BerandaARTIKEL UTAMADatangi Pantai Pede, DPRD...

Datangi Pantai Pede, DPRD Mabar Adu Mulut dengan Koce Janggat

Labuan Bajo, Floresa.co – Lima anggota DPRD Manggarai Barat (Mabar), Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), datangi Pantai Pede yang beralamat di desa Gorontalo, kecamatan Komodo – Mabar, pada Selasa, 21 Maret 2017.

Kedatangan lima anggota DPRD Mabar itu guna mengecek kondisi Pantai Pede yang kini sedang digusur dalam rangka pembangunan hotel Milik PT Sarana Investama Manggabar (SIM).

Seperti diketahui, selama ini, pembangunan hotel tersebut terus ditolak masyarakat sipil karena dinilai kurang bermanfaat dan akan menutup akses kepada masyarakat ke lokasi Pantai Pede.

Kelima anggota DPRD Mabar tersebut terlibat adu mulut dengan Koce Janggat, pekerja PT SIM yang sedang mengawasi penggusuran.

Janggat yang datang dari arah utara lokasi Pede, langsung menemui sejumlah anggota DPRD Mabar yang memprotes penggusuran itu.

“Kami kaget, tiba-tiba tanah ini digusur. Sementara UU No 8 tahun 2003, tentang Pemekaran kabupaten ini sudah jelas mengatur aset ini.”

“Sudah ada surat penegasan menteri dalam negeri yang menegaskan bahwa tanah ini harus diserahkan ke pemda Mabar, lalu mengapa digusur,” kata salah satu anggota DPRD Mabar, Markus Manggut.

Anggota DPR tersebut meminta PT SIM untuk tidak melanjutkan pekerjaan dan segera menunjukan surat ijin. Koce Janggat bersama rekannya juga meminta anggota DPR tersebut bertanya ke Bupati Mabar, Agustinus Dula.

“Kalau soal ijin, silakan tanya langsung ke bupati. Jangan tanya ke kami,”

“Keberadaan kami di tempat ini sebagai pekerja saja. Jika mau berurusan dengan pemerintah, bukan di sini tempatnya,” ujar Janggat.

Pantauan Floresa.co, hampir 20 menit pekerja PT SIM dan anggota DPR tersebut beradu mulut. Anggota DPRD itu pun bergegas dan berencana melakukan pengecekan surat ijin ke pemerintah.

Sementara pekerja masih terus melakukan penggusuran dan menggali beberapa lobang untuk cor di beberapa sudut.

Sementara itu, nampak di beberapa sudut Pantai Pede, berdiri beberapa kelompok pemuda berotot ikut dan ikut memantau perdebatan itu. Satu di antaranya sigap mendampingi Koce Janggat. Ia mengenakan topi loreng dan celana ala tentara. Di saku bagian kiri terdapat sangkur yang biasa digunakan tentara. (Ferdinand Ambo/ARJ/Floresa).

PUBLIKASI TERKINI

Baca Juga

Rentetan Aksi Represif Aparat di Labuan Bajo: Warga di Kafe Diserang dan Dipukuli

Tindakan represif itu diawali dengan peringatan agar ratusan massa yang berkumpul di depan markas Polres Mabar segera membubarkan diri. Dimulai dengan tembakan peringatan, aparat melakukan penyerangan dengan memukul warga serta merusakkan beberapa kursi di dalam kafe.

Jokowi Umumkan Pulau Rinca untuk Pariwisata Massal, Pulau Padar dan Komodo untuk Pariwisata Eksklusif

Skema ini mengancam keutuhan Taman Nasional Komodo sebagai rumah perlindungan aman bagi satwa langka Komodo dari ancaman kepunahan akibat perubahan iklim dan dari desakan aktivitas eksploitatif manusia. Dengan skema itu pula, telah terjadi perubahan drastis paradigma pembangunan pariwisata dari ‘community based-tourism’ menjadi ‘corporate-driven tourism’.

Komodo Dibawa ke Negara Lain, Bukan Hal Baru!

Labuan Bajo, Floresa.co - Penangkapan penyelundup Komodo di Jawa Timur (Jatim)...

Perusahaan-perusahaan yang Pernah dan Masih Mengantongi Izin Investasi di Taman Nasional Komodo  

Selama sekitar dua dekade terakhir, Taman Nasional Komodo menjadi bancakan investor untuk mengais rupiah. Meskipun berstatus wilayah konservasi binatang purba komodo, namun perusahaan-perusahaan masih mendapat izin investasi.

Mengenal Motif Songke-Kain Tenun Sulam Manggarai Timur

Borong, Floresa.co - Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), memiliki...

Buntut Kenaikan Tarif ke TN Komodo, Pelayanan Jasa Wisata di Labuan Bajo akan Mogok Massal, Dimulai 1 Agustus 2022

“Kami dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun, dalam menyepakati komitmen pemberhentian semua pelayanan jasa pariwiata di Kabupaten Manggarai Barat yang akan dimulai pada tanggal 1 Agustus sampai 31 Agustus 2022,” demikian ditegaskan pelau wisata.

Polemik Kenaikan Tarif Masuk: Ke mana Arah Pengelolaan Taman Nasional Komodo?

Jika pemerintah memang punya maksud serius untuk konservasi dengan membatasi kunjungan wisata [mass tourism], tetap ada jalan lain, misalnya mengatur lalu lintas wisata secara terjadwal. Kebijakan-kebijakan seperti ini seharusnya tertuang dalam Integrated Tourism Master Plan [ITMP]. Sayangnya, ambisi mengambil untung menutup mata pemerintah dalam pengelolaan pariwisata yang bertanggung jawab pada aspek sosial, ekonomi, dan ekologi.

Catatan Sosialisasi Kenaikan Tarif ke TN Komodo: Irman Firmansyah Ajak Berdebat Secara’Akademis’ dan Pelaku Wisata yang Kukuh Menolak  

Peneliti dari Institut Pertanian Bogor, Irman Firmansyah memantik keributan dalam ruangan setelah mengajak siapapun untuk berdebat, dengan catatan lawannya tersebut ialah seorang akademisi. “Kalau ada yang mau berdebat akademik, saya ‘open’, tapi sesama akademisi. Kalau yang tidak juga nanti akan habis waktu,” ujarnya.