Oleh: METODIUS JEHALU

Arus deras penolakan terhadap upaya privatisasi pantai Pede semakin kuat. Masyarakat akar rumput, LSM dan Gereja bersatu dan melawan penyerahan pengelolaan pantai itu kepada pihak ketiga oleh Gubernur Frans Lebu Raya. Berbagai cara dilakukan, mulai dari demonstrasi, tatap muka, menulis di media dan juga berbagai cara lainnya.

Namun, hingga kini, belum ada hasil maksimal. Rencana pemerintah provinsi untuk menyerahkan pengelolaan pantai itu kepada PT Sarana Investama Manggabar (PT SIM) belum berubah. Berkaitan dengan ini, menarik untuk memperhatikan sikap Bupati Mabar Agustinus Ch Dula.

Awalnya dia abu-abu dan tidak secara tegas menolak atau mendukung. Tetapi saat pertemuan sosialisasi dengan Gubernur di Labuan Bajo, beberapa waktu lalu, Bupati Mabar menunjukan sikap jelas: mendukung rencana Gubernur itu. Saat kami mengikuti pertemuan sosialisasi itu, terlihat sekali sikapnya yang pasang badan untuk membela sikap dan rencana Gubernur NTT menyerahkan pengelolaan pantai itu kepada PT SIM.

Bupati Mabar kini tidak mendengarkan publik. Rakyat berteriak, tetapi ia masa bodoh. Tidak peka. Ia mengorbankan masyarakat demi kepentingan kelompok elite yaitu gubernur, dirinya dan juga pihak yang dipercayakan untuk mengelola Pantai Pede yaitu PT SIM.

Selama ini, rakyat selalu menolak rencana itu dan berharap Bupati Mabar berada bersama rakyat untuk menolaknya. Tetapi Bupati Mabar malah mendukung Gubernur. Jelas rakyat sangat kecewa dengan sikap sang bupati.

Egois

Apa yang terjadi dengan Pantai Pede itu, bukan hanya memperlihatkan ketegaran hati Gubernur NTT, tetapi juga menunjukan sikap egois dari Bupati Mabar. Harusnya dia (Bupati Mabar) membela kepentingan rakyat. Harusnya dia memahami latar belakang dan keseluruhan konteks mengapa rakyat menolak rencana privatisasi pantai itu.

Bupati Mabarlah yang tahu persis mengapa ada penolakan dari rakyat. Dia telah melihat dan semestinya memahami lalu memberikan jawaban atas desakan masyarakat yang sudah sekian lama menolak rencana itu. Kalau Gubernur tetap pada posisi dan keputusanya, Bupati Mabar tidak boleh ikut-ikutan begitu. Apa pun yang terjadi, dia harus berdiri pada posisi rakyat dan bukanya melawan rakyatnya sendiri. Barangkali Gubernur tidak tahu mengapa rakyat menolak rencana itu, sebab dia sendiri berada jauh dari Pantai Pede. Dia berada di Kupang. Dia tidak merasakan dan melihat langsung apa yang terjadi dengan Pantai Pede dan bagaimana geliat rakyat untuk menggunakan pantai itu sebagai ruang bersama.

Gubernur agaknya tidak tahu betapa rakyat selama ini telah menjadikan pantai itu sebagai ruang untuk digunakan sebagai tempat bermain bagi anak, rekreasi bersama bagi keluarga, tempat nongkrong muda-mudi, tempat diskusi bagi para idealis dan LSM, serta berbagai aktivitas lainnya.

Saya dengan beberapa teman mahasiswa juga seringkali menjadikan tempat ini sebagai daerah lepas penat dan berbagai aktivitas lainnya. Ini merupakan pertanda bahwa Pantai Pede menjadi pilihan untuk berbagai aktivitas. Intinya adalah pantai itu benar-benar menjadi “Natas Labar” bersama rakyat.

Tetapi, hal ini agaknya tidak bertahan lama. Sebab, kepentingan pribadi/egolah yang menjadi pertimbangan utamanya, bukan kebaikan dan harapan rakyat. Kita tahu bahwa sang bupati telah mendapatkan (diberikan) dukungan politik dari Gunernur sewaktu Pilkada kemarin. Dukungan politik PDIP diberikan kepadanya.

Saya curiga, jangan sampai pada waktu itu, “mahar” politiknya adalah Pantai Pede. Hal inilah yang menurut saya membuat dia pasang badan untuk menjaga keputusan Gubernur. Tetapi harus disadari penuh bahwa gejala seperti menunjukan dengan jelas ketidakpekaannya terhadap rakyat. Kalau dia peka, maka pasti peduli terhadap kepentingan rakyat. Kira-kira bagaimana perasaan Bupati Mabar melihat pantai yang sudah lama dinikmati oleh rakyat sebagai tempat untuk melaksanakan rekreasi bersama tetapi akhirnya diserahkan kepada orang lain?

Bertepuk Sebelah Tangan

Desakan rakyat kepada pemerintah NTT untuk menjadikan Pantai Pede sebagai tempat bersama yang oleh orang Manggarai disebut sebagai “Natas Labar” tidak juga mendapatkan respon positif. Hal ini diperparah oleh aksi Bupati Mabar dalam membentengi Gubernur dari serangan-serangan dan penolakan-penolakan. Harapan rakyat agar pantai itu tetap menjadi “Natas Labarnya” rakyat pun ibarat “bertepuk sebelah tangan”.

Kalau saja pemerintah tahu bahwa lahan itu selama ini telah digunakan oleh rakyat sebagai milik bersama, maka sekarang tinggal mencari cara agar mengoptimalkannya menjadi tempat dimana setiap orang bebas untuk memasukinya.

Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Rm. Martin Chen, Pr, pada waktu sosialisasi beberapa waktu lalu di Labuan Bajo. Bahwasannya Pantai Pade bukanlah lahan tidur karena sesungguhnya rakyat telah menggunakannya sebagai tempat rekreasi. Sebab kesan saya, alasan “lahan tidur” merupakan pembenaran untuk mendirikan hotel megah dan dengan demikian menyerahkan pengelolaan pantai itu kepada pihak ketiga dalam hal ini PT SIM.

Selama ini, areal Pantai Pede telah digunakan. Memang harus diakui bahwa pengelolaanya belum profesional sehigga kelihatannya masih kurang “menarik”.

Tetapi, mestinya hal ini dijadikan sebagai pertimbangan agar pemerintah mencari cara mengelola dan mempercantik pantai itu agar semakin indah dan menarik semakin banyak orang untuk datang ke sana. Sungguh kurang tepat jika pemerintah mengabaikan hal ini. Pemerintah memang mengatakan bahwa pengelolaan pantai itu akan menambah aset dan pendapatan bagi daerah (NTT dan juga Mabar).

Yang perlu disadari pula bahwa pembangunan itu mesti integratif. Artinya bukan hanya pada aspek fisik, tetapi juga soal pembangunan dan pemenuhan kebutuan batin dan rohaniah. Salah satunya adalah kebutuhan akan rekreasi. Tetapi lagi-lagi, apa yang diharapkan ini pasti tidak akan didengarkan oleh pemerintah Gubernur dan juga Bupati Mabar.

Harapan ini tetaplah bertepuk sebelah tangan, tak akan ditindaklanjuti. Gubernur pasti tetap pada pendiriannya. Bupati Mabar pun demikian. Malah ngotot mendukung rencana gubernur lalu meninggalkan rakyat dan tidak mau tahu dengan desakan rakyatnya.

Sangat disayangkan, Bupati Mabar selalu berusaha untuk memaksa rakyat supaya segera menyetujui Pantai Pede dijadikan sebagai salah satu tempat yang digunakan untuk membangun hotel berbintang. Bupati Mabar rupanya tidak tahu bahwa sampai saat ini, hanya Pantai Pede yang tersisa menjadi ruang publik.

Beberapa tempat lain sudah diklaim oleh pihak tertentu/pengusaha sehingga akses masyarakat terbatas bahkan tidak diijinkan untuk menikmati secara gratis keindahan dari pantai yang sudah didirikan beberapa bangunan. Lagipula, pembangunan hotel-hotel megah itu amat tidak memperhatikan dan membantu rakyat lokal dalam meningkatkan taraf hidup mereka. Menurut saya, pembangunan yang tidak memperhatikan dan menghargai rakyat lokal serta memberi ruang kepada mereka untuk bergerak bebas, merupakan sesuatu yang menyangkal hakikat dari pembangunan itu sendiri.

Diatas semua itu, kita berharap agar Bupati Mabar berada bersama rakyat, memperjuangkan hal ini. Pantai Pede harus dikembalikan kepada rakyat.

Penulis adalah Mahasiswa Stipas St. Sirilus Ruteng