BerandaARTIKEL UTAMAAktivis Kecam Kebijakan Deno...

Aktivis Kecam Kebijakan Deno Soal Tambang PT MMR

Ruteng, Floresa.co – Langkah Kamelus Deno – Victor Madur yang membuka kembali masuknya industri tambang dengan memberi izin lingkungan kepada PT Masterlong Mining Resources (MMR), perusahaan tambang yang akan melakukan eksplorasi mangan di Kecamatan Reok Barat, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur dikecam aktivis.

Doni Parera, salah satu aktivis asal Manggarai Barat (Mabar) menilai langkah Deno-Madur tersebut tidak berpihak kepada masyarakat. Sebaliknya hanya menguntungkan pemodal dan pejabat korup.

“Coba pak Deno beri contoh satu wilayah eks lokasi tambang yang tidak berdampak ekologis dan tanpa efek merugikan bagi manusia disekitarnya”, katanya kepada Floresa.co, Rabu, (11/1/2017).

“Pak Deno 10 tahun jadi wakil bupati, kok tidak mau belajar dari catatan penolakan terhadap tambang di Manggarai yang disuarakan berbagai kalangan”, lanjutnya.

Menurut Doni, membuka lapangan pekerjaan sebagai alasan diizinkannya PT MMR beroperasi di Manggarai tidak masuk akal. Sebab, alasan tersebut tidak didukung fakta dimana tidak banyak masyarakat Manggarai yang berkompeten di bidang pertambangan.

“Jika alasannya adalah untuk ciptakan lapangan kerja, maka akan terasa janggal. Berapa banyak penduduk manggarai yg punya kualifikasi itu?” Ujarnya.

Dibandingkan pertambangan, lanjutnya, masih banyak sektor strategis lain yang lebih tepat untuk dikembangkan di Mangggai.

“Sektor pertanian, wisata, industri kreatif kenapa tidak damaksimalkan lebih dulu?” tuturnya.

Maka, dia meminta agar Bupati Deno barpikir tentang kepentingan masyarakat.

“Jadi sebaiknya pak Deno merubah sikap untuk mengundang perusahaan tambang kembali beroperasi. Jangan jadikan kewenangan propinsi sebagian pihak  pemberi izin sebagai sikap pilatus mencuci tangan”, pungkasnya.

Terkait Tim Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang dibentuk untuk aktivitas PT MMR, menurut Doni, harus netral dan dipercaya. Sebab, jamak terjadi tim penguji seperti itu dibentuk hanya untuk kepentingan pejabat dan perusahaan tambang dan tentu mengabaikan kepentingan masyarakat dan keutuhan ciptaan.

“Kalau mau dapat hasil jujur soal pengujian AMDAL, pakai tim yang netral dan kredibel untuk mengkaji. Bukan pejabat yang dia pilih yang jelas akan seturut mau atasan!!”, pungkasnya.

Dia berharap seluruh elemen masyarakat, DPR dan pemerintah harus tegas menolak kehadiran pertambangan di Manggarai khususnya dan NTT umumnya.

“Berharap semua tetap konsisten dan solid seperti sebelumya menolak eksploitasi tambang di pulau Flores ini. Dan saya yakin semua akan tetap seperti itu”.

“DPRD harus terdepan suarakan penolakan terhadap eksploitasi tambang. Tugas mereka untuk yakinkan kembali pemerintah untuk tidak pernah beri izin keruk alam demi PAD  yang semu. Ini adalah pertaruhan kredibilitas mereka. Atau tuduhan bahwa mereka sudah bebal tersumpal bancakan proyek semakin menunjukkan titik terang”, tutupnya”. (ARJ/Floresa)

PUBLIKASI TERKINI

Baca Juga

Komodo Dibawa ke Negara Lain, Bukan Hal Baru!

Labuan Bajo, Floresa.co - Penangkapan penyelundup Komodo di Jawa Timur (Jatim)...

10 Pelukis asa NTT Gelar Pameran Lukisan di TIM

Jakarta, Floresa.co - 10 orang pelukis asal Nusa Tenggara Timur (NTT)...

Dere Serani, Lagu Rohani Manggarai Kini Hadir dalam Kemasan Instrumental

FLORESA.CO - Musisi muda asal Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), Joe...

Rentetan Aksi Represif Aparat di Labuan Bajo: Warga di Kafe Diserang dan Dipukuli

Tindakan represif itu diawali dengan peringatan agar ratusan massa yang berkumpul di depan markas Polres Mabar segera membubarkan diri. Dimulai dengan tembakan peringatan, aparat melakukan penyerangan dengan memukul warga serta merusakkan beberapa kursi di dalam kafe.

Mengenal Motif Songke-Kain Tenun Sulam Manggarai Timur

Borong, Floresa.co - Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), memiliki...

Buntut Kenaikan Tarif ke TN Komodo, Pelayanan Jasa Wisata di Labuan Bajo akan Mogok Massal, Dimulai 1 Agustus 2022

“Kami dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun, dalam menyepakati komitmen pemberhentian semua pelayanan jasa pariwiata di Kabupaten Manggarai Barat yang akan dimulai pada tanggal 1 Agustus sampai 31 Agustus 2022,” demikian ditegaskan pelau wisata.

Konservasi vs Investasi

Oleh: GREGORIUS AFIOMA, Peneliti pada Sunspirit for Justice and Peace Pemerintah perlu...

Jokowi Umumkan Pulau Rinca untuk Pariwisata Massal, Pulau Padar dan Komodo untuk Pariwisata Eksklusif

Skema ini mengancam keutuhan Taman Nasional Komodo sebagai rumah perlindungan aman bagi satwa langka Komodo dari ancaman kepunahan akibat perubahan iklim dan dari desakan aktivitas eksploitatif manusia. Dengan skema itu pula, telah terjadi perubahan drastis paradigma pembangunan pariwisata dari ‘community based-tourism’ menjadi ‘corporate-driven tourism’.