Eston Foenay (Foto: Ferdinand Ambo/Floresa)

Floresa.co – Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Provinsi NTT, Eston Foenay pernah mengungkapkan penolakannya atas rencana privatisasi pantai Pede di Labuan Bajo, Mangggarai Barat – Flores.

”Saya menolak secara tegas pembangunan hotel di Pantai Pede, pemerintah tidak boleh memberikan ke pihak investor. Rakyat sudah menyatu serta membutuhkan ruangan publik,” demikian dikatakan Eston kepada wartawan ketika berada di Labuan Bajo, 21 Februari 2016 lalu.

Kala itu, Eston juga meminta fraksi Gerindra DPRD Manggarai Barat dan DPRD NTT untuk membuat surat penolakan.

BACA Juga:

”Kita harus dahulukan kepentingan rakyat. Kalau selama ini sudah membuat sikap tegas tetapi tidak respon, segera buatkan.”

Tak cuma Eston yang tegas tolak privatisasi Pede. Petinggi DPD Gerindra NTT lainnya, Christian Rotok pernah mengatakan saat dirinya menjadi Sekda Manggarai Barat, ia pernah menyurati pemerintah Provinsi NTT agar menyerahkan aset pantai Pede ke Manggarai Barat.

“Sejak saya Sekda (Mabar) sudah dua kali kami surati gubernur minta kasih itu tanah. Tapi mereka tidak kasih,”ujarnya.

Pemerintah Provinsi NTT memang mengklaim aset Pede sebagai kewenangan provinsi karena sertifikatnya atas nama provinsi. Namun, di sisi lain, UU No 8 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Manggarai Barat, salah satu pasalnya mengamanatkan penyerahan aset provinsi di Manggarai Barat kepada pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.

Publik belum mengetahui apakah Fraksi Gerindra di DPRD Manggarai Barat dan DPRD NTT sudah membuat surat penolakan seperti yang diperintahkan Eston pada Februari lalu itu.

Namun, beberapa hari terakhir ini fakta lain muncul dari pusaran kasus privatisasi pantai Pede. Ketua DPC Partai Gerindra Manggarai Barat, Kosmas Semen Janggat alias Koce Janggat justru tampil ke publik sebagai bagian dari PT Sarana Investama Manggabar (PT SIM), perusahaan yang ditunjuk pemerintah Provinsi NTT mengelola pantai Pede.

Mulanya, Koce mengaku sebagai Direktur PT SIM. Kemudian, ia mengaku sebagai manajer lapangan. Apa pun jabatannya, yang pasti ia sudah bagian dari PT SIM, pilihan yang tentu saja bertolak belakang dengan sikap Eston Foenay dan Christian Rotok, atasanya dalam struktur hirarki partai Gerindra NTT.

Karena itu, keterlibatan Koce Janggat sebagai direktur atau pun sebagai manajer lapangan PT SIM menimbulkan tanda tanya.

Boleh jadi, ucapan Eston dan juga Rotok beberapa waktu lalu itu adalah gertakan agar mendapat bargaining atau posisi tawar dengan PT SIM. Nah, hasilnya, sekarang kadernya di Manggarai Barat mendapat posisi strategis di PT SIM.

Terhadap kemungkinan ini, Christian Rotok, petinggi DPD Gerindra NTT menegaskan, keterlibatan Koce di PT SIM tidak diketahui partai.

“Yang pasti tidak sepengetahuan partai,”kata Rotok dalam pesan WhatApp kepada Floresa.co, Rabu 14 September siang.

Rotok mengaku sudah mengkonfirmasi ke Koce soal keterlibatannya di PT SIM. “Benar (sebagai manajer PT SIM). Saya barusan telepon dia.”ujar Rotok.

Namun, Rotok buru-buru mengatakan itu adalah tanggung jawab Koce sebagai pribadi.

Bila benar keterlibatan, Koce di PT SIM tidak sepengetahuan partai, tentu ini sebuah pelanggaran terhadap fatsun partai Gerindra NTT dimana dua petingginya sudah terang-terang menolak privatisasi Pede.

“Saya sudah ingatkan Koce tadi,”ujar Rotok.

Mantan Bupati Manggarai dua periode ini mengatakan akan berkonsultasi lebih lanjut dengan Eston Foenay terkait sanksi yang akan diberikan. “Saya akan konsultasi lebih lanjut dengan pa Esthon,”ujar Rotok.

Sekarang, kita tunggu apakah Gerindra NTT memberikan sanksi kepada Koce. Ada tidaknya sanksi akan membuktikan, apakah ucapan Eston dan juga Rotok yang menolak privatisasi Pede beberapa waktu lalu itu benar-benar serius ataukah sekedar mencari posisi tawar dengan PT SIM. (Pet/Floresa)