Ruteng, Floresa.co – Bupati Manggara, Deno Kamelus meminta aparat desa di kabupaten itu agar mengelola dana desa secara transparan dan akuntabel.
Hal tersebut ditegaskan Deno saat acara bimbingan teknis (Bimtek) di Ruteng pekan lalu. Menurutnya, jika dana desa ini tidak dikelola dengan transparan dan akuntabel maka bisa berdampak pada proses hukum mengingat jumlah dana ini sangat besar.
Ia mengharapkan agar dalam menggunakan dana desa hendaknya mengikuti aturan dan regulasi sesuai standar APB-Des.
Mantan wakil bupati Manggarai dua periode itu menambahkan pendamping desa dan pendamping lokal oleh kementerian PDT sudah berjalan,dan sesuai surat BPMPD Propinsi NTT
Kata dia, surat tersebut menyebutkan bahwa para pendamping desa diminta untuk segera melaporkan diri di BPMPD kabupaten masing-masing untuk memulai menjalankan tugas. Sinergisitas dalam menjalankan tugas di desa tentu harus memahami empat hal pokok yakni perencanaan,pengawasan dan evaluasi seluruh program.
BACA JUGA:
Dijelaskannya, dalam tahapan perencanaan tentu harus melalui pendekatan partisipatif dengan melibatkan semua unsur di desa. Para pendamping desa diharapkan memahami proses perencanaan sebuah program, sinergisitas program desa dan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten harus berjalan sehingga tidak berjalan sendiri.
“Pendamping desa harus paham buat perencanaan program,dan ada sinergis program dengan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Jangan sampai program desa jalan lain,”katanya.
Program yang dijalankan harus sesuai regulasi,jika tidak bisa berdampak pada kasus hukum. Setiap apratur desa wajib mengetahui program yang sudah berjalan dan dicatat dalam agenda desa.
“Bukti penggunaan anggaran harus disimpan rapi serta transparan dalam pengelolaan dan tidak ada yang ditutup-tutupi,” ujar Deno.
Lebih lanjut, kata Deno, dalam proses kontrol aparat desa wajib melakukan pemeriksaan setiap program yang sudah berjalan. Jika ada program yang tidak berjalan maka perlu dilakukan evaluasi apa penyebab dan hambatan yang terjadi. (Ardy Abba/Floresa)
