Labuan Bajo, Floresa.co – Agus Tama, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) ditahan Polres Mabar sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam proyek jalan jalur Lando-Noa di Kecamatan Macang Pacar.
Tama ditahan setelah menjalani pemeriksaan selama 8 jam pada hari ini, Jumat, 10 Maret 2017. Ia ditahan pada pukul 17.00 Wita.
Sebelumnya, status tersangka Tama tidak diumumkan secara publik oleh Polres Mabar. Beberapa waktu lalu, polisi hanya menyebut bahwa ada dua tersangka dalam kasus ini.
Satu orang lagi yang diduga sebagai tersangka adalah Vinsen, direktur CV Sinar Lembor Indah. Informasi yang dihimpun Floresa.co, sebenarnya Vinsen juga diperiksa hari ini. Namun, ia dikabarkan sedang sakit dan belum bisa mendatangi Polres.
Menanggapi penahanan Tama, pengacaranya, Laurens Mega Man, mengatakan, kliennya shock dengan statusnya saat ini.
“Kita jalani saja proses yang ada. Kita persoalkan kerugian negara sebab bukan audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), melainkan BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) ,” ujarnya saat keluar dari ruangan Tipikor Polres Mabar.
Dugaan korupsi proyek jalan Lando-Noa mencuat sejak 2015 lalu. Sejak September 2015, penyidik Polres Mabar memeriksa sejumlah pejabat di Mabar terkait proyek senilai hampir Rp 4 miliar ini.
Proyek ini dikerjakan oleh CV Sinar Lembor Indah. Perusahaan ini ditunjuk langsung untuk mengerjakan proyek ini.
Berdasarkan keterangan Vinsen, Direktur CV Sinar Lembor Indah, pihaknya ditelepon langsung bupati Agustinis Ch Dula untuk mengerjakan proyek ini.
Dula pun sudah diperiksa penyidik pada Kamis 29 Desember 2016 lalu.
Selain diduga menelepon langsung pihak kontraktor, Dula juga berperan karena memberikan disposisi bencana alam di jalur Lando-Noa sehingga proyek di jalan provinsi itu didanai oleh APBD Manggarai Barat tahun 2014.
Dula kepada Floresa.co tidak membantah soal disposisi itu. Ia menjelaskan latar belakang lahirnya disposisi tersebut karena ruas jalan Lando-Noa mengalami kerusakan parah di sejumlah titik akibat hujan.
“Maka Dinas PU memberikan nota pendapat dan usul saran kepada bupati untuk bertindak dan bupati setuju dengan menggunakan dana APBD yang telah disiapkan,” ujarnya, Rabu, 16 September 2015.
“Jalan yang rusak parah ada di beberapa titik dan semua sudah diperbaiki. Bagi saya ini tindakan menyelamatkan,” tambahnya.
Ia menegaskan tidak ada kolusi, korupsi dan nepotisme dalam mengerjakan proyek Lando-Noa ini. Semuanya, kata dia sudah sesuai pedomaan.
Namun, audit BPKP NTT yang selesai pada akhir September 2016 mengungkapkan ada kerugian negara dalam proyek ini.
Menurut Kapolda NTT saat itu,Brigjen Pol Widiyo Sunaryo kerugian negaranya mencapai hampir Rp 1 miliar.
“Angka pastinya saya lupa, tapi sekitar Rp 900 juta,” ujarnya dalam pesan WA kepada Floresa.co. (Ferdinand Ambo/Floresa)
