BerandaPOLITIKDPRD Matim Desak Pemkab...

DPRD Matim Desak Pemkab Evaluasi Pungutan untuk Pelantikan Kades

Borong, Floresa.co – Mensi Anam, anggota DPRD Kabupaten Manggarai Timur (Matim) meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan pungutan dana sebesar Rp 1 juta kepada para kepala desa (Kades) terpilih untuk biaya pelantikan. Politisi Partai Hanura ini menyebut kebijakan itu tidaklah tepat.

Sebelumnya diberitakan, uang tersebut dipungut oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk biaya pelantikan 65 Kades pada 29 Maret mendatang di Aula Setda Matim.

BACA: Di Matim, Kades Terpilih Diminta Kumpul Dana Rp 1 Juta untuk Biaya Pelantikan

“Sebenarnya tidak boleh ada pungutan,” ujar Mensi kepada Floresa.co, Sabtu siang, 25 Maret 2017.

Ia membandingkan pelantikan sejumlah pejabat negara seperti DPR RI, DPRD, gubernur dan bupati.

Semua pelantikan itu, kata dia, dibiayai oleh APBD maupun APBN, tidak dipungut dari para pihak yang dilantik.

Ia pun meminta agar kebijakan itu ditinjau kembali, meski DPMD telah melakukan kesepakatan dengan para Kades.

Dan, menurut Mensi, lebih baik uang itu dimasukkan dalam APBDes.

“Itu solusinya, kalau mereka pakai uang pribadi maka diganti oleh uang APBDes,” ungkapnya.

Prinsipnya, kata Mensi, pelantikan merupakan urusan publik, maka semua urusan juga harus dibiayai publik.

“Karena pelantikan adalah urusan publik, maka agenda pelantikan menjadi urusan negara. Oleh karena urusan negara, maka harus dibiayai oleh negara. Dan, APBDes itu adalah uang negara,” terangnya.

Mensi mengakui, memang anggaran semua organisasi pemerintah daerah (OPD) Matim mengalami rasionalisasi, termasuk anggaran Pilkades.

Hal itu, kata dia, terjadi karena pemerintah dan DPRD Matim terfokus pada anggaran RSUD Matim sebesar 27 miliar pada APBD tahun 2017.

Ketua Baleg DPRD Matim ini pun memberikan solusi lain terhadap DPMD Matim, untuk menutupi kebutuhan dana pelantikan itu.

“Kalau sekarang tidak ada dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), pihak DPMD coba diskusi dengan Badan Keuangan Daerah untuk cari jalan keluarnya,” lanjutnya.

“Mungkin bisa dianggarkan pada APBD Perubahan tahun 2017,” tuturnya. (Ronald Tarsan/Floresa)

PUBLIKASI TERKINI

Baca Juga

“Pak Jokowi, Bunuh Saja Kami,” Protes Warga Labuan Bajo yang Kembali Hadang Penggusuran Lahan oleh BPO-LBF

"Kami tidak sedang berdemontrasi, tetapi (sedang) pertahankan tanah kami," kata warga.

Begini Cara Buat Kandang Babi Sederhana, Tapi Bebas Bau dan Lalat

Floresa.co - Sebagian besar keluarga di Nusa Tenggara Timur (NTT) memelihara babi....

Warga dan BPO-LBF dalam Polemik Bowosie: Hidup Rentan di Moncong Negara

"Membaca kasus Racang Buka, kita dapat menarik benang merah antara dominasi negara neoliberal dan penghancuran ruang hidup warga. Maraknya investasi sektor privat menunjukkan bahwa negara tidak lagi menjadi wadah penjamin kesejahteraan, tetapi malah menjadi racun bagi hidup warganya."

“Pariwisata Holistik” Keuskupan Ruteng: Antara Kata dan Perbuatan

Keuskupan Ruteng sedang gencar mensosialisasikan konsep pariwisata holistik. Bagaimana sikap Keuskupan Ruteng terhadap sejumlah persoalan krusial yang dinilai berlawanan arah dengan prinsip pariwisata holistik itu?

“Anak-anak Kami Lapar,” Keluh Petani di Manggarai Barat yang Terancam Gagal Tanam Karena Bendungan Rusak

Bendungan Wae Cebong merupakan sumber air bagi irigasi untuk ratusan hektar sawah di area Persawahan Satar Walang, milik warga Desa Compong Longgo, desa yang berjarak 14 kilometer ke arah selatan dari Labuan Bajo.

Babi Makin Tambun, Dompet Anda pun Bertambah Tebal

Floresa.co - Selain kandang, aspek yang tak kalah penting ketika memelihara babi...

Motang Rua: Kisah Heroik Pahlawan Manggarai (1)

Floresa.co - Nama Motang Rua, yang lahir tahun 1860, sudah tak...

Mengolah Kemiri Agar Harganya Selangit

Oleh: F RAHARDI Provinsi Nusa Tenggara Timur,khususnya Pulau Flores, Pulau Adonara, Pulau Solor...