Oleh: INOSENTIUS MANSUR
Para Bupati dan Wakil Bupati terpilih telah dilantik. Seiring dengan itu, segala harapan dialamatkan kepada mereka agar bisa menjadi figur liberatif. Tentu saja kita sepakat bahwa terpilihnya mereka menjadi pemimpin merupakan tanda bahwa proses demokrasi telah berhasil.
Mereka adalah pemimpin yang lahir dari rakyat karena diproduksi oleh dan melalui sistem demokrasi yang idealnya melibatkan semua rakyat. Dengan demikian, rakyat menjadi pelaku aktif dan memiliki hak “prerogatif” untuk menyeleksi dan menentukan pemimpin.
Namun demikian, mesti disadari juga bahwa pilkada yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu itu bukan hanya menjadi perhelatan demokrasi lokal yang mengafirmasi bobot politik, tetapi malah (seringkali) menjadi momentum yang melahirkan sejumlah kekacauan sosial.
Tak diingkari lagi bahwa dalam pilkada itu, acapkali terjadi deesensialisasi demokrasi. Keluhuran demokrasi lokal didekonstruksi menjadi bagian-bagian terpecah-pecah karena di-setting oleh dan demi kepentingan parsial-pragmatik tertentu.
Merujuk pada keprihatinan tersebut, menurut saya, pemimpin terpilih memiliki sejumlah pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan.
