Ruteng, Floresa.co – Sejumlah pedagang di pasar Inpres Ruteng Kabupaten Manggarai- Flores mengeluhkan banyaknya pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh sejumlah oknum.
Ardianus Jaman, salah satu pedagang mengungkapkan para pedagang dimintai sejumlah uang untuk biaya kebersihan dan keamanan pasar.
“Itu pungutan liar, karena petugas tidak menjalankan tugas mereka. Sungguh aneh, ada uang kebersihan tetapi lingkungan pasar tetap kotor, jorok bahkan bau busuk,” katanya kepada Floresa.co Kamis, 12 Januari 2016 lalu.
Jumlah uang yang dipungut itu, menurutnya sebesar Rp 5.000 untuk uang keamanan dan Rp 5.000 untuk kebersihan. Ada juga yang dipungut Rp 10.000 tergantung luas stan jualan. Uang ini dipungut setiap bulan per pemilik stan.
Menurutnya, petugas pemungut mengklaim uang pungutan itu digunakan untuk biaya pengangkutan sampah dari Depo Sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kilo Lima.
“Jujur kami sangat kecewa dengan petugas yang tidak jelas itu. Ketuanya juga tidak jelas. Kantornya juga tidak jelas,” tegasnya.
Diakuinya, kebersihan dan keamanan adalah dua hal yang paling penting untuk mendukung aktivitas perdagangan.
Tetapi anehnya, kondisi pasar malah selama ini jauh dari kebersihan. Bila ada barang dagangan yang hilang, petugas keamanan juga tidak mau bertanggung jawab.
“Kalau ada masalah begini, kami tidak tahu kepada siapa kami mengadu,”ujarnya.
Total jumlah stan di Pasar Inpres Ruteng sekitar 1.000 lebih. Karena itu, diperkirakan jumlah uang kebersihan dan keamanan yang dipungut dari pedagang per bulan lebih dari Rp 10 juta.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Marsel Gambang, mengajak para pedagang Pasar Inpres Ruteng untuk bekerja sama dalam menyelesaikan sejumlah persoalan di pasar.
Wabub Manggarai Victor Madur menegaskan biaya pembuangan sampah itu adalah kewenangan Pemerintah.
“Itu tugas Dinas Lingkungan Hidup, fasilitas mobil pengangkut itu dibiayai oleh Pemerintah,” ujar Madur di hadapan pedagang Pasar Inpres Ruteng, Kamis pekan lalu.
Madur menegaskan ketidakjelasan Kepala Pasar menimbulkan berbagai macam persoalan Pasar Inpres Ruteng.
“Ketuanya tidak jelas, nanti kami tanya, mana uang pungutan itu. Manfaatnya untuk apa. Kenapa lingkungan pasar masih kotor dan jorok,” tegasnya.
Madur berjanji akan segera melakukan pengecekan siapa oknum yang melakukan pungutan liar di Pasar Inpres Ruteng itu.
“Saya akan cek siapa kepala Pasar Inpres Ruteng,” tuturnya
Seorang pedagang yang tak mau mengungkapkan identitasnya mengatakan orang yang bertanggungjawab dalam persoalan pungutan uang kebersihan dan keamanan adalah kepala Pasar Inpres Ruteng.
Kepala Pasar Inpres Ruteng adalah Kasmir Jarung, anggota DPRD kabupaten Manggarai dari Fraksi PDI-P.
Kasmir Jarung membantah dirinya telah melakukan pungutan liar di Pasar Inpres Ruteng.
“Tidak ada pungutan liar. Itu bukan pungutan liar. Itu uang keamanan, kalau uang kebersihan itu Petugas BLHD (Sekarang Dinas Lingkunga Hidup-red) punya kewenangan,” ujar Jarung kepada Floresa.co Minggu, 15 Januari 2017 siang melalui sambungan telepon.
“Siapa yang omong itu, supaya ambil dia punya nama, saya mau lapor kepada Polisi,” tegas Jarung.
Jarung menjelaskan di pasar memang ada uang untuk jaminan keamanan. Uang itu bukan untuk dirinya, melainkan untuk honor petugas keamanan.
Ia menjelaskan ada tiga orang Satpam yang bertugas di Pasar Inpres Ruteng. Dua orang bertugas menjaga pada malam hari dan satu lagi pada siang.
“Ada tiga orang Satpam di Pasar Inpres Ruteng. Satu orang yang sudah jadi pegawai honorer Dispenda sedangkan dua orang yang digaji oleh uang keamanan di Pasar Inpres Ruteng,” terangnya.
“Kalau dua orang yang menjaga malam hari itu sudah sejak tahun 2000 silam,”tambahnya.
Jarung mengaku meski kepala pasar, ia tak digaji. “Hanya mau membenahi Pasar Inpres Ruteng,” tegasnya.
Ia mengaku dipilih oleh 800 lebih pedagang Pasar Inpres Ruteng. Sementara kandidatnya pada saat itu ada tiga orang yakni Lukas Lawang, Romanus Rading dan Kasmir Jarung.
Anggota Fraksi DPRD itu mengungkapkan saat di Pasar Inpres Ruteng tidak ditempatkan petugas keamanan, setiap malam selalu ada pencuri yang melakukan pembongkaran sejumlah stan milik pedagang. (Ronald Tarsan/Floresa).
