Floresa.co – Di tengah masifnya penolakan masyarakat atas rencana privatisasi Pantai Pede di Labuan Bajo, Manggarai Barat – Flores, sebuah barak “pekerja” dibangun di pantai tersebut pada Kamis 16 Juni 2016. Sejumlah pekerja juga terlihat mulai membersihkan rumput di Pantai Pede pada Jumat.
Wakil Ketua DPRD Manggarai Barat Abdul Ganir yang memantau ke lokasi pada Jumat 17 Juni, mengungkapkan “para pekerja yang ditemuinya bukanlah pekerja biasa tetapi pekerja yang sengaja dipersiapkan untuk menghadang seluruh aksi penolakan terkait wacana pembangunan hotel oleh PT SIM”.
“Kalau yang saya lihat di sini, dalam tanda petik mereka ini bukan pekerja biasa, mereka siap tanam kaki disini seolah-olah ada masalah dengan yang menolak privatisasi,”kata Ganir seperti dilansir Florestoday usai bertemu dengan pekerja PT SIM, Jum’at (17/06).
Wira Hipatios, mahasiswa Manggarai di Jakarta yang kontra privatisasi Pede mengatakan melihat gejala yang terjadi beberapa hari ini di Pede potensi benturan antara masyarakat sudah terjadi di depan mata. Benturan ini, menurutnya sengaja diciptakan.
“Pemerintah harus mengambil tindakan sebelum terjadi pertumpahan darah antara masyarakat di Pede,”ujar Wira Hipatios di Jakarta, Jumat.
Apalagi, pasca adanya aktivitas pekerja yang diduga dari PT SIM sejak Kamis kemarin sejumlah aktivis yang tolak privatisasi juga sudah menyampaikan kemarahannya melalui berbagai media sosial.
“Bukan tidak mungkin kemarahan itu akan meledak di Pede,”tandas mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nasional Jakarta ini.
Tindakan konkret yang dilakukan pemerintah baik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat maupun Pemerintah Provinsi NTT, menurutnya adalah menghentikan semua aktivitas pekerja di Pantai Pede. Apalagi, Kementerian Dalam Negeri, seperti terungkap dalam audiensi para aktivis di Jakarta pada Selasa 14 Juni lalu, menyatakan akan memanggil Bupati Manggarai Barat dan Gubenur NTT serta akan membuat telaahan hukum atas polemik Pantai Pede.
Marsi Edon, aktivis Koalisi Jakarta untuk Pede, menyayangkan sikap Bupati Manggarai Barat, Agustinus Ch Dula yang terkesan membiarkan adanya aktivitas PT SIM di Pede. Padahal, masih ada penolakan yang masif dari masyarakat baik di Manggarai sendiri maupun masyarakat Manggarai diaspora.
“Dula harus bertanggung jawab bila terjadi pertumpahan darah di Pede dalam waktu dekat ini,”ujar Marsi.
Solan Jebatu, mahasiswa Manggarai lainnya meminta masyarakat untuk tidak terpancing manuver PT SIM di Pede sejak Kamis kemarin.
“Tetapi aktivis kontra privatisasi juga tetap harus memperkuat konsolidasi, baik yang di Manggarai maupun di tempat lain,”ujarnya.
Hari ini tiga anggota DPRD Manggarai Barat meninjau lansung ke Pantai Pede pasca adanya laporan adanya aktivitas para pekerja di pantai itu.
Selain Wakil Ketua DPRD Abdul Ganir, anggota dewan lainnya adalah Saleh Muhidin dari PKS dan Agus Galut, dari PBB.
Selain tiga anggota dewan itu, bersama mereka juga ada Pastor Paroki Roh Kudus Labuan Bajo, Romo Rikard Mangu serta sejumlah aktivis kontra privatisasi Pede.
Namun, rombongan ini hanya bertemu dengan para pekerja, tidak dengan manajemen PT SIM. Abdul Ganir pada kesempatan itu meminta agar para pekerja tidak meneruskan aktivitasnya. (Pet/Floresa)
