Oleh: ALFRED TUNAME

Tour de Flores 2016 (TdF 2016) akan dimulai tiga pekan lagi, 19 Mei, di mana menurut Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Marius Ardu Jelamu, akan hadir 200 pebalap sepeda dari 30 negara. (The Jakarta Post, Kamis, 28 April 2016)

Tur itu disebut bertujuan untuk melapangkan peluang pariwisata Flores. Peserta akan melintas dengan kecepatan tinggi di sepanjang daratan Flores (661,5 km) dari Larantuka, Kabupaten Flores Timur sampai Labuan Bajo, ibukota Manggarai Barat.

Pihak-pihak yang bersinggungan dengan acara ini pun kian ramai membincangkannya, antara lain pemerintah pusat, pemerintah daerah, panitia, pelaku pariwista dan investor.

Persisnya, para pihak itu mengambil keuntungan dari event tersebut. Jualannya adalah eksotisme Pulau Flores.

Sementara bagi kebanyakan masyarakat sendiri, dengar nama “Tour de Flores” saja sudah gugup, apalagi membicarakannya.

Promosi Pulau Flores adalah bahasa lain dari memperdagangkannya ke pihak-pihak investor asing atau nasional. Sumber daya-sumber daya dipromosikan. Keunggulan komparatif dan kompetitif destinasi pariwisata dibeberkan.

Atas aktivitas itulah, sebuah destinasi pariwisata mampu membius pemilik modal untuk berinvestasi. Inilah konsep ekonomi-politik pariwisata yang sering digembar-gemborkan dengan jargon mungil “demi kesejahteraan masyarakat”. TdF 2016 hendak digotong ke arah itu.

Akan tetapi, ingatan masyarakat Flores tidak pendek ketika TdF 2016 harus dikomparasikan dengan event Sail Komodo di Labuan Bajo tahun 2013 silam.

Setelah Sail Komodo, masyarakat hanya mengerti bahwa itu hanyalah sayembara nasional yang tak berdampak pada masyarakat lokal.

Anggaran negara ternyata habis dibagi kepada pejabat pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha pariwisata dari Jakarta dan Bali, dan sisanya kepada pelaku pariwisata lokal.

Setelahnya, muncul para calo lokal, nasional dan asing yang menjual tanah-tanah masyarakat dan pulau-pulau di Kabupaten Manggarai Barat.

Belum lagi, pasca acara itu yang dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu mencuat berbagai dugaan korupsi. Namun, hingga kini, prosesnya mandeg dan tidak jelas lagi arahnya kemana.

Bila disandingkan antara Sail Komodo dan TdF 2016, keduanya tidak jauh berbeda. TdF 2016 digadang sebagai ajang peningkatan investor pariwisata. Itu adalah kamuflase yang dipakai oleh agen-agen promosi.

Padahal, masyarakat sudah tahu bahwa sebagian tanah dan destinasi pariwisata strategis di Flores telah dimiliki oleh para investor nasional dan asing.

Pengusaha dari kelas penguasa (the ruling class) dan investor asing telah memiliki sertifikat tanah yang berhektar-hektar.

Pengusaha nasional yang menyokong dana untuk Pilpres 2014 Jokowi dan Jusuf Kalla memiliki kepentingan dengan pariwisata Flores.

Begitu juga elite-elite partai PDI Perjuangan. Mereka mendukung secara politik semua aktivitas ekonomi pariwisata, khususnya terkait dengan pariwisata di Pulau Flores.

Karenanya, insting politik publik dapat melihat pola relasi kuasa dalam wujud perintah pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT kepada setiap kepala daerah kabupaten di Flores untuk berpartisipasi pada TdF 2016.

Tidak tanggung-tanggung, dana sebesar Rp 1,5 miliar diperintahkan untuk dicairkan setiap kabupaten.

Gubernur Frans Leburaya adalah Ketua DPD Partai PDIP NTT. Oleh karena itu, desakan partisipasi atas event TdF 2016 terasa dipaksakan kepada setiap Pemda di Flores.

Tentu, sikap mendukung pasti datang dari kepala daerah yang “nyanyiannya” sama dengan Gubernur NTT. Bupati Flores Timur (Flotim) Yosep Lagadoni Herin yang merupakan kader PDIP tentu menyanggupi permintaan “bos”-nya.

Atas komando Bupati Lagadoni, kota Larantuka berdandan untuk menyambut TdF. Pemda Flotim menyanggupi dana sebesar Rp 1,5 miliar untuk konsumsi dan akomodasi. Entahlah, dananya diambil dari mana.

Pemda Kabupaten Sikka juga menyambut baik. Hal itu terjadi karena lobi-lobi “primordial” Event Organizer (EO) TdF 2016.

Namun, masih ada juga kabupaten yang menolak. Meski merespon positif event ini, Bupati Ende, Marselinus Y.W Petu mengaku belum ada dana yang bisa diluncurkan. Ia beralasan,  payung hukum untuk dana Rp 1,5 miliar tidak ada.

Dana bansos pun tidak bisa dipakai, sebab, menurutnya, pagu untuk TdF 2016 terlalu besar.

Keberatan lain disampaikan Pemda Kabupaten Ngada, Manggarai dan Manggarai Barat.

Kritik logis datang dari Bupati Ngada, Marianus Sae. Baginya, dana Rp 1,5 lebih baik digunakan untuk membangun infrastruktur bagi rakyat. Pemenang Pilkada Ngada tahun 2015 yang didukung oleh Partai Amanat Nasional itu menantang alur pikir TdF 2016 dan pola anggarannya.

Tentu, sikap Bupati Ngada itu tidak atas dasar kebingungan, tetapi justru paling rasional, baik dari dimensi ekonomi pembangunan maupun politik.

Dana Rp 1,5 miliar tentu lebih logis secara ekonomi untuk membiayai pembangunan infrastruktur bagi masyarakat, ketimbang untuk membiaya konsumsi dan akomodasi peserta dan panitia TdF 2016.

Pertimbangan lain, EO TdF 2016 tidak becus mengurus event ini sebab direncanakan dalam waktu singkat dan tidak matang, hanya menggunakan lobi-lobi politik.

Secara teknis, masih banyak bagian yang rusak di jalan Trans Flores. Dari Waelengga di ujung timur Kabupaten Manggarai Timur menuju Ruteng, ibukota Kabupaten Manggarai misalnya terdapat delapan titik yang rusak dan belum rampung dikerjakan.

Di Boawae, Kabupaten Ngada,  Jembatan Ae Pika yang menghabiskan dana APBN Rp 3 milir lebih belum selesai dikerjakan juga. Hanya jalur Aegela-Nangaroro yang memenuhi standar jalan nasional.

Jika TdF 2016 ini pernah dimulai dengan kesepatakan Pemda Kabupaten sedaratan Flores dan dibahas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) masing-masing, alokasi dana APBD dan persiapan pembenahan jalan pasti dilakukan.

Jadi, informasi bahwa persiapan sudah matang dan jalan Trans Flores 98% dalam keadaan baik adalah sebuah kebohongan publik.

Selain itu, seharusnya Frans Lebu Raya membuka jalur koordinasi dengan membuat pertemuan bersama semua pimpinan daerah untuk membahas acara ini, bukan asal “main perintah”.

Pemprov pun tidak menyediakan payung hukum untuk menggunakan anggaran, sehingga menimbulkan ketakutan pada Pemda Kabupaten.

Tentu akal bulus event TdF 2016 tidak lepas dari politik NTT tahun 2018. Seperti event Sail Komodo 2013 untuk suksesi politik Pilgub NTT 2013, TdF 2016 juga untuk komposisi politik Pilgub NTT 2018.

Dengan demikian, TdF 2016 hanya menyediakan delusi para EO-nya yang disambut oleh ketamakan investor akan keuntungan maksimal dan hasrat kekuasaan.

Promosi pariwisata NTT dengan jargon TdF 2016 “Explore the Amazing Land” hanyalah bualan politik pariwisata. TdF adalah resultante “logika perut” para pihak yang berkepentingan.

Tidak ada dampak signifikan bagi kesejahteraan rakyat melalui ajang internasional balap sepeda kencang di jalur Trans Flores itu. Berbagai cacat persiapan TdF sudah mensinyalir hal itu.

Hasilnya, akan seperti Sail Komodo 2013, yakni rakyat kecil tetap saja terpinggirkan.

Penulis adalah adalah peneliti, meminati isu-isu sosial dan politik.