Berbagai elemen masyarakat menyeruhkan penolakan rencana pemerintah menyerahkan pengelolaan Pantai Pede ke PT Sarana Investama Manggabar

Floresa.co – Pemerintah Provinsi NTT di bawah pimpinan Gubernur Frans Lebu Raya tetap menyerahkan pengelolaan Pantai Pede di Labuan Bajo-Flores ke PT Sarana Investama Manggabar (PT SIM).

Rencana ini tampaknya juga mendapat restu dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dengan menerbitkan izin prinsip.

Informasi terbaru bahkan izin lingkungan juga kemungkinan akan segera diterbitkan dalam pekan ini.

BACA: Pendapat Sejumlah Advokat Asal Manggarai Terkait Polemik Pantai Pede

Rencana penyerahakan pengelolaan Pantai Pede ke PT SIM sudah lama ditentang berbagai kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, sejumlah pengacara hingga politisi.

BACA: Soal Pede, Mengapa Bupati dan DPRD Mabar Diam?

Berikut sejumlah politisi yang pernah secara terbuka mengungkapkan ke publik penolakan rencana privatisasi Pantai Pede itu.

Eston Foenay

Eston  Foenay (Foto: Ferdinand Ambo/Floresa)
Eston Foenay (Foto: Ferdinand Ambo/Floresa)

Eston Foenay adalah Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Provinsi NTT. Ia juga mantan wakil gubernur NTT. Saat ini, putra Timor ini sedang mempersiapkan diri untuk maju sebagai calon gubernur NTT pada pemilihan kepala daerah mendatang.

Pada 21 Februari 2016, saat berada di Labuan Bajo, Eston secara tegas menyatakan menolak renana privatisasi Pantai Pede. Menurutnya, Pantai Pede harus tetap menjadi pantai umum yang bisa diakeses bebas oleh masyarakat sebagai ruang publik.

BACA JUGA: Eston Foenay Tolak Rencana Privatisasi Pantai Pede

”Saya menolak secara tegas pembangunan hotel di Pantai Pede, pemerintah tidak boleh memberikan ke pihak investor. Rakyat sudah menyatu serta membutuhkan ruangan publik,”ujarnya.

Eston juga meminta fraksi Gerindra DPRD Mabar dan DPRD NTT untuk membuat surat penolakan.”Kita harus dahulukan kepentingan rakyat. Kalau selama ini sudah membuat sikap tegas tetapi tidak respon, segera buatkan.”

Ibrahim Agustinus Medah

Ibrahim Agustinus Medah
Ibrahim Agustinus Medah

Ibrahim Meda adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Nusa Tenggara Timur (NTT). Saat ini, ia juga menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari NTT. Medah juga tercatat pernah menjadi Ketua DPRD NTT periode 2009-2014.

Saat berada di Labuan Bajo pada 18 Maret 2016, Medah menyampaikan ketidaksetujuannya atas rencana Gubernur Frans Lebu Raya membangun hotel di Pantai Pede.

BACA JUGA: Ketua DPD Golkar NTT Tolak Privatisasi Pantai Pede

“Saya setuju andaikata Pemerintah Provinsi menjadikan Panti Pede sebagai ruang terbuka hijau agar masyarakat bisa mengakses pantai,” katanya.

Menurut Medah, saat menjadi ketua DPRD NTT ia tidak mengetahui secara rinci polemik Pantai Pede.

“Awalnya saya mengetahui bahwa Pemprov memberikan pantai ini untuk dikelola oleh investor. Belakangan baru saya tahu bahwa masyarakat menuntut Pantai Pede untuk dijadikan area publik,” katanya.

“Kita minta masyarakat membuat surat ke DPD, agar kami bisa membahasnya dengan gubernur,” tegasnya.

“Selain menyurati DPD, masyarakat juga kita minta buat surat ke DPRD provinsi,” lanjut Medah.

Christian Rotok

Christian Rotok (Foto: Situs Pulaubunga.com)
Christian Rotok (Foto: Situs Pulaubunga.com)

Christian Rotok adalah pengurus DPD Gerindra Provinsi NTT. Ia juga adalah Bupati Manggarai selama dua periode yaitu 2005-2010 dan 2010-2015.

Christian Rotok mengaku geram dengan sikap Frans Lebu Raya yang tetap menyerahkan pengelolaan Pantai Pede ke PT SIM ditengah penolakan masif masyarakat. Ia bahkan mencurigai Lebu Raya mendapatkan sesuatu dari investor.

BACA JUGA: Christian Rotok Bicara Soal Polemik Pantai Pede

“Berapa sih luasnya akan dibangun hotel di Pede itu. Tanah satu pot saja kok ribut. Masih ada masalah yang lebih besar di NTT ini yang harus diselesaikan Gubernur selain Pede yang kecil. Jangan paksa kehendak rakyat,” tegas Rotok kepada Floresa.co di Ruteng, Rabu, 11 Mei 2016.

Ia mengaku, selama dirinya menjabat sebagai Sektreasis Daerah di Manggarai Barat setidaknya sudah dua kali mengirim surat permintaan ke Pemrov NTT agar aset pantai Pede dikelola oleh Pemkab Mabar.

“Sejak saya Sekda (Mabar) sudah dua kali kami surati gubernur minta kasih itu tanah. Tapi mereka tidak kasih,” aku mantan bupati Manggarai dua periode itu.

Menurutnya, langkah yang paling tepat untuk menyelesaikan polemik Pantai Pede adalah bupati Manggarai Barat menemui Gubernur dan meyakinkannya melalui program-program yang didesain oleh Pemkab dalam kaitan penambahan PAD.

“Tapi kalau Gubernur tetap kejar bangun hotel di pantai Pede itu sudah tendesius, ada apa di Pede?,” ujar Rotok dengan nada curiga

Dikritik

Penolakan para poltisi ini mendapat kritikan. Elias Sumardi Dabur, poltikus muda Partai Amanat Nasional (PAN) asal Manggarai ini  mengatakan seharusnya para politisi ini tidak hanya sebatas omong, tetapi menggunakan kekuasaan yang mereka miliki untuk membatalkan kerja sama antara Pemerintah Provinsi NTT dan PT SIM.

BACA JUGA: Tolak Privatisasi Pantai Pede, Medah dan Foenay Jangan Cuma Omong

Menurut Elias, pernyataan penolakan para poltisi itu tidak memiliki kekuatan apa-apa sepanjang mereka tidak memerintahkan fraksinya di DPRD untuk meminta gubernur membatalkan kebijakan privatisasinya atas Pede. (Ferdinand Ambo/Ardy Abba/Floresa)