

Floresa.co - Nama Sr Virgula Schmitt SSpS (87) sangat akrab bagi...

Begini Cara Buat Kandang Babi Sederhana, Tapi Bebas Bau dan Lalat

Floresa.co - Sebagian besar keluarga di Nusa Tenggara Timur (NTT) memelihara babi....

Pastor John Prior: Vatikan Harus Buka Hasil Penyelidikan Kasus Moral Kaum Klerus

Floresa.co - Pastor John Mansford Prior SVD, dosen di Sekolah Tinggi...

“Anak-anak Kami Lapar,” Keluh Petani di Manggarai Barat yang Terancam Gagal Tanam Karena Bendungan Rusak

Bendungan Wae Cebong merupakan sumber air bagi irigasi untuk ratusan hektar sawah di area Persawahan Satar Walang, milik warga Desa Compong Longgo, desa yang berjarak 14 kilometer ke arah selatan dari Labuan Bajo.

“Pak Jokowi, Bunuh Saja Kami,” Protes Warga Labuan Bajo yang Kembali Hadang Penggusuran Lahan oleh BPO-LBF

"Kami tidak sedang berdemontrasi, tetapi (sedang) pertahankan tanah kami," kata warga.

Babi Makin Tambun, Dompet Anda pun Bertambah Tebal

Floresa.co - Selain kandang, aspek yang tak kalah penting ketika memelihara babi...

Warga dan BPO-LBF dalam Polemik Bowosie: Hidup Rentan di Moncong Negara

"Membaca kasus Racang Buka, kita dapat menarik benang merah antara dominasi negara neoliberal dan penghancuran ruang hidup warga. Maraknya investasi sektor privat menunjukkan bahwa negara tidak lagi menjadi wadah penjamin kesejahteraan, tetapi malah menjadi racun bagi hidup warganya."

Kami Cemas dan Takut Karena Proyek Ini Terus Dipaksakan, Kata Warga Wae Sano di Hadapan Bank Dunia

"Kami yakin bahwa Bank Dunia tidak ingin terlibat dalam proses pembangunan yang penuh dengan intimidasi dan potensi kekerasan,” demikian pernyataan warga.