BerandaPERISTIWAKWI Kritik Kebijakan Penarikan...

KWI Kritik Kebijakan Penarikan Guru PNS dari Sekolah Swasta

Floresa.co – Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan menarik guru-guru negeri dari sekolah sewasta, termasuk sekolah Katolik. Pejabat gereja dan guru Katolik Indonesia menilai, kebijakan itu tidak tepat karena negara bertanggung jawab untuk membantu sekolah-sekolah swasta.

“Saya tidak mengerti mengapa guru-guru negeri yang sudah mengajar selama bertahun-tahun di sekolah swasta harus ditarik,” kata Uskup Padang Mgr. Martinus Dogma Situmorang, ketua Komisi Pendidikan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) seperti dilansir Ucan Indonesia, Selasa, 21 Maret 2017.

“Pemerintah seharusnya membantu sekolah swasta dengan dukungan finansial dan moral seperti dengan menyediakan guru,” kata Mgr. Situmorang.

Uskup juga meminta orangtua murid dan sekolah-sekolah swasta untuk bersama-sama mengajukan perubahan atas kebijakan yang berseberangan dengan prinsip pendidikan yakni untuk mengubah dan menyediakan pendidikan yang lebih baik pada sekolah negeri maupun swasta.

Pembedaan perlakuan terhadap sekolah-sekolah baik itu negeri maupun swasta harus diakhiri, kata Mgr. Situmorang. Ia juga mengatakan bahwa jika alasannya untuk mengisi kekurangan guru di sekolah negeri, seharusnya pemerintah merekrut tenaga baru.

Uskup juga meminta keuskupan-keuskupan untuk melakukan pendekatan terhadap pemerintah setempat dan membicarakan dampak dari kebijakan itu serta mencari jalan untuk membantu sekolah-sekolah swasta, termasuk sekolah Katolik, agar bisa bertahan dan memberikan pendidikan berkualitas.

Pastor Vinsensius Darmin Mbula, OFM, ketua Majelis Pendidikan Katolik, menganggap kebijakan penarikan guru negeri itu sebagai suatu ‘kebijakan mematikan’ yang mengancam eksistensi sekolah-sekolah swasta.

Ia mengatakan bahwa sekolah swasta mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk bisa mendidik masyarakat sesuai dengan visi dan misi dari para pendiri.

Dewan Pertimbangan Sekolah Swasta akan mengajukan perubahan ke Mahkamah Konstitusi tahun ini.

Penarikan guru negeri ini akan sangat terasa di sekolah-sekolah swasta di Papua, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan, di mana banyak guru PNS diperbantukan, katanya.

Petrus Haro, orangtua siswa di Mbay, Nusa Tenggara Timur mengatakan bahwa kebijakan itu akan berdampak buruk pada orangtua dan murid di sekolah-sekolah swasta.

“Kebijakan ini akan membebankan orangtua juga,” kata Haro.

Sebagian siswa di sekolah swasta berasal dari keluarga miskin. Penarikan guru negeri ini bisa berakibat pada naiknya uang sekolah karena pihak sekolah akan merekrut guru-guru baru dan harus membayar gaji mereka.

Sebelumnya, Widaryati Hestiarsih, kepala sumber daya Kementerian Pendayagunaa Aparatur Sipil Negara mengatakan kebijakan itu diambil karena pemerintah menghentikan perekrutan guru baru. Selain itu, karena itu lebih murah dan praktis dibandingkan merekrut tenaga baru.

Diperkirakan ada sekitar 100.000 guru negeri yang diperbantukan di sekolah-sekolah swasta, yang sudah menjadi praktek selama berpuluh-puluh tahun. (Floresa).

 

PUBLIKASI TERKINI

Baca Juga

Rentetan Aksi Represif Aparat di Labuan Bajo: Warga di Kafe Diserang dan Dipukuli

Tindakan represif itu diawali dengan peringatan agar ratusan massa yang berkumpul di depan markas Polres Mabar segera membubarkan diri. Dimulai dengan tembakan peringatan, aparat melakukan penyerangan dengan memukul warga serta merusakkan beberapa kursi di dalam kafe.

Jokowi Umumkan Pulau Rinca untuk Pariwisata Massal, Pulau Padar dan Komodo untuk Pariwisata Eksklusif

Skema ini mengancam keutuhan Taman Nasional Komodo sebagai rumah perlindungan aman bagi satwa langka Komodo dari ancaman kepunahan akibat perubahan iklim dan dari desakan aktivitas eksploitatif manusia. Dengan skema itu pula, telah terjadi perubahan drastis paradigma pembangunan pariwisata dari ‘community based-tourism’ menjadi ‘corporate-driven tourism’.

Komodo Dibawa ke Negara Lain, Bukan Hal Baru!

Labuan Bajo, Floresa.co - Penangkapan penyelundup Komodo di Jawa Timur (Jatim)...

Perusahaan-perusahaan yang Pernah dan Masih Mengantongi Izin Investasi di Taman Nasional Komodo  

Selama sekitar dua dekade terakhir, Taman Nasional Komodo menjadi bancakan investor untuk mengais rupiah. Meskipun berstatus wilayah konservasi binatang purba komodo, namun perusahaan-perusahaan masih mendapat izin investasi.

Mengenal Motif Songke-Kain Tenun Sulam Manggarai Timur

Borong, Floresa.co - Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), memiliki...

Buntut Kenaikan Tarif ke TN Komodo, Pelayanan Jasa Wisata di Labuan Bajo akan Mogok Massal, Dimulai 1 Agustus 2022

“Kami dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun, dalam menyepakati komitmen pemberhentian semua pelayanan jasa pariwiata di Kabupaten Manggarai Barat yang akan dimulai pada tanggal 1 Agustus sampai 31 Agustus 2022,” demikian ditegaskan pelau wisata.

Polemik Kenaikan Tarif Masuk: Ke mana Arah Pengelolaan Taman Nasional Komodo?

Jika pemerintah memang punya maksud serius untuk konservasi dengan membatasi kunjungan wisata [mass tourism], tetap ada jalan lain, misalnya mengatur lalu lintas wisata secara terjadwal. Kebijakan-kebijakan seperti ini seharusnya tertuang dalam Integrated Tourism Master Plan [ITMP]. Sayangnya, ambisi mengambil untung menutup mata pemerintah dalam pengelolaan pariwisata yang bertanggung jawab pada aspek sosial, ekonomi, dan ekologi.

Catatan Sosialisasi Kenaikan Tarif ke TN Komodo: Irman Firmansyah Ajak Berdebat Secara’Akademis’ dan Pelaku Wisata yang Kukuh Menolak  

Peneliti dari Institut Pertanian Bogor, Irman Firmansyah memantik keributan dalam ruangan setelah mengajak siapapun untuk berdebat, dengan catatan lawannya tersebut ialah seorang akademisi. “Kalau ada yang mau berdebat akademik, saya ‘open’, tapi sesama akademisi. Kalau yang tidak juga nanti akan habis waktu,” ujarnya.