Oleh: CHRISTIAN MBUI
Pelatih sepak bola Otto Rehagel pernah mengatakan, “Siapa yang bermain secara modern, maka dia akan sukses.” Jika diungkapkan dalam konteks pembangunan, bisa dikatakan, “Siapa yang melaksanakan politik ekonomi modern, maka dialah yang akan berhasil”.
Apa indikator keberhasilan itu?
Ada yang mengatakan, keberhasilan tercapai ketika pertumbuhan dan kemakmuran sangat tinggi. Yang lain lebih menekankan pentingnya kesetaraan dan keadilan. Menurut mereka, sebuah tatanan ekonomi tidak boleh mengarah pada ketidaksetaraan, penindasan dan ketidakadilan.
Akhir-akhir ini, semakin banyak suara yang menjadikan ekologi dan pemeliharaan sumber daya yang berkesinambungan sebagai ukuran keberhasilan ekonomi. Artinya, pembangunan ekonomi tidak boleh merusak lingkungan alam.
Bagaimana dengan proses pembangunan ekonomi di Nusa Tenggara Timur (NTT)?
Sumber Daya
NTT memiliki kekayaan alam dan pariwisata yang mengagumkan. Ini merupakan keunggulan komparatif (comperative advantage) yang memikat turis baik domestik maupun asing untuk menikmati keindahan alam Flobamora.
Tak hanya untuk plesiran, kekayaan alam ini menarik investor untuk berinvestasi di provinsi yang dikenal dengan angka kemiskinan tinggi dan korupsi yang akut ini.
Namun, muncul persoalan, karena investasi juga merusak keseimbangan ekologi.
Pada titik ini, pemerintah, rohaniwan, LSM, mahasiswa, dan masyarakat tak tinggal diam.
Mereka mengajak dan mendorong pemerintah untuk menjadikan nilai-nilai ekologis sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam kebijakan pembangunan ekonomi.
Seruan ini tampak dalam salah satu poin norma pembangunan hasil Musrenbag Kabupaten/Kota di NTT tahun ini, yakni pembangunan yang tidak merusak dan menurunkan daya dukung lingkungan hidup.
Seruan ini tentu relevan di tengah fakta Indeks Pembangunan Manusia NTT yang tak kunjung berubah posisinya.
Badan Pusat Statistik merilis IPM, Konsumsi dan Pengeluaran, serta Pertumbuhan Ekonomii di NTT di posisi ke-31 dari 33 Provinsi di Indonesia. Kondisi ini patut disayangkan.
NTT stagnan dan sepertinya “merasa aman” di posisi ini. NTT pun terjebak dalam The Low Income Trap, kondisi pendapatan rendah yang terus-menerus.
Trade-Off Kebijakan
Di tengah situasi ini, pengambil kebijakan mengalami trade-off dalam menentukan alur pembangunan untuk membebaskan NTT dari The Low Income Trap.
Trade off adalah situasi dimana seseorang harus membuat keputusan terhadap dua hal atau lebih, mengorbankan/kehilangan suatu aspek dengan alasan tertentu untuk memperoleh aspek lain dengan kualitas yang berbeda sebagai pilihan yang diambil.
Dalam situasi ini, beberapa program dan kebijakan tidak mempertimbangkan nilai-nilai ekologis.
Dalam teori ekonomi, prinsip kebijakan mencakup tiga aspek utama yakni, pertumbuhan, keseimbangan sosial, dan keberlanjutan. Pertumbuhan yang dimaksud adalah kesejahteraan dan kualitas hidup yang tinggi bagi semua, dahulu dan sekarang.
Namun, yang tidak kalah penting adalah pemerataan sosial dan keadilan sebagai buah dari sebuah perekonomian yang dinamis dan produktif. Sedangkan, keberlanjutan mencakup dimensi ekologi, ekonomi, dan sosial.
Dalam mengambil kebijakan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi di NTT, opportunity cost adalah trade-off bagi pemerintah.
Opportunity cost adalah biaya suatu kesempatan yang hilang sebagai pengorbanan atas pilihan lain.
Dalam konteks ini, pemerintah di NTT tampak “bingung” dalam mengambil kebijakan, ketika di satu sisi dia menjaga nilai ekologis, tapi di sisi lain, ada potensi pendapatan yang hilang dari comperative adventage yang dimiliki.
Ketika mengabaikan nilai ekologis, ada “modal investasi” yang akan hilang, serentak mengancam kehidupan generasi berikutnya.
Pembangunan Berkelanjutan
Pembangunan berkelanjutan menjadi jawaban dalam mengatasi “kebingungan” penentu kebijakan.
Pembangunan berkelanjutan adalah model pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini, tanpa memgambil risiko bahwa generasi berikut harus bisa memenuhi kebutuhannya.
Awalnya, keberlanjutan seringkali dikaitkan dengan pertanyaan-pertanyaan ekologis. Karena memang, pemikiran terkait keberlanjutan bermunculan dari pertimbangan-pertimbangan ekologis.
Keberlanjutan ekologis berarti bahwa lingkungan sebagai landasan kehidupan bagi generasi berikutnya sedapat mungkin harus selalu dipertahankan.
Pemerintah sebagai pengambil kebijakan dan perancang pembangunan harus menempatkan nilai ekologis sebagai pertimbangan dasar dalam pembangunan.
Keberlanjutan ekonomi berarti generasi penerus mendapat jaminan untuk menikmati kemakmuran sehingga perekonomian pasar sosial bisa berlanjut.
Untuk itu, belanja publik, terutama bagi daerah kesejahteraan, terus-menerus didanai secara solid dan berkelanjutan.
Sebuah pencapaian berorientasi keuntungan jangka pendek, yang tidak mempertimbangkan keberlanjutan bukan hanya membahayakan setiap elemen pengambil kebijakan, investor, ataupun kelompok tertentu, melainkan juga menggoyahkan seluruh pelaku ekonomi.
Karena itu, pertumbuhan, pemerataan sosial, keberlanjutan merupakan tiga prinsip dalam kebijakan ekonomi yang secara sejajar dan bersamaan harus diwujudkan.
Pemerintah harusnya berpikir mendalam tentang dimana, bagaimana dan untuk apa sebuah pertumbuhan dihasilkan.
Pemerintah tidak dianjurkan untuk memahami istilah pertumbuhan yang buta, melainkan pertumbuhan berkualitas yang mempertimbangkan pemerataan sosial dan keberlanjutan.
Ini menjadi sebuah tantangan besar serentak kesempatan yang luar biasa bagi pembuat kebijakan dan perencana pembangunan.
Sebab, bila ketiga prinsip tersebut secara bersamaan dipertimbangkan, akan terjadi pertumbuhan yang berkualitas dan menguntungkan seluruh masyarakat.
Untuk itu, Pemerintah Provinsi NTT mesti mengambil dan memanfaatkan kesempatan ini.
Ketiga prinsip di atas hendaknya menjiwai seluruh kebijakan pembangunan. Dengan semangat demikian, Pemerintah memberi landasan yang kokoh dan berkualitas bagi kehidupan generasi penerus masyarakat NTT.
Penulis adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi, Studi Keuangan dan Perbankan Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta
