BerandaARTIKEL UTAMAKoce Janggat: Saya Ini...

Koce Janggat: Saya Ini Cari Makan

Labuan Bajo, Floresa.co  – Akhir-akhir ini, nama Koce Janggat kerap disebut terkait polemik Pantai Pede di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar). Ia memang kini menjadi orang yang mengawasi proyek pembangunan hotel PT Sarana Investama Manggabar (PT SIM), perusahan yang mendapat kontrak dari pihak provinsi untuk mengelolah Pantai Pede.

Sejak awal bergulir, rencana pembangunan hotel ini mendapat penolakan publik. Dan, dalam sejumlah rangkaian aksi protes, Koce salah satu orang yang berhadap-hadapan dengan masyarakat, demi membela PT SIM.

Pada Selasa, 21 Maret 2017, ketika rombongan DPRD Mabar mendatangi Pantai Pede untuk mempertanyakan langkah perusahan itu yang sudah mulai membangun hotel, Koce juga yang meladeni adu mulut dengan para anggota dewan.

Selain sebagai ‘orang dekat’ PT SIM, Koce juga sebenarnya seorang politisi. Saat ini, ia masih tercatat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Gerindra untuk Kabupaten Mabar.

Namun, Koce menegaskan bahwa, pilihannya membela PT SIM saat ini tidak ada kaitannya dengan statusnya sebagai petinggi partai politik.

“Saya ini cari makan, tidak ada hubungan dengan partai. Jadi saya minta untuk tidak pelintir,” kata Koce kepada para wartawan yang mewawancarainya usai pertemuan dengan anggota DPRD.

BACA JUGA: Saat Ketua DPC Gerindra Mengamuk di Pantai Pede

Ia pun meminta agar dalam pemberitaan, tidak boleh menyinggung Partai Gerindra.

”Saya ini pekerja, tidak ada kaitanya dengan partai. Jadi, tolong jangan kaitkan saya dengan partai,” ujar Koce.

Konsisten dengan pengakuannya sebagai pekerja, Koce memilih tidak mau menjawab ketika dalam perdebatan salah satu anggota DPRD, Markus Manggut mengatakan bahwa Pantai Pede adalah aset Pemkab Mabar, sebagaimana perintah Undang-undang No 8 tahun 2003 tentang Pemekaran Kabupaten Mabar.

BACA JUGA: Eston, Rotok, Koce Janggat: Gerindra Sedang ‘Bermain’ di Pantai Pede?

Hal itu, kata Markus, juga merujuk ke salah satu surat keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tahun lalu, menangggapi polemik Pantai Pede.

”Silakan tanya pa bupati,” kata Koce. “Kami hanya orang lapangan.” (Ferdinand Ambo/ARJ/Floresa).

PUBLIKASI TERKINI

Baca Juga

Hari Pertama Aksi Mogok Pariwisata di Labuan Bajo: Pegiat Wisata Ditangkap dan Dipukuli Aparat, Situasi Mencekam

Suasana kota tidak ramai seperti biasanya, di mana bandara sepi dan pelabuhan tidak beroperasi. Wisatawan yang tiba di Bandara Komodo Labuan Bajo terpaksa dijemput dengan angkutan umum yang dikendarai polisi.

Terkait Aksi Represif di Labuan Bajo, PMKRI dan GMNI Desak Kapolri Copot Kapolda NTT dan Kapolres Mabar

"Kedua petinggi institusi kepolisian ini telah mempermalukan institusi Polri dengan memerintahkan anak buahnya melakukan tindakan represif," tegas PMKRI dan GMNI.

Polisi yang Kembali dari Labuan Bajo Usai Kawal Aksi Mogok Kecelakaan

Sumber Floresa.co di Waelengga mengatakan, bus bernomor polisi EB 7004 DK tersebut terbalik di Teku Teang, arah barat Waelengga sekitar pukul 20.00 Wita.

Puluhan Pelaku Wisata Masih Ditahan di Polres Mabar, 6 Mengalami Luka

“Enam orang [di antaranya] mengalami luka yang kelihatan pada tubuh dan wajah dan 4 orang mengalami sakit di kepala dan punggung yang [menurut] pengakuan mereka merasa dipukul dan ditendang dari belakang,” kata pengacara.

Aksi Mogok Hari Kedua: Satu Pelaku Wisata Jadi Tersangka, Pemerintah Pakai Mobil Dinas Angkut Wisatawan

Upaya para pelaku wisata melakukan aksi damai untuk menyuarakan protes kepada pemerintah dilarang aparat, dengan dalih bahwa aksi mereka tidak diizinkan karena mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Hingga sore ini, masih terdapat tiga pelaku wisata yang ditahan di Polres Mabar, sejak ditangkap kemarin. Salah satunya sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Kacaunya Tata Kelola TN Komodo: Penuh Kepentingan Bisnis, Minim Aksi Konservasi, dan Menyisihkan Warga Setempat

Pengembangan konservasi dan pariwisata juga harus menjamin keikutsertaan aktif serta distribusi keadilan bagi warga di dalam dan sekitar kawasan. Harapannya, mata pencaharian mereka tidak dicaplok oleh kepentingan elit bisnis dan politik.

Surat Domba untuk Gembala: Bapa Uskup, Akhiri Penderitaan Gereja dan Umat Keuskupan Ruteng

Floresa.co - Polemik di Keuskupan Ruteng yang memanas setelah pada pertengahan Juni...

Sudah Seharusnya Cara-cara Represif Ditinggalkan

Seharusnya polisi bisa bertindak lebih bermartabat dari sekadar mendaur ulang cara kekerasan. Pelaku wisata dan warga bukan musuh, apalagi mereka hanya ingin menuntut haknya. Menabur benih kekerasan hanya akan menuai konflik berkepanjangan.