Oleh: IRVAN KURNIAWAN

Kritikan Boni Hargens, pengamat politik kelahiran Manggarai yang menyebut banyak bupati di Nusa Tenggara Timur (NTT) loyo dan sontoloyo mengundang beragam reaksi.

Di samping apresiasi atas keberanian Boni, sejumlah pihak – terutama para birokrat – balik mengkritiknya.

Kritikan Boni disampaikan pada saat ia hadir sebagai narasumber saat diskusi “NTT Kita Dalam Goresan Nawacita”, di Markas BaraJP NTT, Kupang, Sabtu, 20 Agustus 2016 lalu.

Pemimpin loyo, kata dia, merujuk pada bupati yang tahu apa yang harus dilakukan, punya niat baik untuk rakyat, tetapi lamban dan tidak sensitif dengan kondisi, persoalan yang mencengkram masyarakat.

Sementara yang disebut sontoloyo, menurutnya, adalah mereka yang tidak tahu banyak tapi sok tahu, sok pintar dan cendrung menjadi perampok. Mereka ini, kata dia, menjadi virus bagi Nawacita dan hambatan serius bagi revolusi mental.

Merespon berbagai tanggapan terhadap pernyataannya, Boni sudah menyatakan, ia bersedia meladeni siapapun yang bisa membuktikan bahwa pernyataannya itu salah.

”Saya sangat merindukan diskursus yang sehat dan diskusi yang bermutu terkait apapun untuk kemajuan NTT ke depan,” kata Boni.

Tidak Etis?

Mereka yang mengkritik balik Boni umumnya berargumen, pernyataannya itu berlebihan, tidak etis dan tidak santun.

Mereka pun berharap agar kalaupun menyampaikan kritik, maka tetap memperhatikan etika dan menghargai apa yang mereka sebut sebagai ‘budaya timur.”

Keinginan demikian, sah-sah saja. Namun, menurut saya, tampaknya Boni sampai pada titik jenuh, kekecewaan tingkat tinggi terhadap kebobrokan para pemimpin di NTT, yang dalam banyak hal tidak saja gagal menjalankan misi menyejahterakan rakyat, tetapi juga menjadi pelaku penjarah uang negara.

Dalam beberapa tahun terakhir, NTT dikenal sebagai salah satu provinsi terkorup, meski jarang mendengar kepala daerah yang masuk jeruji besi, hal yang oleh banyak kalangan dinilai sebagai cermin dari rapinya para pejabat menjalankan praktek busuk ini.

Padahal, Indonesia Corupption Watch (ICW) melalui penelitiannya misalnya menemukan bahwa Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Timur menjadi daerah dengan kasus tindak pidana korupsi terbanyak di Indonesia selama semester pertama 2015.

Harus diakui pula bahwa bukan hanya rakyat dalam hal ini orang per orang, kelompok, komunitas, lembaga non-pemerintah di luar mesin birokrasi, yang menyatakan bahwa perkembangan NTT buruk atau memburuk.

Bahkan, pemerintah sendiri sudah menegaskannya berulang-ulang. Presiden Jokowi misalnya telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 131 tahun 2015 terkait Penetapan Daerah Tertinggal tahun 2015-2019 berdasarkan kriteria perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibiltas dan karakteristik daerah.

Dari 21 kabupaten dan satu kota, ada 18 kabupaten di NTT yang tergolong daerah tertinggal.

Tidak hanya itu. Sudah lama NTT dikenal berada di posisi juara soal kemiskinan. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2015 mencapai 1.159,84 ribu orang (22, 61 persen) dari total penduduk. Pada tahun 2015, NTT termasuk 3 provinsi termiskin di Indonesia bersama dengan provinsi Papua dan Papua Barrat.

Jumlah anak penderita gizi buruk juga masih tinggi, mencapai 60.616 dari total 504.900 anak balita di sana pada tahun 2014.

Sementara itu, tingkat pendidikan masih tergolong rendah, di mana selalu menempati zona merah dalam ketersediaan sarana prasarana belajar dan persebaran guru yang tidak merata antara desa dan kota.

Memiluhkan

Litani potret buruk itu kian lengkap dengan pola laku elit kekuasaan yang memperihatikan.

Di Manggarai Barat beberapa waktu lalu misalnya, anggota DPRD duduk semeja dengan pejabat di dinas tertentu, menghabiskan waktu untuk berjudi. Kini, mereka di tahanan. Dan, awal pekan ini, lagi-lagi ada pejabat yang ditangkap sedang berjudi.

Praktek pencaplokan akses sumber daya di Labuan Bajo, yang kini menjadi salah satu destinasi wisata prioritas juga kian mencemaskan. Pejabat di level lokal tampak gamang dan tidak tahu bagaimana menangkap peluang yang ada untuk kemudian memberi prioritas pada pencapaian kesejahteraan warga lokal.

Sementara itu, litani kasus perdagangan manusia, di mana gadis-gadis NTT dijual oleh para calo, tanpa ada upaya sistematis untuk mencegah itu masih terus mewarnai pemberitaan media-media.

Nyaris sulit menemukan para kepala daerah yang melahirkan terobosan-terobosan, baik untuk menciptakan ruang-ruang bagi hidupnya perekenomian masyarakat kecil, transparansi dalam pengelolaan anggaran, juga jalan untuk meretas masalah sosial kemanusiaan, seperti human trafficking.

Pada awal pekan lalu, Polda NTT misalnya menangkap puluhan pelaku perdagangan manusia. Namun, laporan dari sejumlah rekan yang memberi perhatian pada masalah ini, para calo TKI masih saja beroperasi di berbagai tempat, mencari peluang mendapat uang dari menjual sesama saudara.

Di hadapan potret semacam ini, menurut saya, kritikan sebagaimana disampaikan Boni sulit dibantah.

Di hadapapan laku para pemimpin di NTT yang tumpul nurani untuk memikirkan kesejahteraan rakyat, kritikan demikian tidaklah berlebihan.

Untuk para birokat yang murka lantaran dikritik, jangan buruk muka lalu cermin dibelah.

Jika demikian, bukan hanya kelihatan konyol, rakyat pun menyesal membayar pajak untuk negara jika melihat kaum birokrat yang antikritik.

Kritikan sejatinya dilihat sebagai daya dorong untuk berpikir lebih maju, ketimbang menyangkal, lalu lupa, bahwa Anda memang sudah seharusnya dievaluasi.

Karena toh, Anda semua yang berada di garis paling depan untuk mewujudkan cita-cita bangsa ini, sejak awal ia berdiri. Untuk itu pula Anda digaji.

Penulis adalah aktivis, tinggal di Kupang