Ruteng, Floresa.co – Beny Kabur Harman (BKH) diminta untuk tidak sekedar mengkritik kondisi pendidikan di Manggarai raya. Tetapi juga harus menggunakan posisinya sebagai anggota DPR RI untuk membenahinya.
Sebelumnya, dalam sebuah seminar di Aula Paroki Ketang, Desa Ketang, Kecamatan Lelak, Kabupaten Manggarai, Sabtu, 13 Agustus 2016, Beny mengkritik pendidikan di Manggarai. Ia antara lain menyebutkan bahwa menjamurnya sekolah di Manggarai tidak berbanding lurus dengan mutunya.
Fransiskus Asisi Datang, praktisi pendidikan asal Manggarai yang kini menjadi dosen di Fakultas Ilmu Budaya Univeritas Indonesia mengatakan semestinya BKH sadar bahwa posisinya sebagai anggota dewan selama beberapa periode sangat strategis untuk memperjuangkan kepentingan daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
Frans tidak menampik kritikan BKH bahwa kuantitas atau jumalah sekolah di Manggarai yang menjamur tidak sebanding dengan mutu. Namun, menurutnya, bila Ujian Nasional dijadikan parameter, kualitas pendidikan di Manggarai raya terbilang baik dibandingkan daerah lain di NTT.
BACA JUGA: BKH Kritik Kualitas Pendidikan di Manggarai
“Juara-juara UN tahun ini kebanyakan berada di Manggarai Raya. Jadi, menurut saya kritikan BKH tidak relevan dengan kondisi yang ada”,ujar Frans kepada Floresa.co, Selasa 16 Agustus lalu.
Menurut Frans yang perlu dibenahi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Manggarai raya adalah sumber daya manusia (SDM) para pendidik atau guru. Menurutnya, perlu semakin banyak mendatangkan narasumber dari universitas ternama di luar NTT untuk memberikan pelatihan kepada guru-guru di Manggarai raya.
Frans sendiri mengaku bersama sejumlah rekannya dari UI pernah terlibat dalam pelatihan sejumlah guru di Manggarai Barat. “Ketika awal tahun 2016 ini tim dari UI hadir dua kali di Mabar, prestasi UN Mabar di tingkat SMA melonjak dari posisi keempat, ke posisi pertama. Hal itu menunjukkan, peningkatan mutu guru perlu sekali dilakukan jika kualitas ingin ditingkatkan. Dari segi kuantitas, pendidikan di Manggarai sudah memadai, tetapi dari segi kualitas perlu ditingkatkan dengan menghadirkan nara sumber dari universitas ternama dan tim terpercaya,”tandasnya.
Namun, Frans mengaku prihatin karena ada salah satu Dinas PPO di Manggarai raya yang sebenarnya ingin sekali bisa menghadirkan tim dari UI untuk memberikan pelatihan kepada para guru. Namun, karena ketiadaan biaya, keinginan tersebut tidak bisa terwujud.
“Hal itu menjadi pekerjaan rumah BKH, bagaimana mengadakan dana untuk meningkatkan mutu guru sehingga kualitas pendidikan meningkat” kata Frans.
BKH dalam seminar itu juga menyentil soal keberadaan guru komite yang banyak. Menurut Beny, keberadaan guru komite ini membebani orang tua siswa karena digaji dari iuran siswa.
Menurut Frans, ini juga menjadi pekerjaan rumah BKH untuk mencari solusinya di pemerintah pusat agar gaji guru komite ini meningkat tanpa harus membenani orang tua murid.
Untuk mengatasi hal ini, menurutnya, tentu tidak dengan menutup sejumlah sekolah atau memangkas guru komite. Kehadiran sekolah di pelosok-pelosok Manggarai sudah merupakan keharusan demi pemerataan akses pendidikan.
“Jadi, menurut saya kritik BKH sebenarnya kritik untuk BKH sendiri karena BKH adalah wakil rakyat Manggarai di Pusat. Bagus sekali BKH menyadari dan mengetahui masalah pendidikan di Manggarai. Sekarang, kalau sudah tahu masalahnya, jalan keluarnya apa,”ujarnya. (Ronald Tarsan/Floresa).
