BerandaARTIKEL UTAMAKeluarga Pasien Klarifikasi ke...

Keluarga Pasien Klarifikasi ke Dirut RSUD Ruteng Terkait Pernyataan Penahanan Bayi

Floresa.co – Kerabat sebuah keluarga pasien di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ben Mboi Ruteng meminta klarifikasi terkait pernyataan petugas yang mengatakan akan menahan seorang bayi prematur jika mereka tidak mampu membayar biaya perawatan.

Sebelumnya, menurut Sebastianus Ngkahar –   kerabat dari pasangan suami isteri Yulius Ebertus Syukur dan Marselina Linda, pasien asal Kampung Wesang, Desa Compang Wesang, Kecamatan Poco Ranaka, Kabupaten Manggarai Timur (Matim) – seorang petugas di RSUD Ruteng mengatakan akan menahan bayi keduanya hingga bisa melunasi biaya perawatan yang mencapai Rp 10 juta.

“Bisa keluar tetapi harus bayar Rp. 10 juta.  Kalau tidak ada uang, bayinya tidak bisa keluar,” kata Bastian meniru pernyataan petugas di RSUD Ben Mboi.

Kesal dengan pernyataan demikian, ia menemui Direktur Utama RSUD dr. Ben Boi Ruteng, Elisabeth Frida Adur pada Selasa 9 Agustus 2016.

Ia menjelaskan kepada Floresa.co, bayi perempuan Ebertus dan Linda lahir prematur, hanya 6 bulan dalam kandungan dengan berat badan 1,8 kilogram. Bayi itu, kata dia masuk RSUD sejak tanggal 18 Juli 2016 lalu.

Kini, jelasnya, bayi itu masih dirawat. “Tapi, apapun masalahnya, kami keberatan dengan pernyataan pihak petugas yang menahan bayi hanya karena masalah uang,” ungkapnya.

Dalam pertemuan dengan Elisabeth Frida Adur, Bastian menyampaikan persoalan terebut.

Namun, Elisabeth kemudian membantah tudingan bahwa pihak RSUD akan menahan bayi itu.

Kata dia, mengingat bayi itu lahir prematur, maka masih harus dirawat.

“Semua bayi yang lahir secara prematur mutlak masuk inkubator. Jadi, tidak benar bayi itu ditahan pihak rumah sakit,” jelasnya.

Sementara itu terkait pembayaran biaya perawatan yang dirasa berat oleh pasien, ia mengatakan, pihak rumah sakit hanya menerapkan aturan yang berlaku.

“Semua pasien yang tidak masuk BPJS itu sudah mutlak berlaku umum, artinya mereka harus bayar sesuai tariff,” katanya.

“Kami harus tegakkan aturan, tidak mungkin pihak rumah sakit mau melanggar aturan. Semua yang kami lakukan disini dasarnya Perda. Jadi, kami tidak mengada-ada,” jelasnya.

Menurutnya, pihak pasien sebenarnya bisa dibantu, jika saja Pemkab Matim  yang merupan kabupaten asal mereka mau bekerjasama dengan pihak RSUD Ben Mboi.

Saat ini, kata dia, Pemkab Matim belum bekerja sama dengan mereka terkait penanganan pasien dari keluarga tidak mampu.

“Sehingga kami kesulitan untuk mengakomodir pasien dari Manggari Timur. Kami sangat kewalahan kalau ada pasien dari Manggarai Timur,” tuturnya.

Kepada keluarga pasien, Elisabeth juga menawarkan altenatif solusi.

“Kami bisa akomodir permintaan keluarga, tetapi harus dijamin. Nanti dibuat surat pernyataan untuk membayar,” katanya.

“Akan tetapi kami punya kebijakan kalau bisa bayar setengah dari Rp.10 juta. Kami juga membutuhkan pertanggungjawaban dari keluarga” lanjutnya.

Pihak keluarga saat ini masih berupaya mencari solusi terkait masalah biaya ini. (Ronald Tarsan/ARL/Floresa)

PUBLIKASI TERKINI

Baca Juga

Hari Pertama Aksi Mogok Pariwisata di Labuan Bajo: Pegiat Wisata Ditangkap dan Dipukuli Aparat, Situasi Mencekam

Suasana kota tidak ramai seperti biasanya, di mana bandara sepi dan pelabuhan tidak beroperasi. Wisatawan yang tiba di Bandara Komodo Labuan Bajo terpaksa dijemput dengan angkutan umum yang dikendarai polisi.

Terkait Aksi Represif di Labuan Bajo, PMKRI dan GMNI Desak Kapolri Copot Kapolda NTT dan Kapolres Mabar

"Kedua petinggi institusi kepolisian ini telah mempermalukan institusi Polri dengan memerintahkan anak buahnya melakukan tindakan represif," tegas PMKRI dan GMNI.

Polisi yang Kembali dari Labuan Bajo Usai Kawal Aksi Mogok Kecelakaan

Sumber Floresa.co di Waelengga mengatakan, bus bernomor polisi EB 7004 DK tersebut terbalik di Teku Teang, arah barat Waelengga sekitar pukul 20.00 Wita.

Puluhan Pelaku Wisata Masih Ditahan di Polres Mabar, 6 Mengalami Luka

“Enam orang [di antaranya] mengalami luka yang kelihatan pada tubuh dan wajah dan 4 orang mengalami sakit di kepala dan punggung yang [menurut] pengakuan mereka merasa dipukul dan ditendang dari belakang,” kata pengacara.

Aksi Mogok Hari Kedua: Satu Pelaku Wisata Jadi Tersangka, Pemerintah Pakai Mobil Dinas Angkut Wisatawan

Upaya para pelaku wisata melakukan aksi damai untuk menyuarakan protes kepada pemerintah dilarang aparat, dengan dalih bahwa aksi mereka tidak diizinkan karena mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Hingga sore ini, masih terdapat tiga pelaku wisata yang ditahan di Polres Mabar, sejak ditangkap kemarin. Salah satunya sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Kacaunya Tata Kelola TN Komodo: Penuh Kepentingan Bisnis, Minim Aksi Konservasi, dan Menyisihkan Warga Setempat

Pengembangan konservasi dan pariwisata juga harus menjamin keikutsertaan aktif serta distribusi keadilan bagi warga di dalam dan sekitar kawasan. Harapannya, mata pencaharian mereka tidak dicaplok oleh kepentingan elit bisnis dan politik.

Surat Domba untuk Gembala: Bapa Uskup, Akhiri Penderitaan Gereja dan Umat Keuskupan Ruteng

Floresa.co - Polemik di Keuskupan Ruteng yang memanas setelah pada pertengahan Juni...

Sudah Seharusnya Cara-cara Represif Ditinggalkan

Seharusnya polisi bisa bertindak lebih bermartabat dari sekadar mendaur ulang cara kekerasan. Pelaku wisata dan warga bukan musuh, apalagi mereka hanya ingin menuntut haknya. Menabur benih kekerasan hanya akan menuai konflik berkepanjangan.